Sianturi, Martunas
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Economics Analysis of Law Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Butarbutar, Russel; Rinaldi Agusta Fahlevie; Sianturi, Martunas
Eligible : Journal of Social Sciences Vol. 2 No. 2 (2023): ELIGIBLE : Journal of Social Sciences
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53276/eligible.v2i2.63

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penerapan economic analysis of law (EAL) dalam perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep EAL menganggap mikroekonomi sebagai pilihan logis dalam analisis permasalahan hukum. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum. Konsep EAL telah diperhitungkan dalam pengembangan kebijakan, peraturan perundang-undangan. Penerapan EAL terdapat pada beberapa ketentuan hukum, antara lain: (1) KUHP tentang pertanggungjawaban pidana negatif; (2) Undang-Undang Nomor 5 Republik Indonesia  Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan  Lingkungan Hidup; (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak; (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor; (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konsep EAL perlu diterapkan dalam seluruh kegiatan pengembangan kebijakan atau pengembangan standar hukum, baik dalam pengembangan peraturan perundang-undangan maupun peraturan penegakan hukum untuk menjamin efektivitas dan manfaat. Lebih lanjut, prinsip EAL juga dapat diterapkan pada prinsip tanggung jawab. Prinsip dasar tanggung jawab adalah  suatu pihak hanya dapat dimintai pertanggung jawaban apabila pihak tersebut adalah penyebab kerugian.
Criminal Liability for Bankrupt Foreign Debtors in Indonesia Butarbutar*, Russel; Sianturi, Martunas
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 6, No 4 (2023): Educational, Historical Studies and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v6i4.34546

Abstract

This research aims to determine the means of criminal liability that can be applied to bankrupt foreign debtors in Indonesia. This research was carried out normatively by referring to the Commercial Court decision in accordance with Decision Number 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Mdn. Criminal liability for bankrupt foreign debtors who do not act in good faith in implementing court decisions and/or assisting the Curator to carry out their duties in accordance with statutory regulations can be criminally prosecuted, in the form of: (1) the crime of embezzlement as regulated in Article 372 of the Criminal Code; (2) Criminal action against a person who does not carry out a court order (decision) because this action could be considered an action that obstructs an order from an official or public authority (contempt of court) as regulated in Article 216 paragraph (1) of the Criminal Code; (3) Criminal acts of fraud by Bankrupt Debtors against Creditors as regulated in Article 400 of the Criminal Code concerning; (4) The criminal act of alienating the debtor's assets to the detriment of his creditors as regulated in Article 397 of the Criminal Code; (5) The crime of forgery of documents as regulated in Article 263 in conjunction with Article 264 of the Criminal Code