Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGARUH PENGETAHUAN, PENERAPAN, DAN KONDISI ALAT PEMADAM API RINGAN TERHADAP RISIKO KEBAKARAN DI FASILITAS KESEHATAN Arkaan, Muhammad Naufal; Khrisna, Ryan; Wagini, Dini
Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi Vol. 2 No. 9 (2024): Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi
Publisher : Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu jenis bangunan yang rentan terhadap risiko kebakaran karena adanya berbagai peralatan listrik, bahan kimia, dan gas medis. Risiko kebakaran yang tinggi memerlukan perhatian khusus terhadap pengetahuan, penerapan, dan kondisi alat pemadam api ringan (APAR) sebagai upaya mitigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh pengetahuan tentang penggunaan APAR, penerapan APAR, dan kondisi APAR terhadap risiko kebakaran di fasilitas kesehatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko kebakaran. Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk menganalisis berbagai studi yang berkaitan dengan pengaruh APAR terhadap risiko kebakaran di fasilitas kesehatan. Sumber data berasal dari artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik ini. Pengetahuan tentang penggunaan APAR, penerapan yang tepat, dan kondisi APAR yang baik semuanya memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko kebakaran di fasilitas kesehatan. Selain itu, faktor-faktor lain seperti pelatihan rutin, pemeliharaan berkala, pengelolaan bahan mudah terbakar, penguatan infrastruktur, penyusunan prosedur darurat, penggunaan teknologi terkini, dan audit keselamatan kebakaran juga penting untuk mengurangi risiko kebakaran. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan terlindungi dari bahaya kebakaran.
KAJIAN REGULASI BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA EKONOMI Arkaan, Muhammad Naufal; Budi Asri, Dyah Permata
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i2.705

Abstract

This study aims to evaluate two main aspects of the establishment of the Danantara Investment Management Agency, namely (1) whether its implementation has reflected the initial goal of being a transparent, efficient, and good governance-oriented state investment management institution, and (2) the extent to which Danantara regulations are effective as an instrument for enforcing economic criminal laws against potential irregularities. The juridical – normative research method is used with a qualitative approach, based on the analysis of primary legal documents (Law No. 1 of 2025, Government Regulation No. 10 of 2025) and secondary sources such as journals, expert articles, and international transparency frameworks (Santiago Principles and Temasek practices). The results indicate that although the regulation formally emphasizes the principles of transparency, efficiency, and good governance, its implementation shows significant weaknesses: audits of the BPK and KPK should only be conducted after the approval of the DPR, the management structure dominated by political figures increases the risk of conflicts of interest, and the disclosure of public information is still minimal. On the enforcement side of economic criminal law, regulations provide a framework for audit mechanisms and protection of professional decisions (business judgment rules), but their weaknesses in the aspects of independence and operational supervision reduce the effectiveness of enforcement. Strategic suggestions include strengthening access to independent audits, restructuring management to be professional and non-political, fully enforcing good governance principles, and restricting business judgment rules to remain realistic in accountability.