Garuda - Garba Rujukan Digital

CONTRIBUTION OF ISLAMIC LAW IN REGIONAL REGULATION OF TANGERANG CITY NUMBER 8 OF 2005 CONCERNING PROHIBITION OF PROSTITUTION Murofikoh, Dede Ika; Pamula, Fauzi Rahmat; Mariana, Mariana
VARIA HUKUM Vol 6, No 1 (2024): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v6i1.21553

Today the development of disobedience in people's lives is increasing and rampant. Disobedience is very varied, including theft, selling liquor, drugs, beheading, human trafficking to prostitution and adultery. Besides this, the Tangerang city government responded by issuing Regional Regulation No. 8 of 2005 concerning the prohibition of prostitution. The data used in this study is secondary data and the type of research is descriptive. The method used in this study is a normative juridical approach. Prostitution is an insult to human dignity, especially women. Therefore, the Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad, which are the main sources of Islamic law, both have forbidden adultery and prostitution.Dewasa ini perkembangan kemaksiatan dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat dan merajalela. Kemaksiatan yang terjadi sangat beragam, mulai dari pencurian, menjual minuman keras, narkoba, pembegalan, perdagangan manusia hingga prostitusi dan perzinahan. Disamping itu, pemerintah kota Tangerang meresponnya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2005 tentang larangan pelacuran. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pelacuran merupakan suatu penghinaan terhadap martabat manusia, khususnya perempuan. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber utama hukum Islam, keduanya telah mengharamkan perzinahan dan pelacuran.

Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Murofikoh, Dede Ika; Pamula, Fauzi Rahmat
Al Ahkam Vol. 19 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v4i2.9561

Enforcement of environmental law is an act or process of coercion to comply with the law based on statutory regulations. One of the laws and regulations in which there are rules regarding environmental law enforcement is Government Regulation 26/2023 concerning the Management of Sedimentation Products at Sea. In enforcing environmental law, administrative sanctions alone are not enough, there must be civil and criminal sanctions, moreover, the damage and pollution done to the environment is quite severe and cannot be recovered. This study examines the lack of sanctions in the form of civil and criminal in Government Regulation 26/2023. Using normative research methods the authors find that in enforcing environmental law there must be civil sanctions, especially criminal ones, the use of criminal sanctions as a premium medium can be applied in enforcing environmental law if damage The damage caused is quite heavy and restoration of the damaged environment is difficult to do, especially sea sand which is a non-renewable natural resource discussed in Government Regulation 26/2023. Enforcement of environmental law is important to do for the continuity and welfare of human life and living things other.

CONTRIBUTION OF ISLAMIC LAW IN REGIONAL REGULATION OF TANGERANG CITY NUMBER 8 OF 2005 CONCERNING PROHIBITION OF PROSTITUTION Murofikoh, Dede Ika; Pamula, Fauzi Rahmat; Mariana, Mariana
VARIA HUKUM Vol. 6 No. 1 (2024): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v6i1.21553

Today the development of disobedience in people's lives is increasing and rampant. Disobedience is very varied, including theft, selling liquor, drugs, beheading, human trafficking to prostitution and adultery. Besides this, the Tangerang city government responded by issuing Regional Regulation No. 8 of 2005 concerning the prohibition of prostitution. The data used in this study is secondary data and the type of research is descriptive. The method used in this study is a normative juridical approach. Prostitution is an insult to human dignity, especially women. Therefore, the Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad, which are the main sources of Islamic law, both have forbidden adultery and prostitution.Dewasa ini perkembangan kemaksiatan dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat dan merajalela. Kemaksiatan yang terjadi sangat beragam, mulai dari pencurian, menjual minuman keras, narkoba, pembegalan, perdagangan manusia hingga prostitusi dan perzinahan. Disamping itu, pemerintah kota Tangerang meresponnya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2005 tentang larangan pelacuran. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pelacuran merupakan suatu penghinaan terhadap martabat manusia, khususnya perempuan. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber utama hukum Islam, keduanya telah mengharamkan perzinahan dan pelacuran.

PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI INSTRUMEN PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Sugiarto, Refania Varetta; Murofikoh, Dede Ika; Sandi, Mochamad
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 8 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Agustus 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/9msbet72

Higher Education Dharma. When the function of both instructors and students is integral to the nature of the activity. It is believed that via participating in PKM (Community Service activities), professors, students, and members of the community will work together in harmony to raise awareness of the community's unique needs. The goal of the government, as well as regional, sub-district, and village administrations, is to ensure that all citizens are treated fairly when applying for and receiving population documentation via the implementation of the Population Administration Services system. Observation, interviews, and documentation are the main tools for gathering information in this qualitative descriptive research method. Population administration services grounded on good governance principles are essential to enhancing the quality of public services. This is driven by the need for public service providers in population administration services that exhibit excellent governance, as well as the societal aspirations for quality public services during this decentralization age.

Dialektika Demokrasi dan Hukum: Analisis Putusan PN Serang No 228/Pid.B/2025/Pn SRG dalam Kasus Unjuk Rasa Warga Padarincang terhadap PT Sinar Ternak Sejahtera Elisa, Elisa; Riyadi, Hendi; Rohmatullah, Rohmatullah; Rusmana, Rian; Murofikoh, Dede Ika
MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 3 No. 4 (2025): MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin, Desember 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/maras.v3i4.1360

. Menganalisis secara kritis hubungan antara demokrasi dan penegakan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG yang memidanakan warga Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, atas aksi protes terhadap PT Sinar Ternak Sejahtera (STS). Aksi warga yang menolak dampak pencemaran dari aktivitas perusahaan ditafsirkan sebagai kekerasan bersama berdasarkan Pasal 170 KUHP, tanpa memperhatikan konteks sosial dan ekologis yang melatarbelakanginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan analisis kualitatif deskriptif, melalui telaah terhadap putusan pengadilan, undang-undang terkait, serta literatur hukum dan demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan demokrasi substantif dan keadilan ekologis, karena mengabaikan dugaan pelanggaran UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan oleh pihak korporasi. Tindakan warga seharusnya dipahami sebagai bentuk ekspresi demokratis dan ekologis yang dijamin oleh Pasal 28E dan 28H UUD 1945, bukan semata pelanggaran hukum pidana.

Analisis Hukum Kewajiban Memberi Nafkah Pasca Perceraian pada Anak Balita Nisfu Kurnia, Chahya Naila; Salsabila, Diny Khalisha; Murofikoh, Dede Ika
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1955

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban pemberian nafkah kepada anak balita pasca perceraian dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta mengkaji permasalahan implementasinya dalam praktik. Anak balita merupakan kelompok usia yang sangat rentan dan bergantung sepenuhnya pada orang tua, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang optimal meskipun terjadi perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan perbandingan antara hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam secara tegas menempatkan kewajiban nafkah anak balita sebagai tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, yang tidak gugur akibat perceraian. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan utama dalam penetapan kewajiban nafkah tersebut. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban nafkah anak balita masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, lemahnya mekanisme eksekusi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menyebabkan hak-hak anak balita belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak balita pasca perceraian.

Analisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/PDT.P/2020/PA.SRG Berliana, Intan; Murofikoh, Dede Ika
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1956

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur serta mengkaji ketentuan hukum dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fokus penelitian diarahkan pada studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg, yang mencerminkan praktik pemberian dispensasi perkawinan di lingkungan peradilan agama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan tidak hanya didasarkan pada aspek normatif hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, moral, dan keagamaan, seperti kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, potensi stigma sosial, serta adanya restu dan keterlibatan keluarga. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memperketat batas usia perkawinan demi perlindungan anak, ketiadaan parameter teknis yang jelas terkait kesiapan anak menyebabkan ruang interpretasi yang luas bagi hakim. Oleh karena itu, dispensasi perkawinan masih berpotensi menjadi celah hukum yang melegitimasi perkawinan anak apabila tidak disertai pertimbangan yang ketat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta perlunya pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan.

