Cempaka Timur, Fauzia Gustarina
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Status United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam Hukum Internasional terhadap Kedaulatan Indonesia Rahim, Abdillah Satari; Cempaka Timur, Fauzia Gustarina
Interdependence Journal of International Studies Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Department of International Relations, Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.697 KB) | DOI: 10.54144/ijis.v2i1.43

Abstract

Pola pendekatan gerakan insurjens saat ini telah ber “evolusi” dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai dengan pola serangan yang dulunya didominasi melalui gerakan konfrontasi militer bersenjata (hard-power) menjadi gerakan dengan pola pendekatan diplomasi untuk memperoleh legitimasi internasional (soft-power). Begitupun yang dilakukan oleh kelompok insurjen Pembebasan Papua Barat ULMPW (United Liberation Movement for West Papua). Mereka mengklaim kekuasaan dan kekuatan mereka saat ini membuat status insurjen yang disematkan kepada mereka ditinjau dalam status hukum internasional telah sampai pada tahap belligerent. Sesuai aturan hukum internasional dengan melekatnya status belligerent terhadap ULMWP membuat mereka berhak untuk menuntut hak dan medapat dukungan internasional untuk mendirikan negara yang bebas (merdeka) yang tidak diatur oleh negara lain. Melalui Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami fenomena dan realitas yang tampak, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa masalah status belligerent ULMWP sebagai subjek hukum internasional dalam upaya disintegrasi Papua Barat terhadap Indonesia. Teori yang digunakan dalam menganilisis fenomena yang diamati adalah teori tentang hukum internasional dan teori tentang insurgency dan belligerency sebagai subjek hukum internasional. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa pengakuan status ULMWP sebagai kaum pemberontak belligerent yang hak dan kewajibannya diatur dan dilindungi oleh hukum internasional merupakan hal yang tidak memiliki landasan yang kuat. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dengan menjadikan Pasal 1 Konvensi Den Haag IV 1907 sebagai acuan karakteristik kelompok pemberontak belligerent menunjukkan bahwa tidak ada satu pun karakteristik atau sifat kaum belligerent yang disebutkan dalam pasal tersebut melekat dalam tubuh organisasi ULMWP yang menjadi sifat, ciri atau karakter organisasi tersebut.
Propaganda Budaya sebagai Moral Warfare: Musik Populer dan Resistensi Etik di Era Peperangan Asimetris Al Fauzi, Muhammad Ridwan; Akmal, Mula; Cempaka Timur, Fauzia Gustarina; Widodo, Pujo
Interdependence Journal of International Studies Vol. 6 No. 2 (2025): Interdependence Journal of International Studies
Publisher : Department of International Relations, Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54144/ijis.v6i2.96

Abstract

Entering the era of asymmetric warfare signifies that power is no longer confined to military capability but to the construction of moral legitimacy and cultural narratives. This transformation defines moral warfare, a conflict fought through values, ethics, and symbols that shape public consciousness. This research examines how cultural propaganda, particularly popular music, functions as an instrument of moral warfare and ethical resistance to ideological hegemony. Using integrative qualitative analysis of literature (2020–2025) on war ethics, soft power, and cultural hegemony, the study reveals that popular music influences collective moral awareness through artistic representation, lyrics addressing social issues, and digital dissemination. As a form of counter-hegemonic moral discourse, music integrates ethical, aesthetic, and communicative dimensions, enabling cultural transformation and serving as a non-military defence strategy based on moral persuasion and shared human values.