<![CDATA[Health Services using jamu as the results of Saintifikasi Jamu (SJ) program is new. B2P2TOOT is the organizer of SJ training. The last Decree of National Commission for Saintifikasi Jamu (Komnas SJ) was signed in 2013 and valid for 1 year. Until now there is still no new formation of Komnas SJ. The implementation of jamu as result SJ program in health service facility is rare. Therefore description of the implementation of health services use jamu become important to be examined. This was a qualitative study using case study design. Study was conducted in the Puskesmas A Karanganyar, BKTM Makassar, and B2P2TOOT as the organizer of the SJ training. The location was selected purposively. The study was done in 2015. The factors that were examined in the form of human resources, budget, availability of herbs, and support regulations in the implementation of services. The primary data was taken by in-depth interviews. Secondary data were annual reports, decree and regulations. The respondents were all officers involved in the SJ services such as doctor, pharmacy, nurses and the management. The data had been analyzed with content analysis techniques. The main problem of implementation SJ was the need for a penal provision. Monitoring and evaluation of the program SJ had not been done intensively. SJ training was useful in the conduct of the health services using jamu, but hindered by the limited number of trained personnel, availability of budget, which ultimately affected the availability of herbs. The regulation which protects the commissioning services is urged. The regulation about Komnas SJ is also needed, therefore, the implementation of SJ program can be conducted well. Moreover, monitoring and evaluation of services using jamu program SJ and follow up is required. Research results from SJ program need to be published in order to be applied by the SJ network. Some regulations that protect SJ network is important as well so that they can do services by research based optimally.AbstrakPelayanan kesehatan jamu menggunakan hasil program Saintifikasi Jamu (SJ) merupakan hal yang masih baru. Saat ini penyelenggara pelatihan SJ adalah Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT). SK Komisi Nasional Saintifikasi Jamu (Komnas SJ) terakhir adalah tahun tahun 2013 dan berlaku selama satu tahun. Hingga kini belum ada lagi pembentukan Komnas SJ, sehingga program ini terkesan jalan di tempat. Penelitian pelaksanaan pelayanan jamu hasil program SJ di fasilitas pelayanan kesehatan masih belum banyak dilakukan, bahkan data mengenai fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jamu pun belum tercatat dengan baik. Oleh sebab itu perlu dikaji gambaran pelaksanaan pelayanan kesehatan menggunakan jamu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilakukan di Puskesmas A Karanganyar dan BKTM Makassar, serta B2P2TOOT sebagai penyelenggara pelatihan program SJ. Lokasi dipilih secara purposive, yaitu penunjukan puskesmas oleh Dinkes Karanganyar, sedang BKTM karena merupakan institusi milik Kemenkes. Penelitian dilakukan pada tahun 2015. Faktor yang diteliti berupa sumber daya manusia, anggaran, ketersediaan bahan jamu, serta dukungan regulasi yang mengatur pelaksanaan pelayanan. Data diambil dengan cara wawancara mendalam kepada responden, dan data sekunder berupa laporan tahunan, SK dan peraturan yang berlaku. Responden adalah semua petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan SJ meliputi dokter, apoteker, perawat dan bagian manajemen. Data dianalisa dengan teknik analisa konten. Masalah utama pelaksanaan program SJ adalah perlunya payung hukum penyelenggaraan program. Monitoring dan evaluasi program SJ belum intensif. Pelatihan SJ bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan jamu, namun terkendala dengan terbatasnya SDM yang terlatih, tidak tersedia anggaran rutin, yang akhirnya mempengaruhi ketersediaan jamu. Regulasi yang melindungi pelaksana pelayanan juga belum ada. Perlu dipikirkan aturan tentang Komnas SJ agar pelaksanaan program SJ bisa dijalankan dengan baik. Perlu ada pembinaan dan monitoring pelaksanaan pelayanan program SJ serta tindak lanjut yang diperlukan. Hasil penelitian jamu perlu disebarluaskan sehingga dapat diaplikasikan oleh jejaring SJ. Regulasi yang diperlukan sebagai payung hukum agar jejaring SJ dapat melakukan penelitian berbasis pelayanan dengan optimal.]]>