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1214/PDT.G/2023/PA.SRG. GUGATAN HAK ASUH ANAK YANG JATUH ANAK PADA SUAMI Prasetyo S., Pukka Dean; Wahyuni, Friska; Wulandari, Ayu; Fatimahtuzzahro; Murofikoh, Dede Ika
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2555

Divorce is a legal event that not only completes the marital relationship, but also has major consequences for children, especially in terms of determining who has the right to take care of them. Generally, in accordance with Article 105 letter (a) of the Compilation of Islamic Law (KHI), custody of children who have not yet mumayyiz is held by the mother. However, this rule is not absolute and must still take into account the best principles for the child. This study aims to analyze the division of custody of minors to fathers after divorce and explore legal considerations from the Panel of Judges in Decision Number 1214/Pdt. G/2023/PA. Srg who decides custody is given to the father. This study conducts a juridical-normative research method with an approach to laws and regulations, conceptual, and case studies. Data was collected through a literature review on regulations, a compilation of Islamic Law, and an analysis of court decisions. The findings of this study show that custody can be given to fathers if there is strong evidence that the mother is unable to carry out responsibilities in parenting, both physically, morally, emotionally, and economically. In this situation, the Board of Judges evaluated that the mother's living conditions were inadequate, there was neglect in parenting because children were often left to elderly grandmothers, and lack of attention due to a new marriage. Meanwhile, fathers are proven to have better housing stability, financial support, and parenting commitments. The Board of Judges makes decisions based on the principles of maslahah, the best interests of the child, and alignment with Article 3 of the Convention on the Rights of the Child.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUAL ATAS PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH YANG SERTIFIKATNYA DIJAMINKAN DI BANK TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA PEMBELI Insyirah, Fioletta Izzah; Hasanah, Uswatun; Umar, Muhamad Abdul; Sullaiman, Mochamad; Murofikoh, Dede Ika
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2556

There is a problem of the seller's legal responsibility in the house sale and purchase agreement when the title certificate is pledged to the bank without informing the buyer. This research is based on the Civil Code (KUHPerdata) and Law Number 4 of 1996 concerning the Rights of Dependents. Secretly mandating certificates is considered a violation of the principle of good faith, as stipulated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code, and contrary to Article 10 paragraph (1) of the Law on the Rights of Dependents which forces transparency and registration of the rights of dependents. This study uses a normative juridical method with a legislative approach, decision analysis, and academic literature review. The results of the study stated that sellers can be subject to civil liability based on the principle of default or unlawful acts because the object of sale and purchase is no longer free from the burden of dependents. The Supreme Court's Decision Number 751 PK/Pdt/2019 shows that buyers who have fulfilled their obligations under the Sale and Purchase Agreement (PPJB) continue to suffer losses due to certificates that are pledged without a permit, so that the process of the Deed of Sale and Purchase (AJB) is hampered and has the potential to be auctioned. Analysis from various studies, such as the work of Martha & Fadillah (2020), Nursanti & Fadjriani (2021), and Jennis (2022), confirms that non-disclosure related to dependent rights violates the principles of transparency and protection for buyers. This study concludes that increased legal supervision and education in property transactions is needed to prevent the misuse of certificates and ensure good legal protection for buyers.

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN PERDA KOTA SERANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN Saputra, Resa Adi; Ghifari, Zaki; Andhyka, Shandy; Prasetya, Dandi Tri; Murofikoh, Dede Ika
Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 3 No 01 (2025): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas persepsi masyarakat terhadap efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3). Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan kota yang tertib, bersih, dan nyaman. Dalam penerapannya, masih banyak ditemukan pelanggaran seperti aktivitas mengamen, mengemis, dan berdagang di trotoar yang seharusnya dilarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Perda K3 belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, serta keterbatasan Satpol PP dalam melakukan pengawasan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perda K3 di Kota Serang.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search