Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Kontribusi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Pada Sektor Ekonomi Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Falentino Theodoris Manasye Davids; Andhika Ahza Rachmadhani; Kanaya Adna Maharani; Ria Kasanah; Surya Raka; Dyah Permata Budi Asri
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 01 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (726.019 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i01.149

Abstract

Abstract The objective of this research is to find out how the contribution of SOEs in the economic sector in the face of the Covid-19 pandemic which threatens economic stability and the consequences of the Covid-19 pandemic in the economic sector. The research method used was qualitative by following the typology of normative legal research. The research data were collected by means of literature and document studies. The data that has been collected will be identified and arranged systematically and written descriptively and analyzed qualitatively. The research results obtained are: 1. Contribution of SOEs in the economic sector in the context of facing the Covid-19 pandemic, including a. The State Electricity Company (PLN) which contributes to providing free electricity assistance; b. PT Jamkrindo and PT Askrindo contributed in providing credit guarantees; c. Pegadaian, PNM, and BRI contributed in providing interest subsidy incentives. 2. The consequences arising from the Covid-19 pandemic in the economic sector include household consumption or people's purchasing power of the economy which has decreased drastically, there is prolonged uncertainty so that investment weakens and has implications for the cessation of business, and the whole world is experiencing economic downturn so that Commodity prices fell and Indonesian exports to several countries also stopped.Keywords: Role of SOEs, Covid-2019 Pandemic, Economic Sector, Contribution. AbstrakTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi BUMN dalam sektor ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang mengancam stabilitas ekonomi serta akibat yang timbul dari adanya pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif, data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen. Data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi dan disusun secara sistematis serta dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu : 1. Kontribusi BUMN pada sektor ekonomi dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 diantaranya a. Perusahaan Listrik Negara(PLN) yang berkontribusi dalam memberikan bantuan listrik gratis; b. PT Jamkrindo dan PT Askrindo berkontribusi dalam melakukan penjaminan kredit; c. Pegadaian, PNM, dan BRI berkontribusi dalam memberikan insentif subsidi bunga. 2. Akibat yang timbul dari adanya pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi diantaranya adalah konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat terhadap ekonomi menjadi turun drastis, adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha, dan seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga harga komoditas turun serta ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.Kata kunci : Peran BUMN, pandemi Covid-19, sektor ekonomi, kontribusi.sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pengembangan Potensi Lokal Daerah Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis Untuk Memperkuat Potensi Ekonomi Masyarakat di DI Yogyakarta Asri, Dyah Permata Budi; Sriyono, Edy
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 3 No. 1 (2023): Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat : MEMAKSIMALKAN POTENSI
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33086/snpm.v3i1.1247

Abstract

Potensi lokal di Yogyakarta cukup berlimpah dan perlu pengelolaan yang serius guna menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat maupun daerah setempat. Salah satu bentuk pengelolaan potensi lokal adalah dengan pendaftaran Indikasi Geografis. Secara hukum, jika untuk produk dan kekayaan alam yang telah terdaftar secara resmi dan dikeluarkan sertifikat Indikasi Geografis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, maka negara akan memberikan perlindungan atas Indikasi Geografis dari pelanggaran dan penyalahgunaan hak. Selama ini perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual hanya sebatas membahas mengenai merek, untuk Indikasi Geografis belum banyak dibahas, sehingga perlu ada pemahaman sekaligus pendampingan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat MPIG.Metode yang dipakai adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi dan pendampingan dalam pendaftaran Indikasi Geografis. Khusus untuk IG Kopi Robusta Merapi Sleman juga diberikan edukasi dan sosialiasi mengenai irigasi yang efektif dan optimal lahan kopi melalui sistem irigasi tetes untuk keberlangsungkan perkebunan kopi di daerah tersebut karena disebabkan oleh minimnya ketersediaan air. Hasil yang diharapkan adalah terbangunnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah akan arti pentingnya perlindungan IG dan pembuatan 2 buah buku Dokumen Deskripsi IG. Hasil pengabdian adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi pada dua wilayah yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul serta pembuatan buku Dokumen Deskripsi IG. Kesimpulan dalam pengabdian ini adalah masyarakat dan pemerintah daerah telah memahami arti penting IG dan melakukan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi dan Indikasi Geografis Gerabah Kasongan Bantul.
LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATION OF KASONGAN POTTERY CRAFT IN BANTUL, SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA AS A LOCAL POTENTIAL REGION Asri, Dyah Permata Budi; Wardhani, Sri Pramudya
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7317

