Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.582
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Pandecta Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum LEGAL BRIEF Constitutionale Indonesian Notary Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Legislasi Indonesia
Sjarif, Fitriani Ahlan
Faculty Of Law, Universitas Indonesia, Indonesia
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
GAYA PERUMUSAN KALIMAT PERINTAH PEMBENTUKAN PERATURAN YANG MENJALANKAN DELEGASI DARI UNDANG-UNDANG DI INDONESIA Fitriani Ahlan Sjarif
PALAR (Pakuan Law review) Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1099.878 KB) | DOI: 10.33751/palar.v3i2.396

Abstract

AbstrakPeraturan delegasi dari Undang-Undang menjadi sebuah kebutuhan yang penting agar Undang-Undang yang dibentuk dapat berjalan dengan baik. Untuk memastikan peraturan delegasi itu dapat mendukung pelaksanaan Undang-Undang lebih baik, dimulai dari perumusan kalimat perintah delegasi kepada peraturan yang dibawahnya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistim pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan pedoman bagaimana perumusan hal tersebut. Dari 3 (tiga) peraturan perundang-undangan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan jelas mengatur bagaimana perumusan perintah pendelegasian. Cukup jelas ketiganya memberikan pedoman, sayangnya penelitian pada pada proses pembentukan peraturan delegasi dari Undang-Undang sejak tahun 1999 sampai dengan 2012 menunjukkan tidak semua perumusan yang ada mengikuti pedoman pedoman tersebut.Kata kunci : undang-undang, peraturan perundang-undangan, delegasi, perintahAbstractThe delegation regulation from the Act becomes an important requirement so that the Law that is formed can run well. To ensure that the delegation's regulations can support the implementation of the Act better, starting from the formulation of the delegate's command sentence to the regulations below. The statutory regulations governing the system of establishing laws and regulations in Indonesia have provided guidance on how these are formulated. Of the 3 (three) statutory regulations regarding the techniques of drafting legislation clearly regulating how the formulation of delegation orders. Quite clearly all three provide guidelines, unfortunately research on the process of forming delegation regulations from the Act from 1999 to 2012 shows not all the formulations that follow the guidelines.Keywords: laws, regulations, delegations, orders
The Impact of The Decision of the Constitutional Court Number 91/puu-xviii/2020 on The Establishment of Regional Regulations Concerning Levies Building Approval Satria Adhitama Sukma; Fitriani Ahlan Sjarif
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (938.037 KB)

Abstract

Government Regulation Number 16 of 2021 concerning Implementing Regulations of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings orders the establishment of a Regional Regulation concerning Retribution for Building Approval within a period of 6 (six) months. Before all Regional Governments had time to form a Regional Regulation on Building Approval Levy, the Constitutional Court issued Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 on the Review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The decision does not justify the establishment of implementing regulations of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation for 2 years until the law is finish repaired. So, what is the impact of the Constitutional Court's Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 on the formation of Regional Regulations concerning Retribution for Building Approval? How does the Ministry of Home Affairs see the problem of the Regional Government that has not yet formed a Regional Regulation on Retribution for Building Approval? How are the Policy Regulations that have been issued by the Ministry of Home Affairs seen from the Science of Legislation? Through the normative juridical method, it was concluded that the Constitutional Court's decision caused new turmoil for the Regional Government which at that time was still adapting to the new system. The Ministry of Home Affairs then issued Instruction Number 68 of 2021 which ordered the Regional Government to continue the process of forming a regional regulation implementing the Job Creation Law. However, after that, the Minister of Home Affairs along with 3 other Ministers actually issued a Circular Letter which actually extended the time period for the formation of the Regional Regulation concerning Retribution for Building Approval until 2024. From a legal perspective, about Instruction Number 68 of 2021 seems to be interpreted as a follow-up to the Decision of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020, although there are also policy regulations in the form of a Joint Circular of 4 Ministers provide a time limit who different from Government Regulation Number 16 of 2021 concerning Implementing Regulations of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings.
Akibat Dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Atas Objek Yang Menjadi Sengketa (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 160/K/Pdt/2019) Andreas ,; Alwesius ,; Fitriani Ahlan Sjarif
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.707 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas akibat dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat atas objek yang menjadi sengketa, seorang notaris berinisial HA yang membuat perjanjian pengikatan jual beli untuk klien yang bernama TW dan HQ dan S yang merupakan ahli waris dari Nyonya HF. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah akibat perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat atas objek yang menjadi sengketa notaris HA. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif, adapun analisis data dilakukan secara eksplanatoris. Analisis didasarkan pada kewenangan dan tanggung jawab notaris serta perjanjian pengikatan jual beli dalam hal menjadi objek dalam sengketa. Hasil analisa adalah bahwa akibat dari perjanjian pengikatan jual beli yang menjadi objek sengketa adalah tindakan hukum yang terdapat dalam akta tersebut menjadi batal secara hukum. Kata Kunci : tanggung jawab notaris, perjanjian pengikatan jual beli, akibat akta
Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik Dengan Kedudukan Berkuasa Dari Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Belum Bisa Dikuasai Dikarenakan Permasalahan Internal Penjual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 PK/Pdt/2020) Adelina Clarisa Harlyne; Alwesius .; Fitriani Ahlan Sjarif
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.257 KB)

