Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pangripta Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan Journal Governance Society
Yulitasari, Lailla Dwi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EKSPLORASI PROSES BISNIS DAERAH PADA SEKTOR UNGGULAN KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI POTENSI PARIWISATA BERKELANJUTAN Anggriawan, Tommy; Yulitasari, Lailla Dwi; Fadillah, Eva
PANGRIPTA Vol. 6 No. 2 (2023): Pangripta Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.625 KB) | DOI: 10.58411/t65zmh19

Abstract

Proses bisnis penting diterapkan bagi organisasi sektor publik untuk menyelaraskan  visi, misi, dan tujuan dari proses pemerintahan. Dalam proses bisnis terdapat rincian alur  bisnis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pemuatan program kegiatan pada suatu  daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kabupaten Pangandaran yang memiliki  sektor unggulan di bidang pariwisata yang berpotensi menjadi pariwisata bertaraf  internasional. Dalam pengembangannya perlu adanya kolaborasi pemerintah daerah dan  masyarakat untuk menjadikan objek pariwisata secara berkelanjutan guna mempertahankan  sumber daya di masa mendatang. Penelitian ini mengulas keberlangsungan proses bisnis yang  telah dipetakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata selaku pengelola sektor  pariwisata di Kabupaten Pangandaran dan efektifitasnya pada program pengembangan wisata  berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan penggalian data  dengan melalui wawancara dengan pemerintah daerah sebagai narasumber. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif untuk memperoleh data yang relevan dengan  tujuan penelitian. Hasil yang diperoleh adalah proses bisnis daerah yang telah dipetakan dapat  membantu pemerintah daerah dalam merumuskan program pembangunan pariwisata  berkelanjutan. Namun program-program yang telah dilaksanakan tidak sepenuhnya berhasil,  melainkan kurangnya kolaborasi antara masyarakat dengan OPD menjadi kendala dalam  suksesnya realisasi program. Kedepannya perlu dilakukan penelitian terkait model tata kelola  yang tepat untuk mendukung program pembangunan pariwisata berkelanjutan.
Implementation of Thematic Bureaucratic Reform: Level of Understanding and Realization in Local Government Winoto, Suhartono; Akbariah, Laily; Yulitasari, Lailla Dwi; Natasha, Catherine Eugene; Kumalasari, Ima; Yin, Ting Poh
Journal Governance Society Vol. 1 No. 1 (2024): August, 2024
Publisher : CV. Austronesia Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69812/jgs.v1i1.32

Abstract

Thematic bureaucratic reform is a program initiated by the Ministry  of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (Kemenpan-RB) to accelerate the improvement of efficiency and accountability of public services in Indonesia. This research aims to elaborate the level of understanding of the State Civil Apparatus (ASN) and the realization of the implementation of thematic bureaucratic reform at the local government level. A descriptive qualitative method is used in this study. The data was obtained based on an in-depth interview technique with a resource person from one of the employees in the City Government who has credibility in the preparation of bureaucratic reform. The results obtained in this study show that thematic bureaucratic reform is indeed the right step in the acceleration program to improve public services. In addition, there is a focus on the theme of bureaucratic reform which is divided into 4 (four) categories, namely poverty alleviation, increasing investment, digitizing government administration, and increasing the use of domestic products. However, in reality, in the field, there are still several obstacles in the preparation of the thematic bureaucratic reform roadmap, where the main obstacle is the lack of understanding of ASN in the preparation of the thematic bureaucratic reform roadmap. The hope in the future is that there will be a forum or in-depth socialization or technical guidance from the Ministry that can help overcome ASN problems related to the technical preparation of thematic bureaucratic reform roadmaps and integration with existing programs in local governments.
Co-Authors Anggriawan, Tommy Fadillah, Eva Kumalasari, Ima Laily Akbariah Natasha, Catherine Eugene Winoto, Suhartono Yin, Ting Poh