Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Aplikasi Premium Yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga Achya, Syahriana Hannan Fathya; Yuliana, Yuliana; Tri, Intan; Pangesti, Niken
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 2 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan jual-beli layanan aplikasi premium secara ilegal semakin tersebar luas dan dapat dengan mudahnya diakses oleh siapapun.  Keuntungan yang ditawarkan penjual layanan aplikasi premium secara ilegal lebih menarik perhatian konsumen daripada yang sudah ditawarkan oleh perusahaan resminya. Ketika terjadi wanprestasi, tentunya konsumen berhak untuk mendapatkan hak nya, karena perjanjian sudah disepakati. Permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini bertumpu pada bagaimana hak-hak konsumen tersebut, dapat terlindungi meskipun diperoleh dari penjual layanan aplikasi premium secara ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan penyebaran kuesioner yang kemudian akan disajikan dalam bentuk deskriptif.  KUHPerdata pasal 330, 1234, 1313, 1320, 1330, 1332, 1333, 1334, 1337, 1457, Undang-undang No.19 Tahun 2016 UU ITE tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta,  serta Peraturan Pemerintahan No.71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik merupakan acuan dalam melaksanakan jual-beli online.Kata kunci: Jual-beli, Layanan aplikasi premium ilegal, Konsumen, Penjual,
Civil Servant Housing and Regional Governance: A Strategic Asset for South Papua’s Capital Development Achya, Syahriana Hannan Fathya; Suhadi, Suhadi; Fikri, Muhammad Adymas Hikal; Wardono, Ahmad Ali; Dewi, Sisilia Putri
Indonesian Journal of Agrarian Law Vol. 1 No. 3 (2024): November, 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jal.v1i3.31094

Abstract

South Papua Province, as a newly established autonomous region, urgently requires basic infrastructure, particularly housing for Civil Servants (ASN), to support the smooth operation of government administration. One sustainable solution to address urban land limitations is the construction of vertical housing or apartment buildings (Rusun). This study aims to analyze the strategic role of apartment housing for civil servants in South Papua and examine the legal framework as well as socio-spatial implications of vertical housing development. The research employs a normative juridical method with a qualitative approach, focusing on library research of statutory regulations and legal doctrines on apartment housing, along with official documents related to the construction of ASN Rusun. The findings reveal that state-owned apartment housing plays a crucial role in achieving equitable development, improving the welfare of civil servants, and ensuring efficient governance. The legal framework under the Apartment Law emphasizes collective ownership rights, professional management, and legal certainty of ownership. The development strategy of ASN apartments in South Papua reflects strong collaboration between central and local governments in addressing housing challenges in a newly established province.