Abstract

Jurnal ini mengangkat permasalahan yang timbul dari perjanjian yang didasari oleh Akta PPJB yang telah disepakati namun kemudian diupayakan untuk dibatalkan secara sepihak oleh  salah satu ahli waris yang merupakan pihak penjual. Untuk itu penelitian ini akan mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimanakah Kedudukan Hukum Pembatalan Secara Sepihak Oleh Salah Satu Penjual Yang Merupakan Salah Satu Ahli Waris Atas Akta Jual Beli Yang Telah Disepakati Bersama  Dalam Kasus Putusan Nomor 786 Pk/Pdt/2020 (2) Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi Pembeli Beritikad Baik Dengan Kedudukan Berkuasa  Dari Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Belum Bisa Dikuasai  Dikarenakan Permasalahan Internal Penjual?. Untuk menjawab permasalahan ini, digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini memberikan penjelasan bahwa (1) pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh salah satu alih waris tidak dapat dilaksanakan karena pembatalan harus disetujui oleh semua pihak dalam perjanjian (2) pentingnya peran pembeli yang dinilai telah beritikad baik dalam perjanjian jual beli sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Disarankan bagi notaris/PPAT untuk tidak menjalankan jabatannya sebagai notaris diluar wilayah jabatannya untuk menghindari sanksi-sanksi yang dapat merugikan diri sendiri sebagai notaris seperti diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai notaris dan menghindari ter-degradasinya kekuatan pembuktian akta yang telah dibuat. Perlunya itikad baik dari penjual dan pembeli di dalam perjanjian jual-beli untuk memberikan perlindungan hukum. Itikad baik dalam perjanjian jual-beli dapat mengacu pada butir ke-IX Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 dan butir ke-IV Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016.Kata kunci: pembatalan perjanjian jual beli, sepihak, pembeli beritikad baik
Akibat Hukum Pembuatan Akta Pernyataan Pemilikan Bersama Yang Dibuat Secara Sepihak Oleh Suami (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 191/Pdt.G/2019/Pn.Sda juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 334/Pdt.G/2020/PT.SBY) Fildzah Ghassani Hanun; Fitriani Ahlan Sjarif; Surini Ahlan Sjarif
Indonesian Notary Vol 4, No 2 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.77 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pembuatan akta pernyataan pemilikan bersama yang dibuat secara sepihak oleh suami. Pembuatan akta pernyataan pemilikan bersama dengan pihak lain atas harta bersama dalam perkawinan harus memperoleh persetujuan kedua belah pihak yaitu suami atau istri. Hal ini disebabkan menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah akibat hukum dari pembuatan akta pernyataan pemilikan bersama yang dibuat secara sepihak oleh suami. Permasalahan berikutnya adalah pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan akta pernyataan pemilikan bersama yang dibuat secara sepihak oleh suami. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris diagnostik dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa akta yang dibuat secara sepihak oleh suami menjadi batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apabila suami istri tetap ingin melakukan perbuatan hukum atas objek harta bersama tanpa persetujuan suami atau istri, maka dapat membuat perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Kemudian, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan administratif karena akta yang dibuatnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga aktanya menjadi batal demi hukum.Kata Kunci: Akta Pernyataan Pemilikan Bersama, Harta Bersama, Tanpa Persetujuan Pasangan
Benturan Kepentingan Dalam Transaksi Jual Beli Saham Antara Yayasan Dan Perseroan Terbatas (Analisis Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 627/PK/PDT/2019) Agnes Wulandari; Tjhong Sendrawan Sendrawan; Fitriani Ahlan Sjarif
Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.225 KB)

