Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aktual Justice
Panjaitan, Ananda Chrisna
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DI YAMAN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN YEMEN Panjaitan, Ananda Chrisna
Jurnal Aktual Justice Vol 8 No 2 (2023): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v8i2.1104

Abstract

Republik Yaman mengalami konflik perang saudara yang terjadi antara pemerintah Yaman dan kelompok Houthi yang merupakan warga negara Republik Yaman. Yaman diakui sebagai negara yang mempunyai kedaulatan. Namun kedaulatan tersebut disalahgunakan dengan mengizinkan intervensi Arab Saudi dan organisasi Unit Emirat Arab yang menimbulkan korban sipil dan anak-anak di Yaman. Kelompok Houthi melakukan koalisi dengan Iran dan menggunakan senjata perang yang dilarang oleh hukum perang. Pelanggaran tindak pidana internasional di Yaman telah merusak perdamaian dunia dan mengakibatkan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, genosida dan kejahatan agresi menimbulkan korban. Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meminta agar Yaman menghentikan perang dan meminta agar berdamai, namun permintaan tersebut ditolak oleh pemerintahan Yaman. Penolakan tersebut semakin membuat korban bertambah banyak, sehingga masyarakat internasional meminta Dewan Keamanan PBB untuk melakukan penegakan hukum di Yaman. Maka dari itu rumusan masalah artikel ini adalah apakah asas kedaulatan negara dapat dikesampingkan dalam penegakan hukum pidana internasional di Yaman. Hasil penelitian ini adalah bahwa tindak pidana internasional yang terjadi di Yaman sudah sangat mengganggu perdamaian dunia sehingga Yaman tidak dapat berlindung di dalam kedaulatannya dan DK PBB yang menjadi wakil dari masyarakat internasional dapat mengadili pelaku dengan mengajukan permasalahan tersebut ke Mahkamah Pengadilan Pidana Internasional sesuai dengan ketentuan Pasal 13 b Statuta Roma dan Piagam PBB.
Perbandingan Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Indonesia dan Mahkamah Pidana Internasional Panjaitan, Ananda Chrisna
Jurnal Aktual Justice Vol 8 No 1 (2023): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v8i1.1022

Abstract

Peran saksi dan korban dalam proses peradilan pidana sering sekali tidak mendapatkan perlindungan secara langsung oleh penegak hukum baik dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Permasalahan tersebut merumuskan bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Statuta Roma. Hasil penelitian permasalahan perlindungan saksi dan korban adalah terdapat kelemahan pada Hukum Nasional Indonesia seperti pemenuhan hak ganti kerugian terdapat di luar sistem peradilan pidana sedangkan dalam Hukum Internasional merujuk Statuta Roma terdapat Unit Perlindungan Saksi dan Korban yang termasuk dalam sistem peradilan pidana internasional.
Co-Authors