Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Research Horizon
Mursito
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana Mursito
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.682

Abstract

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan adanya berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta revisinya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mengamanatkan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi banyak kendala, termasuk keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan regulasi dan kebijakan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia, menganalisis efektivitasnya, serta membandingkannya dengan praktik di negara lain. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam regulasi, efektivitas perlindungan masih terbatas oleh kendala implementasi di lapangan. Perbandingan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan Afrika Selatan mengungkapkan bahwa sistem perlindungan korban di negara-negara tersebut memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas, pendanaan, dan integrasi dukungan psikososial, namun juga menghadapi tantangan masing-masing. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban di Indonesia, perlu adanya peningkatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas LPSK, serta sosialisasi dan edukasi yang lebih luas mengenai hak-hak korban. Selain itu juga perlu adanya peran dari LSM, media dan dukungan
Tackling Online Gambling through Criminal Law: Law Enforcement Strategies Against Cybercrime in Indonesia Haribowo, Joko; Sudirman, Apri Setyawan; Kartiyoso, Andita Gunawan; Mursito
Research Horizon Vol. 5 No. 6 (2025): Research Horizon - December 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.6.2025.949

Abstract

This article discusses the handling of online gambling as a cybercrime in Indonesia, focusing on the legal framework, law enforcement challenges, and strategies for increasing effectiveness. The research methodology uses a normative-juridical approach with descriptive analysis, combining legislative and conceptual approaches to evaluate the Criminal Code (KUHP), the Electronic Information and Transactions (ITE Law), and related regulations. The results show that Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code and Article 27 paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions (ITE) Law provide the legal basis for prosecuting perpetrators through criminal sanctions, website blocking, and asset confiscation. However, law enforcement faces multidimensional obstacles, including technical (perpetrator anonymity, foreign servers, encryption, VPNs), structural (suboptimal inter-agency coordination), legal (regulatory gaps), and social (low public legal awareness and online promotion). An effective law enforcement strategy requires a holistic approach, including increasing the technological capacity of authorities, international cooperation, regulatory harmonization, the establishment of cross-agency task forces, proactive digital monitoring, public education, and the application of restorative justice principles through the use of confiscated assets for rehabilitation and education programs. This strategic integration is expected to suppress online gambling practices, mitigate socio-economic impacts, and strengthen the rule of law in the digital age.
Co-Authors Haribowo, Joko Kartiyoso, Andita Gunawan Sudirman, Apri Setyawan