Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana dan Perdata
SN, Tunggul Anshari
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Examining The Spark of Reprehensible Factors in The Conception of The Unitary State Jatmiko, Bayu Dwi Widdy; Safa’at, Rachmad; SN, Tunggul Anshari; Madjid, Abdul
Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Vol. 5 No. 3 (2024): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/aclj.v5i3.33514

Abstract

This article seeks to examine how the regulation of terrorism as a reprehensible act within the scope of special criminal acts in the National Criminal Code and its potential danger to Indonesia's existence as a unitary state. This research is normative juridical research, which uses conceptual and statute approaches based on primary and secondary legal materials obtained through library research. Then, the results are discussed using qualitative prescriptive analysis. The results obtained turned out to show that the regulation of terrorism as a despicable act within the scope of special crimes in the National Criminal Code intended to reinforce counterterrorism and radicalism efforts by including it as one of the special crimes by considering special characteristics.  In addition, criminal acts of terrorism also have the potential to endanger the existence and sustainability of the Indonesian state as a welfare state; for that, there is a need for synergy in the role of the government and the people in the state.
Legal Politics Of Regional Tax And Levy Regulation After Law Number 1 Of 2022 Concerning Financial Relations Between The Central Government And Regional Governments Afifulloh, Afifulloh; SN, Tunggul Anshari; Hadiyantina, Shinta
KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara Adminitrasi Dan Pidana) Vol 4 No 2 (2025): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)
Publisher : Universitas Islam kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/klausula.v4i2.4079

Abstract

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem negara kesatuan dengan prinsip dasar pemerintahan yang berdaulat. Namun, konsep negara kesatuan yang dianut Indonesia tetap menerapkan desentralisasi. Pemberian kewenangan terhadap daerah dimaksudkan agar mampu mengendalikan dan mengelola rumah tangganya. Sebagai cara untuk memperkuat semua peluang ekonomi yang dapat dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber Pendapatan PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan dari badan usaha milik daerah, dan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah lainnya, serta pendapatan lain yang sah. Pengaturan terkait dengan pajak dan retribusi daerah telah mengalami beberapa kali perubahan hingga pada tahun 2022, disahkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagai peraturan yang dimaksudkan untuk merevitalisasi regulasi pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya pembaruan terhadap regulasi pajak daerah dan retribusi daerah memiliki tujuan yang hendak di capai dengan adanya penyesuaian rezim UU HKPD, sebagai salah satu upaya untuk menciptakan hubungan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Co-Authors Abdul Madjid Afifulloh, Afifulloh Bayu Dwi Widdy Jatmiko Safa’at, Rachmad Shinta Hadiyantina