Abstract

Kasongan pottery handicrafts from Bantul, Yogyakarta has the potential to obtain legal protection as a Geographical Indication. This study analyzed the urgency of Kasongan Pottery Crafts to get legal protection as a Geographical Indication of Bantul. The approach using in this research is empirical juridical. Kasongan Village, Bantul Regency, Yogyakarta Special Province became the location of research in this study. Data collection methods are done through library research studies and field studies. The analysis method starts with data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Kasongan pottery craft needs legal protection as a Geographical Indication because economically, Kasongan pottery craft has great influence because most of the Kasongan Bantul people are supported by Kasongan pottery, and most of the Kasongan people are pottery craftsmen. Juridically, Kasongan pottery craft has different characteristics from earthenware products from other regions. It also has a good reputation, and its existence is still maintained to date. Therefore, it requires legal protection as a Geographical Indication and can be communally owned by the Kasongan Bantul community
ANALISIS AKUISISI TIKTOK TERHADAP TOKOPEDIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Asri, Dyah Permata Budi; Hidayat, Ranti Maulinda
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i1.3313

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penggunaan TikTok sebagai platform e-commerce mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini akan membantu dalam mengevaluasi kepatuhan platform tersebut terhadap peraturan yang berlaku, serta mengkaji regulasi terkait perizinan penyelenggaraan e-commerce dalam Peraturan Pemerintah Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, Hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan potensi akuisi antara GoTo dan TikTok dalam mempromosikan produk lokal Indonesia, mendukung usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan strategi produksi guna meningkatkan penjualan. Harapannya, kerja sama antara TikTok Shop dan Tokopedia (PT. GoTo)tidak hanya mencakup penjual perorangan, tetapi juga dapat memaksimalkan pemasaran produk penjual di pasar lokal.
Pendampingan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Gerabah Kasongan Bantul, DI Yogyakarta untuk Menjaga Reputasi Potensi Lokal Daerah Asri, Dyah Permata Budi; Sriyono, Edy; Poerwoko, Ludfie Jatmiko Setyo
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung Vol. 5 (2024): Prosiding SENAM 2024: Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung
Publisher : Ma Chung Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gerabah dari Kasongan Kabupaten Bantul Yogyakarta, memiliki reputasi di pasar domestik maupun  internasional, diwariskan turun temurun lebih sari satu abad hingga saat ini. Seni kerajinan Gerabah Kasongan memiliki karakteristik ciri khas yang membedakan, yakni “teknik tempel”, sehingga menjadi produk unggulan daerah, yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah setempat. Sehingga diperlukan perlindungan produk lokal terhadap potensi  pelanggaran oleh daerah maupun negara lain. Program pengabdian dilakukan melalui pendampingan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indikasi Geografis (IG) Gerabah Kasongan sejak tahun 2019 dan pada bulan Maret 2024 Gerabah Kasongan resmi mendapatkan pengakuan negara melalui pemberian sertifikat IG Kasongan Bantul dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Inti Permasalahan adalah bagaimana bentuk perlindungan terhadap Gerabah Kasongan Bantul dan bagaimanakah metode pelaksanaan perlindungan tersebut dilakukan. Metode pemecahannya melalui edukasi terhadap arti pentingnya perlindungan Gerabah Kasongan, pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), dan pendampingan pendaftaran HKI IG. Hasil temuan saintifik,  bahwa perlindungan Gerabah Kasongan secara resmi akan mencegah pihak-pihak lain tanpa hak memanfaat kerajinan tersebut dan semakin meningkatkan manfaat ekonomi MPIG. Hasil implementasi metode adalah diberikannya perlindungan Gerabah Kasongan dengan sertifikat IG. Simpulan, saat ini produk Gerabah Kasongan Bantul telah resmi dilindungi IG, sehingga hal ini akan mendorong pengajuan IG lainnya  terhadap potensi lokal di Bantul.
Police Discretion in Investigating Document Forgery and False Information Cases in Indonesia Putra, Ichwan Fuad Chaerul; Markoni; Nardiman; Asri, Dyah Permata Budi
International Journal of Science and Society Vol 7 No 1 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v7i1.1396

