Kusumadhani, Juniar Azzahra
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Permasalahan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Jika Pengajuan Pailit Ditolak Oleh Pengadilan Niaga Azzalea, Garin Dinda; Kusumadhani, Juniar Azzahra; Dacha, Raka Nur Baswara; Nelman, Mheyscha Zhalsadilla
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 1 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia terdapat beberapa kasus sengketa tentang suatu perusahaan dalam  mengajukan sebuah pailit. Pailit diajukan oleh kreditur karena utang piutang yang dilakukan pihak debitur tidak ditunaikan dengan baik. Kreditur dalam hal ini merupakan pemegang hak tanggungan yang merupakan pihak yang memberikan pinjaman dan memegang hak jaminan atas properti yang dijaminkan oleh debitur sebagai jaminan pelunasan atas utang. Akan tetapi, Permasalahan kreditur pemegang hak tanggungan yang mengajukan permohonan pailit dan kemudian ditolak oleh pengadilan niaga merupakan situasi yang memerlukan perhatian serius. Kegagalan pengajuan pailit ini dapat memberikan dampak negatif pada kreditur. Karena kreditur hak tanggungan memiliki kedudukan yang penting dalam pengajuan permohonan pailit oleh kreditur terhadap debitur. Hal ini dikarenakan kreditur hak tanggungan memiliki hak jaminan atas properti yang dijaminkan oleh debitur sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran hutang. Sehingga bentuk tanggung jawab pemerintah dalam konteks ini sangat penting untuk memastikan adanya keadilan dan perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak tanggungan. Pemerintah memiliki peran utama dalam menyediakan kerangka hukum yang jelas dan efektif dalam menangani situasi ini.Kata Kunci: Kreditur, Hak Tanggungan, Pailit, Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah
Kesesuaian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik Soimin, Soimin; Kusumadhani, Juniar Azzahra; Toufiqurrahman, Thoriq
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 1 (2021): EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik merupakan suatu hal yang sangat umum untuk ditemukan oleh kita ditengah kehidupan sehari-hari. Khususnya hal ini berlaku pada keadaan seperrti pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini berarti bahwa pelayanan publik yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian serta cakupan dari administrative law. Disamping itu, administrative law yang saat ini ada ditengah masyarakat juga memuat adanya asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dimana asas ini menjadi tumpuan awal ataupun landasan utama bagi upaya menjalankan pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana ketentuan dalam AUPB untuk optimalisasi pelayanan publik yang ada di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normative untuk mengkaji secara hukum positif dan keetntuannya. Hasilnya ditemukan bahwa kehadiran asas umum pemerintahan yang baik jika diterapkan secara maksimal akan mampu untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang ada.