Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.249
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum UNES Journal of Swara Justisia IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education Ekasakti Journal of law and Justice Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Susi Delmiati
Universitas Ekasakti
Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Susi Delmiati
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 17 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.847 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v17i1.46

Abstract

Violence refers to behavior deviation occurring in human relationship, whether individual or group, which is burdening, unpleasant and unfair. The effect of the violence should be physically, psychologically and spiritually painful. Woman in this case is mostly the victim of the domestic violence carried out by immediate relatives. Thus, legal protection has to be explicitly initiated that women who experience the domestic violence can be protected. There are some factors determined the legal protection, namely legal factors, legal upholder factors, legal facilities factors, community and cultural factors. Keywords: Violence, Protection, Women.
Proses Pembayaran Uang Japuik Dan Uang Ilang Dalam Sistem Perkawinan Di Nagari Manggopoh Kabupaten Agam Susi Delmiati
IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education Vol 1 No 1 (2020): IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education
Publisher : IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.329 KB) | DOI: 10.31539/ijoce.v1i1.1402

Abstract

The purpose of this study was to determine the process of paying japuik and moneylang money in the marriage system in Nagari Manggopoh, Agam Regency. This type of research is a qualitative research with a descriptive type. The research informants were determined by purposive sampling. The results of this study indicate that the process of paying japuik money includes: a) Determination of the nominal value of japuik money by both parties during maresek / maanta asok, b) Determination of the time of payment of japuik money, which is when picking up The bride and groom at night after the beretong event, c) The female mother hands over the japuik money to the male mamak. Meanwhile, the process of paying lost money includes: a) Determination of the nominal value of lost money by both parties during maresek / maanta asok, b) Determination of the time for payment of lost money, namely before the wedding party, c) Handover money lost between the parents of both parties, namely before the wedding party. The conclusion is that there are similarities and differences in the process of determining japuik money and money lost, namely both determining the nominal money, the difference in the timing of funding before and during the wedding, and the difference in the handover. Keywords: Jengik money and lost money
KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN DENGAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL TAPAL BATAS Urip Indra Jaya; Susi Delmiati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022)
Publisher : Programa Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i2.261

Abstract

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, polisi memiliki posisi sentral dalam penanganan konflik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Bentuk Koordinasi Antara Polsek Batipuh Dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Tapal Batas Tanah Ulayat Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjuang adalah koordinasi vertikal, dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal dilakukan dengan cara Kapolsek mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Bentuk-bentuk dari koordinasi vertikal ini diantaranya yakni, Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat, mendorong masyarakat untuk bertukar pikiran, berpartisipasi, Membina human relations yang baik, dan Melakukan komunikasi informal. Kesemuanya dilakukan dengan melibatkan KAN guna dapat mendekati masyarakat yang berkonflik secara kekeluargaan. Koordinasi horisontal adalah merupakan perlakuan setingkat dari Polsek dengan lembaga KAN dalam mengatasi konflik. Hambatan Dalam Koordinasi Antara Polsek Batipuh Dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Tapal Batas Tanah Ulayat Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjuang kurangnya pemahaman perangkat lembaga adat, sanksi adat tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, tidak terdokumentasikannya penanganan perkara/kasus oleh lembaga adat, dan kurangnya koordinasi lembaga adat dengan pihak kepolisian selama ini sehingga sulit membangun komunikasi. KAN terkadang bersikap tidak percaya terhadap upaya upaya penanganan konflik sosial yang dilakukan Kesulitan sehingga menghambat koordinasi yang dilakukan.
PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA KEPALA DESA YANG MENGUNTUNGKAN SALAH SATU PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 (Studi Pada Satreskrim Polres Sawahlunto) Susi Delmiati; Roy Suganda Putra Sinurat
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.267

Abstract

Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala Desa Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto adalah pertama, Subjek/Pelaku dimana subyeknya hanya orang- orang tertentu. Unsur Kesengajaan pelaku dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau kerugian bagi pasangan calon peserta pemilihan baik berupa Tindakan aktif atau pasif. Unsur Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan terpenuhi karena selaku Kepala Desa Sikalang membuat tindakan berupa ikut dalam kampanye antara lain menyambut kedatangan Paslon, Memberikan kata Sambutan dan sebagai moderator di sesi tanya jawab dan menutup acara tersebut. Hambatan Dan Upaya Mengatasinya Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala Desa Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Kurangnya sosialisasi mengenai alat bukti, Terbatasnya waktu penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah menjadi hambatan dalam penyidikan. Tersangka berbelit-belit memberikan keterangan sehingga penyidik kesulitan mengungkap perkara dan menemukan bukti permulaan yang cukup. Subyek penggeledahan menghalang-halangi penggeledahan. Penangkapan yaitu obyek penangkapan melarikan diri, berada di luar kota, sehingga memakan waktu.
PERLINDUNGAN HAK KORBAN BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Elizabeth Gozali; Susi Delmiati
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 3 Januari 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.011 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v5i2.1480

Abstract

-
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI JIWA (Studi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jakarta) Susi Delmiati; Mochammad Ridha
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.408

Abstract

Penerapan Keadilan Restoratif atau Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia diatur dalam tercantum Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jakarta, Keadilan Restoratif telah diterapkan berulang kali. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan. Pertama, Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah memenuhi seluruh syarat formil dan materil penerapan Restorative Justice yang tercantum Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terbagi menjadi dua yaitu tindakan Represif dan Preventif.
PENETAPAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM BENTUK SODOMI TERHADAP ANAK OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN Muhammad Arvi; Susi Delmiati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.510

