Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Private Law Review Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Indonesian Journal of Agrarian Law
Putri, Eva Cornelia
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Putusan Perwalian Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/PDT.G/2020/PA.SMP) Yahya, Salma Zulfa; Putri, Eva Cornelia; Kanzu, De Atika; Hidayah, Anisa Oki
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 1 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan yang putus akibat perceraian menimbulkan beberapa permasalahan, salah satunya ialah mengenai hak asuh anak. Tentu saja pihak yang paling menderita akibat perceraian adalah anak sedangkan orang tua tetap harus melaksanakan kewajiban pemeliharaan terhadap anaknya. Pada perkara ini, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hak asuh anak pada penggugat (ibu) dengan memakai kaitannya dengan Pasal 105 KHI tentang pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun. Penulisan mengenai analisis putusan ini memiliki tujuan untuk mendalami dasar pertimbangan hakim perihal putusan hak asuh anak sesuai dengan putusan perkara nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp. Analisis putusan ini menggunakan  metode yuridis normatif, dengan analisis data menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). 
Perkembangan Zaakwaarneming Di Indonesia Analisis Putusan No 350/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Pst. Yahya, Salma Zulfa; Putri, Eva Cornelia; Kanzu, De Atika; Hidayah, Anisa Oki; Karimah, Latifah Ahlakul
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 1 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perwakilan sukarela adalah suatu perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang, dengan pernyataan atau alasan yang mendasar dan patut, yang memiliki tujuan guna mengurus kepentingan yang menanggung tanggung jawab orang lain dengan tidak adanya wewenang untuk itu, baik itu berasal dari perbuatan hukum ataupun peradilan, dimana dengan sukarela bermaksud untuk mengurus kepentingan orang lain ataupun tanpa pengetahuan orang yang kepentingannya diatur. Penelitan ini penulis memiliki tujuan guna memahami, mengetahui, serta menganalisis permasalahan tentang perwakilan sukarela dan perkembangannya di Indonesia. Metode hukum normatif adalah cara peneltian dengan mencari dasar dari bahan pustaka yang didalamnya berasal dari data sekunder. Pada artikel ini pembahasan mengenai permasalahan tanah, baik itu kepemilikan tanah atau tinggal di tanah seseorang. Seperti pada kasus gestor yang melakukan suatu zaakwarneming guna menetap di tanah tersebut, tapi terkadang gestor pun melaksanakan suatu tindakan secara sepihak dan dari dominus tidak adanya suatu persetujuan. Hal tersebutlah dianggap perbuatan itu tidak menguntungkan bagi dominus itu sendiri. Contoh pada kasus Putusan Pengadilan No 350/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. kemudian bandingnya naik menjad No 02/Pdt/2016/Pt.DKI. Yang mana permasalahan itu menjelaskan orang yang melakukan pengurusan memakai tanah lahan orang yang kepentingannya diurus  tanpa izin terlebih dahulu. Oleh sebab itu, karena ada permasalahan yang timbul antara dominus dan gestor, maka orang yang melakukan pengurusan tersebut  memerlukan suatu hukum yang dapat melindungi dengan pasti dan sudah diatur di dalam suatu peraturan. Namun pada kenyataannya, aturan terkait itu pada saat ini masih abu-abu atau belum ada suatu kepastian yang merujuk kepada hal tersebut dan hanya merujuk kepada putusan hakim.  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Zaakwarneming, Gestor, Dominus, Putusan Hakim
Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Yahya, Salma Zulfa; Putri, Eva Cornelia; Kanzu, De Atika; Hidayah, Anisa Oki
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1 (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1.2472

Abstract

Dalam proses peradilan di Indonesia, prinsip sederhana, cepat, dan biaya murah menjadi dasar. Karena asas ini, pemeriksaan perkara di pengadilan harus dilakukan dengan cepat, tanpa prosedur yang rumit, dan dengan biaya yang terjangkau bagi pihak yang terlibat. Karena tujuannya adalah untuk memastikan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, asas ini sangat penting. Ini menjadi landasan pelaksanaan perkara di pengadilan, mulai dari tingkat pertama, banding, hingga Mahkamah Agung, ini cepat, murah, dan mudah digunakan, di mana proses peradilan berlangsung sejak perkara didaftarkan hingga eksekusi putusan, tidak hanya terbatas pada tahap pemeriksaan oleh hakim. Dengan kemajuan teknologi, pengadilan dituntut untuk menerapkan administrasi berbasis elektronik, yang sekarang dikenal sebagai E-Court. Mahkamah Agung menetapkan e-court melalui Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik sebagai salah satu upaya yang dilakukan lembaga dalam menerapkan prinsip sederhana, cepat, dan murah untuk memperbarui sistem administrasi perkara. E-court memfasilitasi proses beracara dengan menggunakan aplikasi e-Filling (pendaftaran perkara online), e-SKUM (pembayaran perkara online), dan e-Summons (pemanggilan online).
Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Saulidia, Uswatul; Yahya, Salma Zulfa; Putri, Eva Cornelia; Kanzu, De Atika; Hidayah, Anisa Oki
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 23 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14582279

Abstract

Di era globalisasi saat ini, wajib pajak dihadapkan pada tantangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, meskipun (UMKM) menikmati pertumbuhan dan keberlanjutan finansial. Tampaknya ada sejumlah besar orang yang menghindari kewajiban perpajakannya. Untuk keperluan penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah prosedur yang disebut penelitian kepustakaan, yaitu prosedur tinjauan pustaka. Pengumpulan data dicapai melalui penggunaan proses yang berfokus pada dokumentasi. Ada hubungan alami antara literatur ilmiah dan sejumlah besar referensi. Dapat ditunjukkan adanya keterkaitan antara kajian teori dan kajian kepustakaan karena adanya keterkaitan antara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem penyelenggaraan perpajakan memberikan dampak yang cukup besar terhadap keseluruhan proses pembayaran pajak, khususnya dalam hal meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak. Telah dilakukan beberapa penelitian mengenai dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak; namun demikian, hasil penelitian ini tidak konsisten. Meskipun sejumlah penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan, namun penelitian lain sampai pada kesimpulan bahwa sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh atau bahkan mempunyai implikasi negatif.
Demolished and Displaced: Legal Protection for Flat Owners in Uninhabitable Buildings, West Jakarta Windiahsari, Windiahsari; Putri, Eva Cornelia; Dharmaputra, Zean Nicholas
Indonesian Journal of Agrarian Law Vol. 2 No. 1 (2025): March, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jal.v2i2.31100

Abstract

The rise in the construction of apartment buildings as a solution to limited land and housing needs in urban areas is not accompanied by comprehensive legal regulations, particularly regarding demolition and unit owner rights. In this context, demolition is part of an effort to improve building quality, but it often creates legal uncertainty and losses for unit owners, especially if the building is demolished due to aging without clear compensation. This research uses a normative method with a regulatory and legal theory approach to analyze developer responsibilities, apartment owner rights, and ideal forms of legal protection. The study results indicate a regulatory gap regarding compensation and protection for unit owners after demolition. Therefore, strengthening the legal system is necessary to guarantee comprehensive protection, including technical regulations for demolition, provision of temporary housing, and fair and proportional compensation mechanisms.
Co-Authors Dharmaputra, Zean Nicholas Hidayah, Anisa Oki Kanzu, De Atika Karimah, Latifah Ahlakul Saulidia, Uswatul Windiahsari, Windiahsari Yahya, Salma Zulfa