Abstract

Dalam rangka mendukung kegiatannya untuk mencapai maksud dan tujuan dari Anggaran Dasarnya, Yayasan diperbolehkan oleh Undang-undang Yayasan untuk mendirikan badan usaha. Hal tersebut menjadi dasar bagi suatu Yayasan untuk melakukan penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas. Penyertaan modal yang dilakukan oleh suatu Yayasan dapat dilakukan dalam hal menjadi pemegang saham dalam satu Perseroan Terbatas. Sebagai pemegang saham dalam perseroan, Yayasan tentunya memiliki hak sebagaimana yang dimiliki oleh pemegang saham suatu Perseroan Terbatas pada umumnya, salah satunya yaitu untuk menjual atau mengalihkan saham yang dimilikinya. Namun, terdapat beberapa larangan dalam kaitanya dengan pertanggungjawaban pengurus Yayasan untuk menghindari transaksi afiliasi yang disebabkan oleh adanya benturan kepentingan bagi Yayasan. Undang-undang Yayasan mengatur mengenai larangan untuk mengalihkan atau membagikan kekayaan Yayasan kepada Organ Yayasan serta untuk mengadakan perjanjian dengan yang terafiliasi dengan Organ dan Karyawan Yayasan. Pertama-tama, artikel  ini akan membahas mengenai keadaan dimana suatu transaksi dapat dikatakan sebagai benturan kepentingan bagi Yayasan. Yang kedua artikel ini akan membahas mengenai peran dan tanggung jawab dari seorang Notaris dalam hal terdapat benturan kepentingan dalam transaksi jual beli saham antara suatu Yayasan dengan Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun Tesis ini merupakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif-analitis yang menggunakan jenis data sekunder. Transaksi jual-beli saham yang dilakukan dalam kasus ini merupakan transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan dan dilarang oleh Yayasan. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hal notaris terbukti tidak mencegah atau menyarankan suatu transaksi tidak dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Yayasan dan Undang-undang Perseroan Terbatas.Kata Kunci: Yayasan, Benturan Kepentingan, Jual Beli Saham, Perseroan Terbatas, Transaksi Afiliasi
Akibat Balik Nama Tanah Oleh Notaris/Ppat Mengakibatkan Sertipikat Atas Tanah Berupa Harta Bersama Berdasarkan Ajb Disertai Kuasa Jual Yang Diberikan Oleh Kuasa Jual Yang Sudah Meninggal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Omor 221/Pdt.G/2019/Pn.Smn) Cornelia Limiawan; Alwesius .; Fitriani Ahlan Sjarif
Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.281 KB)

Abstract

Pembahasan  dalam penelitian ini adalah akibat yang ditimbulkan jika  proses jual beli dilakukan dengan Kuasa Jual yang mana pemberi kuasa jual telah meninggal dan objek jual beli dinyatakan milik penjual berdasarkan Akta Van De Pot yang pembuatanya dilakukan dihadapan notaris dan tidak diketahui mantan istri dengan posisi pembeli telah membayarkan sejumlah uang yang nominalnya berbeda dengan apa yang tertulis di Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB). Masalah ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan studi dokumen terhadap data sekunder,  dengan menggunakan pendekatan kualitatif didapatkan kesimpulan bahwa Notaris/PPAT memliki tanggung jawab terhadap dilaksanakanya AJB. Termasuk diantaranya adalah melaksanakanAJB sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku yang harus memberhatikan apakah subjek merupakan sepenuhnya pihak yang berwenang dari objek itu sendiri. Termasuk manfaat Van De Pot dalam harta bersama dan apakah pemberi kuasa jual harus hidup saat AJB dilaksanakan. Seperti yang diharapkan dalam Pasal 16 UUJN bahwa notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.Dikarenakan Notaris/PPAT memiliki kewenangan membuat akta autentik yang memiliki kekuatan sempurna dihadapan pengadilan sehingga harus diperhatikan asepek formal dan materil. Pengadilan mendasarkan bahwa tidak dipenuhi Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat objektif perjanjian Hasil putusan Pengadilan Nomor 221/Pdt.G/2019 menyatakan bahwa Akta Jual Beli beserta turutannya dinyatakan batal demi hukum sehingga dinyatakan tidak pernah terjadi, pembeli sebagai pihak yang dirugikan juga termasuk melakukan itikad tidak baik sehingga hal ini sudah tepat.Kata Kunci: Kuasa Jual; Harta Bersama; PPAT.
POLITIK HUKUM PENGATURAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DARI MASA KE MASA Nur Fathimah Azzahra Syafril; Fitriani Ahlan Sjarif
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.8152

