Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL YURIDIS UNAJA Journal of Law Science Uti Possidetis: Journal of International Law
Situmorang, Ave Agave Christina
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Legal protection of persons with disabilities in sungailiat tourism area: criminal and CRDP perspectives (sungailiat tourism) Hikmah, Nurul; Juharsah, Luthfi Felysia Putri; Hidayat, Muhamad Syafiq; Situmorang, Ave Agave Christina
Journal of Law Science Vol. 6 No. 4 (2024): October: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper aims to analyze the need for regulation to protect individuals with disabilities within minority communities. Durimg this time, the concept of tourism is only designed for people who are normal and has not been designed for disabled people. Tourism is right for human being including disabled people. Defines that there requirements for disabled people in tourism, those are: availability for accessibility, transportation, and accommodation. Toursim places proposed in this research are marine tourism (Tanjung Pesona Beach, Parai Tenggiri Beach, Puri Ansell Beach), urban tourism (Taman Kota), and natural tourism (Pemandian Air Panas Tasya). Data collected in this research use interview technique and observation. Of the five tourist attractions we researched, we still found several that were not friendly to people with disabilities. Hence, the research result recommends the tourism policy maker to provide friendly facility and accesibility for disabled people
Reforma Agraria: Antara Konsep, Realita, dan Problematika Salfutra, RD; Situmorang, Ave Agave Christina; kusuma, winanda
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/9y63n247

Abstract

Reforma Agraria adalah kebijakan komprehensif di bidang pertanahan dalam rangka untuk melakukan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini meliputi dua program utama, yaitu penataan asset dan penataan akses. Dalam realitanya, reforma agraria ditujukan dalam beberapa program teknis, antara lain penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agrarian, penataan penguasaan dan pemilikan tanah objek reforma agrarian, serta kepastian hukum dalam lagalisasi hak atas tanah objek reforma agraria. Namun demikian, setelah ditetapkan oleh pemerintah, pada pelaksanaannya reforma agraria belum terlaksana secara optimal. Masih banyak permasalahan yang dihadapi di sektor pertanahan, seperti ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, konflik dan sengketa tanah, tanah terlantar atau tanah tidak bertuan, serta lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan petani. Oleh sebab itu, perlunya sinkronisasi regulasi maupun sinergisitas dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan utama pembaharuan agraria di Indonesia, yakni memberikan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diupayakan Pemerintah melalui penyusunan kebijakan di bidang pertanahan, meskipun dalam perkembangannya terdapat kebijakan-kebijakan yang seolah mencederai falsafah dan prinsip hukum yang ada di dalam UUPA.
Convention on The Rights of Persons With Disabilities: Efforts to Fulfill Human Rights for Access to Workers with Disabilities Situmorang, Ave Agave Christina; Kusuma, Winanda
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol 4 No 2 (2023): Juni
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/up.v4i2.23674

Abstract

The Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD) is a special international human rights instrument that regulates the rights of persons with disabilities as a concrete effort to respect, protect and guarantee the rights of persons with disabilities throughout the world. Indonesia has ratified the convention on the rights of persons with disabilities. Even though Indonesia has ratified the CRPD convention, the fulfillment of human rights (HAM) for Indonesian citizens, especially the rights of persons with disabilities to get a job, has not been maximized. This paper is a research that examines juridically the implementation of the CRPD Convention in Indonesia regarding the employment of persons with disabilities. The research method used by the author is a legal research method focusing on library research. Normative legal research focuses on the study of data such as laws and regulations, legal theory as well as scientific legal research works.
Reforma Agraria: Antara Konsep, Realita, dan Problematika Salfutra, RD; Situmorang, Ave Agave Christina; kusuma, winanda
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/9y63n247

Abstract

Reforma Agraria adalah kebijakan komprehensif di bidang pertanahan dalam rangka untuk melakukan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini meliputi dua program utama, yaitu penataan asset dan penataan akses. Dalam realitanya, reforma agraria ditujukan dalam beberapa program teknis, antara lain penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agrarian, penataan penguasaan dan pemilikan tanah objek reforma agrarian, serta kepastian hukum dalam lagalisasi hak atas tanah objek reforma agraria. Namun demikian, setelah ditetapkan oleh pemerintah, pada pelaksanaannya reforma agraria belum terlaksana secara optimal. Masih banyak permasalahan yang dihadapi di sektor pertanahan, seperti ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, konflik dan sengketa tanah, tanah terlantar atau tanah tidak bertuan, serta lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan petani. Oleh sebab itu, perlunya sinkronisasi regulasi maupun sinergisitas dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan utama pembaharuan agraria di Indonesia, yakni memberikan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diupayakan Pemerintah melalui penyusunan kebijakan di bidang pertanahan, meskipun dalam perkembangannya terdapat kebijakan-kebijakan yang seolah mencederai falsafah dan prinsip hukum yang ada di dalam UUPA.
Co-Authors Hidayat, Muhamad Syafiq Juharsah, Luthfi Felysia Putri Kusuma, Winanda Nurul Hikmah Salfutra, RD