Marthin, Sahertian
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Minuman Keras (Beralkohol) Di Wilayah Aifat Kabupaten Maybrat Kocu, Jefry; Rakia, A. Sakti R.S.; Marthin, Sahertian
Journal of Law Justice (JLJ) Vol 1 No 2 (2023): Journal of Law Justice
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jlj.v1i2.2678

Abstract

Jefry. Kocu (20183300110) “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras (Beralkohol) Tanpa Izin Di wilayah Aifat Kabupaten Maybrat (Study Kasus Polsek Aifat)”. Dibimbing Oleh Dosen Pembimbing I Bapak Dr. A. Sakti R.S. SH.,MH Dan Dibimbing Juga Oleh Dosen Pembimbinh II Bapak Marthin Sahertian , SH.,M.H. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui bagaimana tindakan aparat kepolisian terhadap kasus perdagangan minuman keras (Beralkohol) tanpa izin di wilayah Aifat Kabupaten Maybrat dan Apa kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah Aifat Kabupaten Maybrat. Selaras dengan tujuan yang dimaksudkan, dengan ini penulis menelusuri prinsip-prinsip dan tindakan kepolisian dalam penanggulangan terhadap kasus perdagangan minuman keras (Berakohol) di Polsek Aifat Kabupaten Maybrat. maka jenis penelitian ini tergolongan penelitian yuridis empiris dan sumber data berasal dari sumber data primer dan daata sekunder. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka disimpullkan sebagai berikut; Melakukan Razia Terhadap Peredaran minuman keras (Beralkohol) secara ilegal. Melakukan sosialisasi tentang dampak minuman keras (Beralkohol) kepada masyarakat. Melakukan penyidikan. Pengledahan barang bukti. Melakukan Penangkapan. Dan ada faktor-faktor penghambat dalam tindakan aparat kepolisian dalam penanggulangan terhadap kasus perdagangan minuman keras secara ilegal sebagai berikut; Kurangnya respon masyarakat, dan masyarakat tertutup memberikan informasi kepada aparat kepolisian.
Juridical Review of Mortgage Enforcement on Ships and Its Legal Effects Abas, Usman; Marthin, Sahertian; Kariadi, Kariadi
Journal of Law Justice (JLJ) Vol 3 No 1 (2025): Journal of Law Justice
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jlj.v3i1.3794

Abstract

This study aims to determine what is the legal basis of collateral in general and ship mortgages in particular and legal consequences in this case obstacles in the execution of ship mortgages as collateral for debt repayment due to default. The research method used is Empirical Juridical, which analyzes the procedure for installing a ship mortgage as an object of debt collateral from the aspects of civil law, trade law, Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and especially the legal basis for ship mortgages based on Law No. 17 of 2008 concerning Shipping materially ship mortgages as property guarantees or immovable objects which are treaty legal relationships that have legal consequences in fulfilling the rights and obligations of the parties. In addition, what are the legal consequences in the event of default by the debtor to the creditor (Banking Institution). This research was conducted at the Sorong Class I Harbor Authority and took information from the head of the ship's legal status section as a resource person. This data is analyzed in the form of a qualitative description. Problems in executing a mortgage against debt collateral due to default are the creditor as the owner of the ship has difficulty when wanting to take over, because the ship is always moving and its existence often moves even outside the territory of Indonesia, the cost of taking over the ship to be executed is quite high and when executed the ship is being rented by another party.
Studi Komparasi Antara Overmacht dengan Noodweer Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Wailisahalong, Rahmat; Hidaya, Wahab Aznul; Marthin, Sahertian
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.835

Abstract

Artikel Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan penggunaan Overmacht dengan Noodweer yang berlandaskan pada UU No. 1 tahun 2023. Yang berfokus untuk menelisik bagaimana penggunaan Overmacht dan Noodweer, apa saja faktor-faktor yang bisa meniadakan suatu kasus pidana dan sejauh mana ruang lingkup daripada Overmacht dengan Noodweer, sejauh mana kedudukan Overmacht dengan Noodweer dalam KUHP lama dan KUHP baru. Penggunaan alasan penghapus pada dasarnya akan memicu persoalan baru jika penegak hukum tidak mampu dalam mendudukan dasar daripada Overmacht dengan Noodweer. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif untuk menganalisis kedudukan daripada Overmacht dengan Noodweer dalam perspektif KUHP . Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan Overmacht dengan Noodweer terdapat faktor-faktor dan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang bisa ditiadakan hukumannya. Penelitian ini pun didasari pada 3 teori dalam meniadakan hukuman pidana yaitu theory of lesser evils, theory of necessary defense dan the theory of pointless punishment.. Ketiga teori inilah yang kemudian menjadi dasar agar seseorang bisa ditiadakan hukumannya meskipun telah memenuhi unsur delik. Disisi lain, keberhasilan penerapan Overmacht dan Noodweer menitikberatkan pada kemampuan para penegak hukum dalam menganalisis Faktor-faktor dan unsur-unsur dalam suatu perkara tindak pidana.