Abstract

Recently there have been many criminal cases where the victims were not only adults but had reached teenagers, children, and even toddlers. One of the crimes that is being hotly discussed in our society today is crimes against decency such as rape and obscenity (sodomy) of minors. This research is analytical descriptive research. The approach used in this study is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used in this research are secondary data and primary data. All data and materials obtained from the results of the research were compiled and analyzed qualitatively, and presented in a qualitative descriptive form.
ANALISIS VIKTIMOLOGI PERAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI OBJEK VITAL TELUK BAYUR (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg) Rahmatul Husna; Susi Delmiati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.312

Abstract

Peran korban yang meninggal dunia terwakili oleh hasil Visum et Repertum yang merupakan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan hal tersebut merupakan kajian ilmu viktimologi. Di sisi lain, termasuk salah satu indikator penjatuhan pidana dengan melihat keadaan korban, terlebih pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Seperti dalam putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg, terdapat penjatuhan pidana terhadap terdakwa berdasar pada Pasal 351 ayat (3) KUHP. Korban meninggal dunia karena mengalami penganiyaan yang dipicu oleh perbuatannya sendiri. Dalam hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.
Implementation of Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation for Addicts and Victims of Drug Abuse Susi Delmiati; Irsal
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Master of Law Program, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/ejlj.v1i1.3

Abstract

The implementation of medical rehabilitation and social rehabilitation for addicts and victims of drug abuse by the National Narcotics Agency of Payakumbuh City is for drug addicts who are undergoing judicial proceedings can be placed in medical rehabilitation institutions and / or social rehabilitation. For addicts, both those caught and those through the IPWL program, before rehabilitation is carried out, they will first go through an assessment carried out by an integrated assessment team.  In addition to medical treatment and/or rehabilitation, healing of drug addicts can be organized by government agencies or the community through religious and traditional approaches. The obstacle faced by the Payakumbuh City National Narcotics Agency in the implementation of medical rehabilitation and social rehabilitation of addicts and victims of drug abuse is that the recommendation letter of the integrated assessment team consisting of the medical team and the legal team is only a recommendation. Rehabilitation places in each area have not been fulfilled (none). Weak coordination between law enforcement, health services and social services. Optimization of the implementation of medical rehabilitation and social rehabilitation for addicts and victims of drug abuse at the National Narcotics Agency Payakumbuh City is carried out with counseling, supervision and monitoring, carried out so that victims of narcotics abuse do not return to using narcotics under any conditions by checking periodically for 4 months after completing rehabilitation at BNNK Payakumbuh. Optimization is measured from the results of the rehabilitation and the number of people who participate in rehabilitationRehabilitation participants then no one repeats. This shows that the implementation of rehabilitation has been optimal.
Penertiban Penggunaan Jalan di Luar Fungsi oleh Satuan Lalulintas Kepolisian Resor Kota Padang untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalulintas Undra Putra; Susi Delmiati; Philips A. Kana
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.841

Abstract

Article 127 paragraph (1) in conjunction with Article 128 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation regulates the use of roads outside their functions. This research is an empirical juridical research. The role of Satlantas Polresta Padang in controlling the use of roads outside the function to prevent traffic accidents is to regulate, guide, and/or supervise. Use of public roads for personal purposes for parties must obtain permission from the Police. The consideration for granting permission to use a road for personal gain by the Police is that there are alternative roads that can be used by the public so that they do not hinder traffic activities and that there are road markings that can provide indications that the road cannot be traversed, that road use cannot be carried out by completely closing the entire body. road. Forms of law enforcement by giving warnings and making forced efforts. Not yet in the jurisdiction of the Padang Police Traffic Unit has been subject to criminal sanctions for this violation. Obstacles in controlling the use of non-functional roads to prevent traffic accidents by the Padang Traffic Police, namely the insufficient number of police personnel to supervise and control the use of non-functional roads, lack of dissemination of laws and regulations regarding criminal threats to the use of roads outside of functions. Lack of coordination and cooperation between the Police and the local government, namely RT/RW, Kelurahan, to the Government of each sub-district within the city of Padang in this case, concrete actions taken by RT/RW, Kelurahan Government, and the National Police as law enforcers to curb the use of way outside the function.
Co-Authors Abdelmufti, Muhammad Athio Abdi Amiruddin Andes Junaidi Andiko Anton Luter Ashari, Arya Candra, Fifriki Eko Kurniawan Elizabeth Gozali Fahmiron Firmansyah Firmansyah Fujianto, Hariman Helmiranita, Siska Irfantoni Irsal Irsal Irvan Ismail Agus Saputra Ismansyah Ismansyah Iyah Faniyah, Iyah J. Sam Miekhel Junaidi, Andes Khairi, Thariq Ilhamdi Laurensius Arliman S Lazzuardy, Aldy M, Susrida Miekhel, J. Sam Mochammad Ridha MT, Edward Muhammad Arvi Otong Rosadi Philips A. Kana Rahmatul Husna Rianda prima putri Roy Suganda Putra Sinurat Rudi Chandra Ryki Yovrizal Surya Putra, Eka Syamer, Oki Saputra Undra Putra Urip Indra Jaya Wiraladini, Arief Yovrizal, Ryki Yunes Prawira Darma Yuspar