Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Partai Politik dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai dalam Mewakili Beragam Kelompok Masyarakat Na’imah Putri Rahayu; Nita Ayuningsih; Vania Aulia
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i3.1572

Abstract

Abstract. This study analyzes the role of political parties in representing the interests of various groups of society. Political parties function as intermediaries that connect people's aspirations with government policies. The effectiveness of parties in carrying out this function determines the quality of democracy. This study finds that although political parties have great potential to represent the interests of diverse groups, they often fail to do so due to various obstacles such as corruption, nepotism, and lack of transparency. The results show that to increase effective representation, political parties need to improve their recruitment systems, increase openness and accountability, and be more responsive to social dynamics and community aspirations. Thus, political parties can function better as a true representation of the people's interests and strengthen the foundations of democracy. Keywords: Political Party, Representation, Society. Abstrak. Penelitian ini menganalisis peran partai politik dalam representasi kepentingan berbagai kelompok masyarakat. Partai politik berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Efektivitas partai dalam menjalankan fungsi ini sangat menentukan kualitas demokrasi. Studi ini menemukan bahwa meskipun partai politik memiliki potensi besar untuk mewakili kepentingan beragam kelompok, mereka sering kali gagal melakukannya akibat berbagai kendala seperti korupsi, nepotisme, dan kurangnya transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan representasi yang efektif, partai politik perlu memperbaiki sistem rekrutmen, meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas, serta lebih responsif terhadap dinamika sosial dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, partai politik dapat berfungsi lebih baik sebagai representasi sejati dari kepentingan rakyat dan memperkuat fondasi demokrasi. Kata Kunci: Partai Politik, Representasi, Masyarakat.
ANALISIS ETIKA BISNIS DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYUSUNAN KONTRAK KEMITRAAN ANTARA UMKM KULINER DENGAN PLATFORM DIGITAL DI KOTA SEMARANG Na’imah Putri Rahayu; Putri Athena Maharani Tanu; Stevani Anekhe Dwinita Karo; Rayi Kharimasa Rajib
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 11 (2025): November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong perubahan signifikan dalam pola hubungan bisnis, termasuk pada sektor kuliner yang semakin bergantung pada platform digital layanan pesan-antar. Di Kota Semarang, banyak pelaku UMKM kuliner menjalin kemitraan dengan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing. Namun, di balik peluang tersebut muncul persoalan etika dan hukum akibat ketimpangan posisi tawar antara pihak UMKM dan platform. Kasus pemilik warung makan rumahan di Semarang menunjukkan bagaimana klausul kontrak yang menetapkan potongan komisi tinggi, kewajiban promosi berbayar, serta pemutusan sepihak tanpa mekanisme keberatan menimbulkan kerugian bagi pihak UMKM. Kajian ini berupaya menganalisis penerapan etika bisnis dan kepastian hukum dalam penyusunan kontrak kemitraan antara UMKM kuliner dan platform digital di Kota Semarang. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, pembahasan difokuskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam kontrak, serta efektivitas instrumen hukum yang ada dalam memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik kontrak kemitraan digital masih didominasi oleh kepentingan platform dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai etika bisnis, sementara instrumen hukum yang ada belum cukup menjamin kepastian hukum bagi UMKM.