Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Wardhana, Arif Wisnu
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Factors of Unfulfilled Rights of Wife and Children as Consequences of Divorce in Religious Court Decisions Saleh, Taufiq; Hayatuddin, Khalisah; Wardhana, Arif Wisnu
Nurani Vol 23 No 1 (2023): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v23i1.16644

Abstract

PERMA Number 3 of 2017 serves as a guideline for judges in adjudicating cases involving women and can be used as a legal basis for providing protection to children who are victims of divorce. The problem discussed in this research is the implementation of PERMA in the Baturaja Religious Court. The aim of this study is to examine the issue of the non-fulfillment of the rights of the wife and children as a consequence of divorce in court decisions. A qualitative research approach with a field study design was chosen for this study. The research was conducted at the Baturaja Religious Court. The data used consisted of primary data and secondary data. Data analysis was divided into three parts: data reduction, data display, and conclusions. The research findings indicate that the implementation of PERMA Number 3 of 2017 regarding the rights of the wife and children as a consequence of divorce in the Baturaja Religious Court has not been fully implemented. This is due to several factors, such as the economic instability of the father, remarriage of the parents, psychological factors that prevent the former husband from meeting their children, and the ability of the mother to provide for the child's welfare.
Analisis Putusan Perkara No: 104/PDT.G/PN.PLG/2022 Terkait Kompetensi Absolut Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kodam II Sriwijaya Arisandy, Rizki; Salia, Erli; Wardhana, Arif Wisnu
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4258

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Perkara No  : 104/Pdt.G/Pn.Plg/2022 Terkait Kompetensi Absolut Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kodam II Sriwijaya. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu studi putusan, dimana pendekatan ini digunakan untuk menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi absolut dapat diartikan sebagai kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok suatu sengketa. Berkenaan dengan kompetensi ini, bisa saja sebuah lembaga peradilan (lingkup Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi) untuk menolak suatu perkara apabila tidak sesuai dengan kewenangan sebuah pengadilan untuk mengadili suatu pokok perkara. merujuk pada undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer hanya mengadili perkara-perkara yang sifatnya berupa Pidana Militer yang dilakukan oleh oknum anggota angkatan bersenjata atau TNI, namun terkait dengan Pengadilan Tata Usaha Militer atau Angkatan Bersenjata sampai sekarangpun belum ada. Dalam kata lain Pengadilan Militer untuk saat ini hanya mengadili perkara pelanggaran, tindak Pidana yang dilakukan oleh oknum TNI kepada Masyarakat sipil ataupun sesama mereka anggota TNI atau Militer, akan tetapi dalam halnya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara sipil dan Militer masih tetap diajukan di wilayah pengadilan negeri setempat yang terjadinya konflik ataupun sengketa perdata yang mana dapat dilihat di dalam Pasal 9 dan 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Co-Authors Hayatuddin, Khalisah Rizki Arisandy, Rizki Saleh, Taufiq Salia, Erli