Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak: Analisis Urgensi, Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis, Serta Telaah Implikasinya Terhadap Masyarakat Indonesia Utomo, Alifiah Salsabila; Shanty, Fiorentina Elfrida; Putri, Meydika Wahista; Arum, Nurreka Sekar
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 2 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesua menyebutkan bahwa tujuan bernegara salah satunya adalah pemajuan kesejahteraan, hal ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan perekonomian secara berkelanjutan. Akibatnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia saat ini secara aktif membina lingkungan bisnis yang mendukung, sehingga memudahkan masyarakat untuk menerima pinjaman. Jaminan kebendaan merupakan salah satu bentuk jaminan yang berlaku di Indonesia. Dalam praktiknya, proses pengambilalihan jaminan benda bergerak seringkali mengalami hambatan dan memakan waktu yang lama karena belum ada aturan yang jelas dan komprehensif di Indonesia. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pengambilalihan jaminan benda bergerak, pemerintah Indonesia telah membuat rancangan peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut. Metode penelitian artikel ini adalah yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai RUU jaminan benda bergerak. Simpulan penelitian ini adalah mengenai urgensi pembentukan RUU jaminan benda bergerak yang mana adanya regulasi atas perakitan undang-undang atas jaminan benda bergerak sangat dibutuhkan karena berpandangan akan perlunya penyempurnaan kompilasi dalam satu kandungan yang sama. Terdapat beberapa aspek atau landasan dari pembentukan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak ini yaitu berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.Kata Kunci: Rancangan Undang-undang, Hukum Jaminan, Benda Bergerak
Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pembaruan Regulasi Perjudian Online di Indonesia (Studi Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Bkt) Arum, Nurreka Sekar; Sumardiana, Benny
Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v7i1.6166

Abstract

Perjudian online kini semakin marak dan mengalami pertumbuhan yang cepat di Indonesia, membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek sosial dan hukum. Meski Pasal 303 KUHP dan UU ITE menjadi landasan hukum dalam menangani aktivitas ini, regulasi yang ada dianggap belum memadai untuk menanggulangi kejahatan berbasis teknologi ini secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 303 KUHP dalam menanggulangi perjudian online di Indonesia serta mengidentifikasi urgensitas terhadap kebutuhan pembaruan regulasi pada UU ITE. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menemukan bahwa regulasi saat ini memiliki kelemahan mendasar, seperti tidak adanya definisi khusus mengenai pemain perjudian online, kekosongan hukum yang mencakup aktivitas lintas batas, dan sanksi yang tidak memberikan efek jera. Kendala dalam penegakan hukum mencakup keterbatasan yurisdiksi internasional, keterbatasan teknologi aparat penegak hukum, dan minimnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya perjudian online. Maka dari itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif dan penegakan hukum yang didukung oleh teknologi seperti AI dan Big Data Analytics untuk mendeteksi transaksi judi online, firewall dengan deep packet inspection untuk memblokir situs ilegal, forensik digital untuk melacak aliran dana, serta kerja sama internasional dalam intelijen siber guna menutup platform judi berbasis luar negeri.