Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Kreativitas PKM JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum LEX SUPERIOR
Rahma, Luthfiah
Unknown Affiliation
Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TINJAUAN TENTANG KEABSAHAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN (Studi Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN.Mgl) Seftiniara, Intan Nurina; Rusli, Tami; Rahma, Luthfiah
Bahasa Indonesia Vol 1 No 2 (2022): JURNAL LEX SUPERIOR
Publisher : Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (684.995 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan surat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan, untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam keabsahan surat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan pada (Studi Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN.Mgl). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implikasi yuridis perjanjian jual beli tanah adat melalui kesepakatan dibawah tangan menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 adalah jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan (tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah) tetaplah sah, karena sudah terpenuhinya syarat sahnya jual beli menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu syarat materiil yang bersifat tunai, terang dan riil. Selain itu juga jual beli tersebut sudah memenuhi syarat jual beli menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian. Tetapi untuk memperoleh pemindahan hak atas tanah dan balik nama harus memiliki akta yang dibuat oleh PPAT karena pemindahan hak atas tanah melalui jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, dan eksepsi gugatan Penggugat terkait kualifikasi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan ganti kerugian memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan memeriksa dan menguji alat-alat bukti yang diajukan sehingga hal tersebut menyangkut atau meru pakan bagian dari materi pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah ditolak.
Tinjauan Tentang Keabsahan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2021/Pn.Mgl) Rahma, Luthfiah; Rusli, Tami; Seftiniara, Intan Nurina
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i1.6454

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan surat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan, untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam keabsahan surat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan pada (Studi Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN.Mgl). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implikasi yuridis perjanjian jual beli tanah adat melalui kesepakatan dibawah tangan menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 adalah jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan (tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah) tetaplah sah, karena sudah terpenuhinya syarat sahnya jual beli menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu syarat materiil yang bersifat tunai, terang dan riil. Selain itu juga jual beli tersebut sudah memenuhi syarat jual beli menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian. Tetapi untuk memperoleh pemindahan hak atas tanah dan balik nama harus memiliki akta yang dibuat oleh PPAT karena pemindahan hak atas tanah melalui jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, dan eksepsi gugatan Penggugat terkait kualifikasi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan ganti kerugian memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan memeriksa dan menguji alat-alat bukti yang diajukan sehingga hal tersebut menyangkut atau meru pakan bagian dari materi pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah ditolak. 
Optimalisasi Potensi Sumber Daya Manusia di Dusun Bungkus melalui Program Dusun SKSD (Sehat, Kreatif, Spiritual, Digital) Pibriyanti, Kartika; Annisa, Ekhrima Zahwa; Nashiroh, Durriatin; Rahma, Luthfiah; Insirah, Rahmah Mumtahanatul; Puspita, Dwi Ayu; Reggiyanti, Inezya; Malica, Ichda; Dinanty, Amira Fathin; Permata, Sahara; Salsabila, Shafa
Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Vol 7, No 8 (2024): Volume 7 No 8 (2024)
Publisher : Universitas Malahayati Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jkpm.v7i8.15461

Abstract

ABSTRAK Dusun merupakan tempat yang didalamnya terdapat banyak potensi, masyarakat di dusun yang memiliki potensi wilayah yang subur dan sumber daya local yang besar, tetapi belum dikembangkan dengan optimal. Hal ini diakibatkan oleh pengelolahan sumber daya yang kurang maksimal dan masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu diperlukan upaya pemberdayaan untuk mengembangkan keterampilan penduduk guna mengelola asset local mereka. Pemberdayaan dilakukan dengan cara penyampaian informasi, praktek dan pendampingan secara langsung terhadap kegiatan pemberdayaan yang meliputi 4 bidang yaitu kesehatan, kreativitas, spiritualitas dan digitalisasi. Hasil dari kegiatan pemberdayaan diukur dengan bartambahnya wawasan dan kemampuan masyarakat untuk mengolah potensi local menjadi sesuatu yang bernilai. Pelaksanaan program pemberdayaan mendapatkan dukungan dari masyarakat ditandai dengan antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung. Kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan manfaat bagi masyarakat di Dusun Bungkus secara umum dan mitra kegiatan secara khusus. Kata Kunci: optimalisasi, Sumber Daya, Masyarakat, Pemberdayaan ABSTRACT A hamlet is a place where there is a lot of potential, the people in the hamlet have the potential for a fertile area and large local resources, but have not yet been developed optimally. This is caused by resource management that is unoptimaly work and it is still done manually. Therefore, empowerment efforts are needed to develop the skills of the population to manage their local assets. Empowerment is carried out by providing information, practice and direct assistance to empowerment activities which cover 4 programs namely health, creativity, spirituality and digitalization. The results of empowerment activities are measured by increasing the community's insight and ability to process local potential into something of value. The implementation of the empowerment program received support from the community, marked by enthusiasm for participating in the series of ongoing activities. The activities carried out have provided benefits to the community in Dusun Bungkus in general and activity partners in particular. Keywords: Optimization, Resources, Community, Empowermen
Analisis Hukum Terhadap Implementasi Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Hak Tanggungan Rahma, Luthfiah; Amanah, Safitta; Putri, Thyrafi Amelia
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i2.4462

Abstract

The principle of good faith is one of the fundamental principles of contract law in Indonesia. This principle is regulated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code, which emphasizes that an agreement must be executed in good faith. This provision affirms that each party is bound to execute the agreement in accordance with norms of propriety and justice, not solely based on what is written in the contract. Contract law in Indonesia recognizes a fundamental principle that underlies every contractual relationship, namely the principle of freedom of contract, as stipulated in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code. However, freedom of contract is not absolute; rather, it is limited by the existence of the principle of good faith, as affirmed in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. This article states that an agreement must be executed in good faith. (Ontology) This research method uses a normative juridical approach. The sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection through library research. Data processing was carried out by selecting and examining the obtained data for completeness, as well as systematically classifying or grouping the data. The data analysis used was qualitative legal. Soerjono Soekanto defines normative legal research as "legal research conducted solely by examining library materials or secondary data." (Epistemology) The results of the study indicate that the implementation of the principle of good faith in mortgage agreements is not yet fully consistent, particularly when disputes arise regarding the execution of mortgage rights, which often result in injustice for debtors. Therefore, it is necessary to strengthen the understanding of the parties and ensure consistency among law enforcement officials in applying the principle of good faith, so that mortgage agreements can function not only as instruments of legal certainty but also as a means of justice and protection for all parties involved. (Epistemology) The recommendation in this study is the need for clarification in the implementing regulations of the Mortgage Law regarding the obligations of parties to execute agreements in good faith, including transparent and proportional execution auction procedures. Regulations should establish a mechanism for independent assessment of mortgaged assets prior to execution to prevent below-market sales practices that are detrimental to debtors. (Axiology)
Co-Authors Amanah, Safitta Annisa, Ekhrima Zahwa Dinanty, Amira Fathin Insirah, Rahmah Mumtahanatul Intan Nurina Seftiniara Malica, Ichda Nashiroh, Durriatin Permata, Sahara Pibriyanti, Kartika Puspita, Dwi Ayu Putri, Thyrafi Amelia Reggiyanti, Inezya Salsabila, Shafa Tami Rusli