Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS SENGKETA HAK ATAS TANAH ULAYAT DI TEMPAT WISATA NEGERI LIANG PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Lessy, Rauda; Kabakoran, Abubakar; Tuharea, Ismela
TAHKIM Vol. 19 No. 2 (2023): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v19i2.5652

Abstract

A conflict or dispute is something that causes a difference of opinion between two or more parties who are disputing a case in court, a social problem that arises because there are differences of opinion or views that occur within the community, and rights, namely ownership and authority according to the law of ulayat land, namely land shared by the people. members of the customary law community concerned. The process of land ownership in the Liang country mostly comes from inheritance from parents and also from the results of buying and selling land, but there are also those who get empty land that is known to have no owner and then use it as their ownership right (parusa). The resolution of conflicts over customary land rights in Liang country tourist attractions is to restore socio-cultural harmony. Liang is a coastal country with a wide expanse of flat land with an average height of 8 meters above sea level. This country is the country with the lowest average altitude in Salahuhtu District. Liang community settlements are on the northeast coast of Ambon Island.Land is an important aspect in human life, land never increases, it can only be moved according to our collective wishes, on the other hand, humans as the most dominant land users always increase at all times.Customary rights are the authority that according to customary law is held by customary law communities over certain areas which constitute the living environment of their residents to take advantage of natural resources including land within the territory. As a result of disputes in the land sector, they can lead to prolonged conflicts between members of the disputing community, even to their heirs, which can cause many victims.
Kearifan Lokal Sasi Kelapa Sebagai Bentuk Pengelolaan Tradisional di Negeri Tial Kecamatan Salahutu Malang, Safarini; Tuharea, Ismela; Tomia, Chynthia; Latuconsina, Jasmine Khairunnisa
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15909

Abstract

Praktik kearifan lokal sasi merupakan salah satu bentuk sistem pengelolaan sumber daya alam tradisional yang berkembang di wilayah Maluku dan masih bertahan hingga saat ini. Salah satu variannya adalah sasi kelapa, yang diterapkan masyarakat Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, sebagai mekanisme adat untuk mengatur pemanfaatan tanaman kelapa secara kolektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penerapan sasi kelapa, aktor-aktor adat yang terlibat, nilai sosial-ekologis yang dikandung, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam terhadap tokoh adat, pemerintah negeri, serta warga pemilik kebun kelapa, dan studi dokumentasi terhadap arsip adat serta literatur terkait. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi tematik, dan penarikan kesimpulan secara interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasi kelapa di Negeri Tial tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian pemanenan kelapa, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan ekologis, memperkuat solidaritas sosial, dan mempertahankan otoritas lembaga adat dalam tata kelola sumber daya lokal. Namun demikian, keberlanjutan praktik ini menghadapi tantangan berupa tekanan ekonomi, perubahan pola kepemilikan lahan, serta pengaruh modernisasi yang mempengaruhi kepatuhan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kelembagaan adat dan integrasi nilai sasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya tingkat lokal agar praktik ini tetap relevan di masa mendatang.