Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Pro Justitia (JPJ)
Holdin, Holdin
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Pemerintah Kabupaten Terhadap Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa Holdin, Holdin; Kusuma, Raja Agung; Zanariah, Sri
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1560

Abstract

Tentang pemerintahan desa telah beberapakali mengalami perubahan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, termuat pemerintahan sampai pada tingkat Desa. Terkait Pemerintahan Desa di atur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lembaga Desa dibentuk atau disusun untuk penyelengaraannya,di Desa terdapat Kepala Desa selaku Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjalankan fungsi Pemerintahan Desa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk menghasilkan deskripsi fenomena adanya BPD dalam Pemerintahan Desa yang bertujuan memahami peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran terhadap eksistensi Badan Permusyawaratan Desa, dalam penulisan ini observasi dilakukan pada salah satu Desa di Kabupaten Pesawaran yaitu Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.Kata Kunci :Pemerintahan, Kabupaten, Desa, Badan Permusyawaratan Desa
EKSISTENSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Pada BPD Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran) Arcaropeboka, Raja Agung Kusuma; Holdin, Holdin
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.2740

Abstract

BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila di Desa yang keanggotaannya merupakan wakil penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan peran dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di desa; dan 2) mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Negeri Sakti dalam mewujudkan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik olah data terdiri dari Editing, Interpretasi data, Validasi Data, Analisis data, dan Penarikan kesimpulan. Dari hasil analisis, didapat bahwa BPD memiliki kedudukan sejajar dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa), yang tergambar dari fungsinya dalam merancang Peraturan Desa (Perdes), menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD juga berhak menyatakan pendapat terhadap evaluasi yang mereka lakukan serta dapat meminta laporan pertanggungjawaban dari Kepala Desa. Selain itu, BPD Negeri Sakti menghadapi kendala pendanaan dan pengetahuan anggota terkait tugas serta kurangnya pemahaman masyarakat desa tentang fungsi dan wewenang BPD.
Co-Authors Kusuma, Raja Agung Raja Agung Kusuma Arcaropeboka Zanariah, Sri