Azzalea, Garin Dinda
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Permasalahan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Jika Pengajuan Pailit Ditolak Oleh Pengadilan Niaga Azzalea, Garin Dinda; Kusumadhani, Juniar Azzahra; Dacha, Raka Nur Baswara; Nelman, Mheyscha Zhalsadilla
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 1 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia terdapat beberapa kasus sengketa tentang suatu perusahaan dalam  mengajukan sebuah pailit. Pailit diajukan oleh kreditur karena utang piutang yang dilakukan pihak debitur tidak ditunaikan dengan baik. Kreditur dalam hal ini merupakan pemegang hak tanggungan yang merupakan pihak yang memberikan pinjaman dan memegang hak jaminan atas properti yang dijaminkan oleh debitur sebagai jaminan pelunasan atas utang. Akan tetapi, Permasalahan kreditur pemegang hak tanggungan yang mengajukan permohonan pailit dan kemudian ditolak oleh pengadilan niaga merupakan situasi yang memerlukan perhatian serius. Kegagalan pengajuan pailit ini dapat memberikan dampak negatif pada kreditur. Karena kreditur hak tanggungan memiliki kedudukan yang penting dalam pengajuan permohonan pailit oleh kreditur terhadap debitur. Hal ini dikarenakan kreditur hak tanggungan memiliki hak jaminan atas properti yang dijaminkan oleh debitur sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran hutang. Sehingga bentuk tanggung jawab pemerintah dalam konteks ini sangat penting untuk memastikan adanya keadilan dan perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak tanggungan. Pemerintah memiliki peran utama dalam menyediakan kerangka hukum yang jelas dan efektif dalam menangani situasi ini.Kata Kunci: Kreditur, Hak Tanggungan, Pailit, Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah
Analysis of the Role of Benedictus Narendra Keswara Post in Resolving Complete Systematic Land Registration (PTSL) Issues in Semarang City Azzalea, Garin Dinda
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 5 No. 1 (2025): January-June, 2025
Publisher : Semarang State University Undergraduate Law and Society Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v5i2.25070

Abstract

The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program is one of the government’s strategic policies aimed at accelerating the legalization of land rights for the community. However, its implementation does not always run smoothly or meet expectations. In Semarang City, issues remain, such as abuse of authority by village officials on the PTSL adjudication team, and uncertainty about the program’s continuation, creating legal ambiguity for residents. This study analyzes the role of Posko BNK (Benedict Narendra Keswara), an initiative by a member of the Semarang City Regional House of Representatives (DPRD) from Dapil 2, in helping citizens resolve social and legal issues, particularly regarding PTSL. John Rawls' social justice theory, which emphasizes safeguarding the weaker members of society, is pertinent in this situation. This study uses a qualitative methodology and an empirical legal procedure. In-depth interviews, document analysis, and a study of real cases that Posko BNK handled were used to gather data. The results demonstrate that Posko BNK helps citizens who are having trouble with the PTSL process by offering advocacy, mediation, and legal assistance. This article makes it simpler for the community to report issues, get help, and get assurance that problems will be resolved. As a result, Posko BNK stands for both legislative participation and a sincere dedication to establishing social justice and legal stability for all societal levels in Semarang City.