<![CDATA[Petugas Humas Polri dalam menjalankan kewajiban memberikan informasi secara transparan, dengan mengacu pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Bentuk penggunaan media sosial oleh Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar dalam upaya penanggulangan kejahatan berupa Kerja sama dengan berbagai media masa, sosialisasi. Mengadakan program memberikan akses informasi kepada masyarakat dengan cara memberikan himbauan fakta/informasi yang benar melalui media sosial seperti instagram, youtube, twitter, facebook, dan website. Humas Polda Sumbar memiliki media sosial khusus berupa instagram dengan nama akun @humaspoldasumbar hal ini karena banyaknya masyarakat yang mempunyai akun instagram, sehingga masyarakat tahu informasi dan himbauan apa saja yang selalu diberikan melalui instagram. Selain instagram, Humas Polda Sumbar juga memliki akun Twitter/X yakni Humas Polda Sumbar@SumbarHumas, akun Facebook dengan nama Humas Polda Sumbar, dan akun TikTok yakni humas polda sumbar. Kendala dalam penggunaan media sosial oleh Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah Penggunaan Terminologi, dalam redaksional suatu berita tentang kejahatan yang kurang pantas untuk dimuat. Pemberitaan yang sering tidak berimbang atau dalam istilah jurnalistik dikenal dengan cover both side Pemberitaan yang menghakimi. Kurangnya sarana liputan. Media dalam peliputan tugas kehumasan di Polda Sumbar disebut-sebut masih rendah, semisal camera, video trone dan link. Personel ahli dalam bidang humas. Secara umum, bidang humas Polda sumbar memiliki tenaga yang terampil dan berkualitas, namun tidak semua bagian dapat dianggap memiliki kualitas yang sama.]]>
