Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Subun Kabupaten Timor Tengah Utara Naisoko, Frederikus; Bait, Piere Mario
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i2.1278

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa subun dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa subun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Dusun (Musrenbangdus) di desa masih rendah, hal ini disebabkan karena peserta yang diundang dan hadir dalam kegiatan musyawarah lebih banyak para elit desa sedangkan masyarakat sering tidak dilibatkan, Pemerintah Desa dan masyarakat belum memahami dengan baik terkait dampak keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait sangat menentukan kualitas suatu proses perencanaan. Masyarakat belum terlibat aktif dalam proses pembahasan dan penyusunan dokumen RPJMDes, Pemerintah Desa dan BPD sudah cukup memahami tentang proses perencanaan sedangkan masyarakat pada umumnya hanya sekedar hadir karena diundang sebagai peserta tetapi kurang memahami proses penyusunan rencana pembangunan desa secara menyeluruh, kesibukan masyarakat dengan mata pencahariannya. Partisipasi masyarakat pada saat Musrenbangdes penetapan RPJM-Des di desa masih sangat rendah. Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat harus bekerja mencari uang untuk kepentingan dalam rumah tangga sehingga tidak memiliki waktu untuk berpartisipasi pada pelaksanaan, akibatnya mereka hanya bisa berpartisipasi saat waktu luang.
Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia Bait, Piere Mario; Neonbeni, Randy Vallentino
Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2022): Juli : Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Gajah Putih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/saraqopat.v4i2.318

Abstract

In Indonesia, regional heads and deputy heads often clash when governing regional governments. This is shown in their efforts to assign people to critical positions and lack of agreement on government objectives. This study intends to clarify the role of Deputy Heads of Region in operating local governments at provincial, district, and municipal levels, as well as their connection with Heads of Region. This analysis uses statutory, conceptual, and historical methods. According to Law No. 23/2014, Article 63(1) on Regional Government, a Deputy Head of Region assists the Regional Head. In the regional government system, a Deputy Regional Head supports the Regional Head to improve regional government performance. Deputy Regional Heads must report to the Regional Head on their tasks. If the Head of a region dies, resigns, is fired, or cannot perform his or her duties for six consecutive months, the Deputy Head replaces him or her. This study's conclusions suggest a more comprehensive review of the Deputy Regional Heads' position and authority under Indonesia's regional government system. This would define the role and authority of the Deputy Regional Heads and prevent conflicts between Regional Heads and Deputy Regional Heads in Indonesia's local government system.