Abstract

Discretion is a form of authority granted to law enforcement officers, including police investigators, to make decisions based on specific judgments to ensure the smooth progression of legal processes. The purpose of this study is to analyze the process of investigation, inquiry, and the determination of suspects in cases of document forgery. The theories utilized in this thesis research include the theory of investigation, the theory of law enforcement, and the theory of discretion. This research employs a normative juridical method, a legal research approach used to analyze and evaluate applicable legal norms and their application in practice. The findings indicate that in cases of document forgery, original evidence must be presented to investigators for subsequent seizure as valid evidence in proving the criminal act of document forgery. Photocopy evidence alone, unsupported by other evidence, is deemed inadmissible. In conclusion, the discretion applied in the investigation process and suspect determination is expected to align with legal principles. Excessive or improper use of discretion can lead to abuse of authority, ultimately undermining public trust in law enforcement institutions.
Legal Analysis of Legal Power and Legal Protection in Informed Consent Practices in High-Risk Surgical Procedures in Hospitals Ediyanto; Markoni; Kanthika, I Made; Asri, Dyah Permata Budi
International Journal of Science and Society Vol 7 No 2 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v7i2.1443

Abstract

This research examines the legal force and protective function of informed consent in high-risk surgical procedures, focusing particularly on the latest regulatory framework in Indonesia as stipulated by Law Number 17 of 2023 concerning Health. Currently, there is a notable absence of specific scholarly examination addressing this issue comprehensively. Although the regulation clearly defines patients’ rights to comprehensive medical information and mandates healthcare providers to deliver it transparently, practical ambiguities remain regarding the extent of informed consent’s binding legal authority and effectiveness in providing legal protection for both patients and medical professionals. Employing a normative juridical approach with descriptive-analytical methods, the study is primarily based on literature review and analysis of relevant Supreme Court decisions. The central objective of this research is to evaluate the legal enforceability and protective role of informed consent within the context of high-risk surgical treatments. The findings reveal that informed consent possesses substantial legal force derived from contractual principles established between patients and healthcare providers, thereby ensuring mutual legal protection during high-risk medical procedures. Informed consent encompasses preventive measures that aimed at averting potential disputes through clear communication, and repressive measures, which offer legal remedies in cases of violation, thus strengthening accountability and legal certainty within healthcare services.
Pendampingan Peningkatan Ekonomi Kreatif Oleh-Oleh Khas Bekasi Bandeng Rorod dalam Upaya Mendukung Potensi Lokal di Bekasi Timur: Assistance in Increasing the Creative Economy of Bekasi Traditional Food Bandeng Rorod in Efforts to Support Local Potential in East Bekasi Asri, Dyah Permata Budi; Sari, Athina Kartika; Saraswati, Henny
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 5 (2025): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v10i5.9008

