Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI MODEL PETERNAKAN DAN PERTANIAN MODERN Oktaviana, Ria Rindika
Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi Vol. 2 No. 10 (2024): Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi
Publisher : Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/scientica.v2i10.2504

Abstract

Dalam membudidayakan hewan dan tumbuhan seharusnya dilakukan dengan penuh kasih sayang, kehati-hatian, kecintaan dan jangan menyakiti terhadap makhluk hidup tersebut. Artinya kita harus memberikan segala yang dibutuhkan oleh hewan maupun tumbuhan yang kita pelihara supaya mereka memberikan apa yang kita inginkan ketika panen tiba. Namun dalam pemeliharaannya ditemukan permasalahan dalam bidang peternakan dan pertanian berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi. Menjawab permasalahan tersebut, kini bidang peternakan dan pertanian memiliki peluang yang besar serta memiliki prospek masa depan cerah dengan menerapkan industri peternakan dan pertanian yang modern sesuai dengan industri 4.0 saat ini. Sehingga diharapkan dengan menerapkan industri peternakan dan pertanian modern dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sebagai upaya agar tercapainya tujuan ketahanan pangan. Penerapan industri peternakan dan pertanian modern tidak dapat berjalan apabila masing-masing pihak terkait hanya berjalan sendiri-sendiri untuk mencapai tujuannya masing-masing. Penelitian yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas dalam bidang peternakan dan pertanian sudah seharusnya diketahui oleh berbagai pihak yang terkait dalam bidang ini, tidak hanya diketahui oleh perguruan tinggi saja sebagai pihak yang meneliti, hal tersebut pun perlu diketahui oleh masyarakat luas khususnya peternak dan pertani agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Sehingga selain melakukan penelitian pihak perguruan tinggi dan pemerintah pun memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi ke lapangan terhadap petani dan peternak. Dengan demikian dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak yang terkait yakni pihak pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat khususnya peternak dan petani. Maka dari itu seharusnya pihak pemerintah maupun perguruan tinggi tidak berlaku ego sektoral yang mana masing-masing pihak tersebut hanya berjalan sendiri-sendiri untuk mencapai tujuannya masing-masing tanpa melakukan sinergi antar pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan bidang peternakan dan pertanian di negeri kita tercinta ini.
Responsibilities and Authorities of External Directors in Family-Owned Companies: A Legal and Islamic Perspective Oktaviana, Ria Rindika; Budi Santoso
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 12 No 1 (2025): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan (In Progress)
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v12i1.10852

Abstract

Family businesses account for 72% of enterprises in Indonesia, many of which operate as Limited Liability Companies (LLCs) to gain legal and financial flexibility. However, a significant governance problem arises when appointing external (non-family) directors; the boundaries of their authority and fiduciary responsibilities are often unclear. This ambiguity leads to legal disputes and diminished strategic roles, especially under the dominance of controlling family members. This study examines the boundaries of external directors' responsibilities in family-owned LLCs through the lens of Islamic law and normative jurisprudence. This qualitative research employs normative legal analysis and Islamic law, using academic literature, legal documents, and classical Islamic texts to explore authority within Limited Liability Companies and analyze using a qualitative descriptive approach. The findings indicate that although Law No. 40 of 2007 regulates fiduciary duties and the ultra vires principle, external directors remain vulnerable to the dominance of family owners. From an Islamic perspective, external directors are regarded as trustees who must uphold honesty (ṣidq), trustworthiness (amanah), and justice (‘adl). The study proposes four key solutions: clear articles of association, protective contracts, independent supervisory boards, and Sharia Advisory Boards. These offer a governance model rooted in legal certainty and Islamic ethics, contributing practical insights for regulators, business owners, and directors in Muslim family enterprises.
Responsibilities and Authorities of External Directors in Family-Owned Companies: A Legal and Islamic Perspective Oktaviana, Ria Rindika; Budi Santoso
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 12 No 1 (2025): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v12i1.10852

Abstract

Family businesses account for 72% of enterprises in Indonesia, many of which operate as Limited Liability Companies (LLCs) to gain legal and financial flexibility. However, a significant governance problem arises when appointing external (non-family) directors; the boundaries of their authority and fiduciary responsibilities are often unclear. This ambiguity leads to legal disputes and diminished strategic roles, especially under the dominance of controlling family members. This study examines the boundaries of external directors' responsibilities in family-owned LLCs through the lens of Islamic law and normative jurisprudence. This qualitative research employs normative legal analysis and Islamic law, using academic literature, legal documents, and classical Islamic texts to explore authority within Limited Liability Companies and analyze using a qualitative descriptive approach. The findings indicate that although Law No. 40 of 2007 regulates fiduciary duties and the ultra vires principle, external directors remain vulnerable to the dominance of family owners. From an Islamic perspective, external directors are regarded as trustees who must uphold honesty (ṣidq), trustworthiness (amanah), and justice (‘adl). The study proposes four key solutions: clear articles of association, protective contracts, independent supervisory boards, and Sharia Advisory Boards. These offer a governance model rooted in legal certainty and Islamic ethics, contributing practical insights for regulators, business owners, and directors in Muslim family enterprises.