Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Eka Dewi, Natalia Nanda
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan

 1 
DESENTRALISASI ASIMETRIS PROSES PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA Eka Dewi, Natalia Nanda; Hidayat, Rayhan Naufaldi
VARIA HUKUM Vol 5, No 2 (2023): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i2.28202

Abstract

Penulisan ini bertujuan guna mengetahui pola Desentralisasi Asimetris proses pengisian jabatan Kepala Daerah dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam pembahasan diuraikan bahwa dalam Konstitusi Indonesia Desentralisasi asimetris ditegaskan dan diakui hingga saat ini. Terdapat 4 (empat) daerah yang mempunyai ciri khusus dalam pengisian jabatan kepala daerahnya. Keempat daerah tersebut adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Aceh. Realita pada pemerintahan daerah, landasan yuridis konstitusional berlakunya desentralisasi asimetris tersebut dapat ditinjau pada Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Satuan-satuan pemerintahan daerah khususnya keberagaman pengisian jabatan kepala daerah diakui dalam pelaksanaannya.
DESENTRALISASI ASIMETRIS PROSES PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA Eka Dewi, Natalia Nanda; Hidayat, Rayhan Naufaldi
VARIA HUKUM Vol. 5 No. 2 (2023): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i2.28202

Abstract

Penulisan ini bertujuan guna mengetahui pola Desentralisasi Asimetris proses pengisian jabatan Kepala Daerah dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam pembahasan diuraikan bahwa dalam Konstitusi Indonesia Desentralisasi asimetris ditegaskan dan diakui hingga saat ini. Terdapat 4 (empat) daerah yang mempunyai ciri khusus dalam pengisian jabatan kepala daerahnya. Keempat daerah tersebut adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Aceh. Realita pada pemerintahan daerah, landasan yuridis konstitusional berlakunya desentralisasi asimetris tersebut dapat ditinjau pada Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Satuan-satuan pemerintahan daerah khususnya keberagaman pengisian jabatan kepala daerah diakui dalam pelaksanaannya.
Co-Authors Hidayat, Rayhan Naufaldi Sjarif, Fitriani Ahlan