Abstract

Milkfish is one of the mainstays of fishery products for consumption in the Bekasi Regency, especially in Muara Gembong District, Bekasi Regency. In 2021 alone, the production of milkfish in Bekasi Regency reached 11,607 tons per year. With the large production of milkfish, many people have taken the opportunity to open culinary businesses, restaurants, and souvenirs made from milkfish. One of them is the Mpok Omah (Bandeng Rorod) culinary center, which has been running a Bandeng Rorod business since 2011, located at Perumnas 3, Jalan Maluku Raya Blok C1 No.3, East Bekasi. The purpose of this service was to provide solutions from the aspects of production, marketing, and management of Bandeng Rorod partners. The method used was socialization, mentoring, and procurement of machines/tools for production. The programs that have been implemented are in the form of education and socialization of the urgency of IPR protection for MSMEs, Socialization of export strategies for MSMEs, socialization of food security and food labels, procurement of vacuum machines, dough mixers, and stacking steaming pans. With this program, it is hoped that partners will increase the quantity and quality of their products.
Analisis Hukum terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) pada Platform Tokopedia di Indonesia (Studi Kasus Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai Alat Deteksi Transaksi Ilegal): (Studi Kasus Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai Alat Deteksi Transaksi Ilegal) Stianawati, Sari Tri; Asri, Dyah Permata Budi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya praktik perdagangan pakaian bekas impor (Thrifting) yang dapat ditemukan baik pada pasar konvensional maupun pada Platform E-Commerce seperti Tokopedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang berlaku dari Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Tokopedia dengan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai alat deteksi transaksi ilegal guna perlindungan hukum terhadap UMKM ditengah berkembangnya peredaran pakaian bekas impor (Thrifting). Penelitian ini menggunakan pendekatan dekstriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus dan kebijakan Tokopedia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Artificial Intelligence (AI) pada Tokopedia memberikan manfaat positif, mampu menyaring konten produk ilegal melalui pendeteksian kata kunci dan visual, namun masih terdapat celah upaya penghindaran kata kunci oleh pelaku. AI dapat berperan dalam mendukung pemerintah sebagai upaya penegakan hukum untuk memberantas praktik perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) di ruang digital, meski upaya penegakan hukum belum dapat diimplementasikan secara efektif dan belum sepenuhnya menggantikan fungsi pengawasan manusia. Penelitian ini juga menemukan bahwa meningkatnya praktik thrifting ilegal berdampak pada UMKM lokal dalam negeri, serta menimbulkan risiko kesehatan dan kerugian negara dari sisi pajak dan bea masuk. Tantangan yang dihadapi seperti dalam implementasi pengawasan aktivitas perdagangan digital yang rendah dan masih rendahnya kesadaran masyarakat serta masih berpotensi pedagang mengakali dan melanggar syarat dan ketentuan pada platform serta tindakan penyelundupan. Untuk itu diperlukan harmonisasi antara regulasi dengan pendekatan teknologi digital, termasuk kebijakan platform dan tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik, larangan praktik perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) pada platform E-Commerce menjadi sangat penting.
Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Debitur Take Over Kpr Akibat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/Pn.Bks) Samuel, Alexander; Zulfikar; Fitria, Annisa; Asri, Dyah Permata Budi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengalihan rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) secara over credit (pengalihan kredit). Dalam hal ini fokus terhadap permasalahan megenai kedudukan hukum peralihan hak kepemilikan rumah melalui KPR berdasarkan proses jual beli di bawah tangan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan Perjanjian dan Jual Beli dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak pembeli kedua (take over) yang dilakukan melalui proses jual beli rumah KPR di bawah tangan. Permasalahan Take Over KPR ini diakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan hukum yang ada terkait jual beli rumah KPR. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses over credit di bawah tangan dapat merugikan pihak ketiga atau debitur pengganti. Kerugian itu diakibatkan pihak bank penyelenggara KPR menolak untuk menyerahkan sertifikat rumah KPR dan debitur pengganti tersebut tidak bisa melakukan proses mengganti kepemilikan sertifikat tanah atas rumah KPR yang dibelinya karena sertifikat tersebut masih tercatat atas nama pihak pertama. Maka dari itu, penyelesaian untuk kerugian tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri dengan putusan verstek yang telah berkekuatan hukum tetap tentang keabsahan jual beli rumah KPR di bawah tangan dan pihak ketiga diberi kewenangan dan kuasa untuk digunakan sebagimana mestinya.