Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Diponegoro Private Law Review
Shanty, Fiorentina Elfrida
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak: Analisis Urgensi, Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis, Serta Telaah Implikasinya Terhadap Masyarakat Indonesia Utomo, Alifiah Salsabila; Shanty, Fiorentina Elfrida; Putri, Meydika Wahista; Arum, Nurreka Sekar
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 2 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesua menyebutkan bahwa tujuan bernegara salah satunya adalah pemajuan kesejahteraan, hal ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan perekonomian secara berkelanjutan. Akibatnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia saat ini secara aktif membina lingkungan bisnis yang mendukung, sehingga memudahkan masyarakat untuk menerima pinjaman. Jaminan kebendaan merupakan salah satu bentuk jaminan yang berlaku di Indonesia. Dalam praktiknya, proses pengambilalihan jaminan benda bergerak seringkali mengalami hambatan dan memakan waktu yang lama karena belum ada aturan yang jelas dan komprehensif di Indonesia. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pengambilalihan jaminan benda bergerak, pemerintah Indonesia telah membuat rancangan peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut. Metode penelitian artikel ini adalah yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai RUU jaminan benda bergerak. Simpulan penelitian ini adalah mengenai urgensi pembentukan RUU jaminan benda bergerak yang mana adanya regulasi atas perakitan undang-undang atas jaminan benda bergerak sangat dibutuhkan karena berpandangan akan perlunya penyempurnaan kompilasi dalam satu kandungan yang sama. Terdapat beberapa aspek atau landasan dari pembentukan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak ini yaitu berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.Kata Kunci: Rancangan Undang-undang, Hukum Jaminan, Benda Bergerak
The Effectiveness of Diversion in Resolving Juvenile Breast Groping Cases Shanty, Fiorentina Elfrida; Rasdi, Rasdi
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol. 14 No. 2 (2025)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v14i2.3015

Abstract

Sexual harassment committed by minors, particularly in the form of breast-grabbing, is a complex phenomenon due to the offender’s ongoing psychosocial development. The legal handling of such cases requires not only a repressive approach but also the application of restorative justice through diversion mechanisms. This study aims to analyze the effectiveness of diversion in resolving a breast-grabbing case committed by a minor in Semarang. This research uses a juridical-empirical method with a qualitative approach, focusing on a case study at the Class I Correctional Center (Bapas) in Semarang. Data were collected through interviews and the analysis of legal documents related to the diversion process. The findings indicate that the diversion was conducted in accordance with legal provisions and resulted in an agreement involving an apology, financial compensation, and a commitment to rehabilitate the offender. However, the study also identifies limitations in the victim’s recovery and the continuity of the offender’s rehabilitation. It further questions whether justice is truly achieved when the victim remains psychologically affected, and highlights the risk of behavioral normalization if rehabilitation is not effectively implemented. Therefore, the effectiveness of diversion in sexual offense cases should be understood not only from a procedural standpoint but also in terms of achieving substantive justice for all parties involved.
Co-Authors Arum, Nurreka Sekar Putri, Meydika Wahista Rasdi Rasdi, Rasdi Utomo, Alifiah Salsabila