Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Jas, Rafis Fajri; Khairul Amri
Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 2 No. 4 (2023): Desember : Journal of Research and Development on Public Policy
Publisher : Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jarvic.v2i4.106

Abstract

Village development is a priority in national development, so what can be done in village development is to find the root of the problems that have been experienced by village communities. To achieve national development goals, the village is the leading government agency that can reach target groups who wish to prosper, in an effort to improve people's welfare, namely by forming a business entity, namely the Village-Owned Enterprise (BUMDes) which is a business institution whose goal is to help economic enterprises. villages so that they can add PADes. This study aims to determine the Management of Geringging Joint Village Owned Enterprises (BUMDes) in Sungai Geringging Village, Kampar Kiri District, Kampar District, and to determine the factors that hinder the Geringging Joint BUMDes Management, Sungai Geringging Village, Kampar Kiri District, Kampar District. The theory used in this research is management theory by George R. Terry. This type of research is descriptive qualitative with data collection techniques of interviews, observation and documentation. Based on the research results, it can be seen that the management of the Geringging Village Owned Enterprise (BUMDes) in Sungai Geringging Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency, has not run optimally yet. Then the factor that becomes an obstacle to the management of BUMDes Geringging with the village of Sungai Geringging is the lack of human resources.
Perubahan Otoritas Organisasi Publik (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum) Komeini, Ayatullah; Jas, Rafis Fajri; Tua R.F.S, Harapan
Journal of Science Education and Management Business Vol. 5 No. 1 (2026): JOSEMB (Journal Of Science Education And Management Business)
Publisher : Riset Sinergi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang perubahan atau pergeseran otoritas/kewenangan pada suatu organisasi publik lembaga Pemerintah Non Kementerian yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 104/PUU-XXIII/2025 tanggal 23 Juli 2025 telah menjadi faktor penting yang merubah otoritas Bawaslu khususnya pada penanganan pelanggaran administratif dalam rezim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Fenomena tersebut menarik untuk dianalisis dengan pertanyaan bagaimana perubahan otoritas tersebut bisa memperkuat kewenangan Bawaslu di dalam rezim Pilkada? Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis tulisan ini akan menganalisis fenomena tersebut melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan otoritas yang terjadi pada Bawaslu adalah otoritas legal rasional. Perubahan otoritas tersebut dapat meningkatkan efektifitas otoritas Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif dalam rezim Pilkada. Perubahan tersebut juga memperkuat dan menyetarakan otoritas Bawaslu dalam rezim Pilkada dengan rezim Pemilu dalam melaksanakan peran pengawasannya dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada, mencegah dan menindak pelanggaran administratif.