Abstract

AbstractThis article examines the legal politics of regulating public participation in the formation of laws in Indonesia over the time and its implementation. This research is a normative legal research, with library research data collection method. From the perspective of legal politics, normative arrangements regarding public participation in the formation of laws shows a positive progressivity where public participation in the formation of laws is regulated clearer and more comprehensive, especially from the meaning and what participation is to be achieved in the formation of laws. The meaning and participation to be achieved is meaningful participation achieved through fulfilling the right to be heard, the right to be considered, and the right to be explained. However, although normatively there is a progressivity in regulatory aspect, there are still problems at the implementation level. Among them is the promulgation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation which serves as the correction to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is a wrong approach which actually ignores the importance of public participation in the formation of a law. Keywords: Public Participation, Legal Politics, Laws, Government Regulations in Lieu of Laws AbstrakArtikel ini mengkaji politik hukum pengaturan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dari masa ke masa dan implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Dari perspektif politik hukum, pengaturan normatif mengenai partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang menunjukkan progresivitas dimana partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang diatur semakin jelas dan komprehensif terutama dari makna dan partisipasi apa yang ingin dicapai dalam pembentukan undang-undang. Makna dan partisipasi yang ingin dicapai sesuai pesan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu meaningful participation yang diharapkan dapat memenuhi right to be heard, right to be considered, dan right to be explained terlihat telah di akomodir. Meskipun secara normatif terdapat peningkatan dalam pengaturan, namun sayangnya diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang  merupakan perbaikan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja justru mengabaikan pentingnya partisipasi publik dalam sebuah pembentukan undang-undang. Kata Kunci: Partisipasi Publik, Politik Hukum, Undang-Undan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
URGENCY OF COMMUNITY INVOLVEMENT IN THE FORMATION OF REGULATIONS TO CREATE RESPONSIVE POLICIES Aimi Solidei Manalu; Fitriani Ahlan Sjarif
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2023): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v7i1.7446

Abstract

Law 12/2011 to be revised a second time to become Law 13/2022 and followed by the issuance of Government Regulation (PERPPU) 2 of 2022 on Job Creation. This study employed normative legal research methods that focused on regulating community involvement in the Indonesian legal system and the urgency of community involvement. The importance of community involvement at every stage of the formation of regulations are able to produce responsive and acceptable rules for the community, create collective intelligence, and build inclusive and representative legislatures. The concrete solution aims to provide digital applications to accommodate people's aspirations.
Reposition of the Promulgation for Indonesian Legislation Efraim Jordi Kastanya; Fitriani Ahlan Sjarif
Pandecta Research Law Journal Vol 18, No 1 (2023): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v18i1.44402

Abstract

Promulgation of legislation is one of the central processes of legislation making but is often forgotten by the legislators. Arrangements for the promulgation of a legislation have changed in line with the development of regulations governing the legislation making. Legislation that should not have been promulgated became promulgated and had an impact on increasing the number of legislation in Indonesia. This paper aims to place promulgation back to its proper position (reposition). The research method of this article is in the form of normative juridical research which fully uses secondary data or in the form of written legal norms. The results of the study found that legislation outside the hierarchy regulation as stipulated in Article 7 paragraph (1) of Law no. 12 of 2011 does not need to be promulgated because it is not a general binding legislation. Repositioning promulgation also requires repositioning of the understanding that the regulation outside the hierarchy of legislation cannot apply externally, namely they only apply to the Ministries/Government Institutions because the essence of promulgation is to enforce statutory regulations on the public.
Co-Authors Adelina Clarisa Harlyne Agnes Wulandari Aimi Solidei Manalu Alwesius , Alwesius . Alwesius Alwesius Andreas , Anna Erliyana Arifianto, Rizky Cornelia Limiawan Dewi, Lia Riesta Edmon Makarim Efraim Jordi Kastanya Fildzah Ghassani Hanun Kastanya, Efraim Jordi Mamonto, Moch Andry Wikra Wardhana Mohammad Arif Natalia Nanda Eka Dewi Nur Fathimah Azzahra Syafril Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung Rahma Madania Ramadhan, Muhammad Nur Riskayati Subandi Satria Adhitama Sukma Setyawan, Yhannu Subandi, Riskayati Sukma, Ahmad Novindri Aji Surini Ahlan Sjarif Tanjung, Nur Ghenasyarifa Albany Tjhong Sendrawan Sendrawan