<![CDATA[The current circumstances surrounding land problems are of great concern. The existing land law norms need to be revised to resolve the problems that arise. Land and forest degradation resulting from development policies, a significant number of land mafias, and overlapping implementing regulations are problems that have yet to be addressed. It is believed that the implementation of the UUPA as a land law norm needs to be revised to keep up with current developments. This research aims to comprehend the significance of protecting land rights owned by the community and the urgency of land law reform in Indonesia. It is a qualitative study that employs the normative legal method. The data used is secondary data gathered through library research. The research findings reveal that land problems are caused by legal vacuums and gaps in Indonesia’s land law system. These are then exploited by individuals seeking personal benefits at the expense of other people’s rights. The implementing legal regulations of the UUPA are incapable of resolving the many problems that arise. Community rights to land cannot be protected with the current land law regulations in place. Therefore, land law reform is required to provide legal protection for community rights and adjust development policies according to environmentalconditions.AbstrakDinamika permasalahan pertanahan yang ada saat ini sangat mengkhawatirkan. Aturan hukum pertanahan yang berlaku seakan tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Degradasi lahan dan hutan sebagai akibat dari arah kebijakan pembangunan, banyaknya mafia tanah, serta tumpang tindih aturan hukum pelaksana menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Pemberlakuan UUPA sebagai norma hukum pertanahan dirasa sudah tidak mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pentingnya perlindungan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat serta untuk memahami urgensi reformasi hukum pertanahan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan pertanahan yang terjadi disebabkan oleh adanya kekosongan hukum serta celah hukum dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan olehorang-orang yang berusaha untuk mendapatkan keuntungannya pribadi dan berakibat terlanggarnya hak yang dimiliki orang lain. Aturan hukum pelaksana dari UUPA tidak mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Hak masyarakat atas tanah tidak dapat dilindungi dengan keberadaan aturan hukum pertanahan saat ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum pertanahan agar perlindungan hukum hak masyarakat dapat terwujud serta arah kebijakan pembangunan dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan.]]>
