Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Analisis Hukum Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Terkait Pelanggaran AD/ART Partai Politik Reza, Mehmed; Salia, Erli; Saptawan, Ardiyan; Mahfuz, Abdul Latif
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3770

Abstract

The purpose of this paper is that Time Between Time Switching (PAW) is a mechanism in the representative system to replace board members who resign, die, or are dismissed. This research focuses on legal analysis of the PAW process of members of the Four Lawang Regency DPRD who are involved in violations of the Articles of Association / Bylaws (AD / ART) of political parties. The method used is normative legal research with a statutory and case approach. The results showed that the PAW process due to violations of political parties' AD/ART refers to applicable regulations but often causes controversy. This is due to the vagueness of the definition of "violation" in AD/ART and how it is enforced. In addition, the internal political dynamics of parties and the interests of various parties often influence the PAW process, which is supposed to be neutral and objective. In conclusion, there needs to be further revision and clarification regarding the definition of violations in AD/ART as well as a firmer and more transparent law enforcement mechanism to ensure the integrity and accountability of members of the Four Lawang Regency DPRD.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI YANG LALAI DALAM KECELAKAN LALU LINTAS YANG MENYEBAKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG Imanuhadi, Imanuhadi; Mahfuz, Abdul Latif; Zahri, Saipuddin; Salia, Erli
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.3073

Abstract

Kecelakan di atas disebabkan oleh Faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakan lalu lintas yang menyebakan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang? dan 2) Apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakan lalu lintas yang menyebakan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang??. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakan lalu lintas yang menyebakan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang telah ditegakan melalui upaya penal dengan sanksi penjara dikenakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana diancam dengan hukuman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan upaya non penal lebih diarahkan pada pencegahan terhadap terjadinya kecelakan lalu lintas. Dan 2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakan lalu lintas yang menyebakan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang yaitu a) faktor hukum itu sendiri yaitu Masih banyak peraturan perundang-undangan yang berasal dari produk zaman Belanda sehingga tidak mampu mengakomodir perkembangan yang ada dan masih ada perundang-undangan yang substansinya tidak jelas sehingga memunculkan multitafsir., b) faktor penegak hukum yaitu keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara lalu lintas, keterbatas jumlah anggota polisi lalu lintas untuk ditempatkan di lapangan, c) Faktor masyarakat, masih banyaknya mayarakat yang belum sadar hukum dan belum mengerti tentang tata tertib berlalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas; d) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, banyaknya rambu dan marka jalan yang sudah rusak dan tidak terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan; e) faktor kebudayaan, masih berlakunya hukum adat yang merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
The Legal Protection against Accountability for Criminal Acts of Narcotics Abuse in Indonesia Novalina, Novalina; Hayatuddin, Khalisah; Salia, Erli; Yusuf, Hambali; Is, Muhamad Sadi
Law Development Journal Vol 6, No 2 (2024): June 2024
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.6.2.239-251

Abstract

Narcotics crimes are increasing from year to year in both quantity and quality in Indonesia. The narcotics law emphasized that the legal position of narcotics abusers was no longer seen as perpetrators but rather as victims, there was a change in the legal paradigm in legal protection for narcotics abusers. As a victim, the perpetrator must receive legal protection. Legal protection for narcotics abusers was implemented in the form of medical rehabilitation and social rehabilitation which were discretionary from the types of punishment as regulated in Article 10 of the Criminal Code. The problem was how to protect the law against criminal liability for narcotics abusers and how to optimize legal protection for narcotics abusers. Normative research was used as the method in this research, and the secondary data obtained from reviewing related laws and regulations and relevant literature. The result explained that legal protection for the criminal liability of narcotics abusers was determined through a judge's decision by placing narcotics abusers in rehabilitation institutions. Then, optimizing legal protection for narcotics abusers was carried out by equalizing the perceptions of all law enforcement officials regarding the need for legal protection for crime victims as well as unifying views and providing a deep understanding of the aims and objectives of providing rehabilitation.
THE ROLE AND OBSTACLES OF LOCAL GOVERNMENTS IN IMPLEMENTING INFRASTRUCTURE, FACILITIES AND PUBLIC WORKS OF HOUSING AND RESIDENTIAL AREAS IN THE OGAN KOMERING ILIR AREA Fitryanti, Try; Salia, Erli; Tanzili, Mulyadi
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 3 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i3.5551

Abstract

Everyone has the right to physical and spiritual well-being, a place to live, and a good and healthy living environment. In Indonesia, this is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) and regulated in Article 28 Paragraph H (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In this research, the approach used is normative juridical or doctrinal , legal research carried out by examining library materials or secondary data as basic material for research by conducting searches on regulations related to the issues discussed. Then the problem that is analyzed and studied is the role and obstacles of the regional government in implementing infrastructure, facilities and public works for housing and residential areas in the Organ Komering Ilir area. Results: In managing infrastructure, facilities and public services in Ogan Komering Ilir Regency, the role of local government is very important. The Ogan Komering Ilir Regent's government, through the Public Housing and Settlement Service, is tasked with implementing infrastructure, facilities and public services to support the function of settlements to ensure the welfare and comfort of the people who live in Ogan Komering Ilir Regency. Then there are challenges and obstacles in the process of transferring public infrastructure and facilities from the developer to the Ogan Komering Ilir Regent Government. Although existing, sustainable and reliable management must be maintained to ensure sustainability, challenges and obstacles still remain in the provision of public infrastructure and facilities. Budget and human resources in managing housing infrastructure, equipment and public services are limited. This can affect the quality and quantity of services provided by local governments. To overcome these obstacles, planned and coordinated efforts are needed from local governments, real estate developers and local communities..Keywords: role; obstacl; facilities; housing public works; residential area.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Yatini, Kharisma; Yusuf, Hambali; Salia, Erli
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i2.9180

Abstract

Penelitain ini dilakukan di pangkalan balai Banyuasin Sumatera Selatan.Penelitian ini bertujuan untuk Untukmenganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum bagi anak sebagaikorban kekerasan seksual. (AnalisisPutusan No 5/Pid.Sus/2023/PN Pkb Dan 33/Pid.Sus/2023/PN Pkb). Metode yang digunakan dalam penelitianini adalah metode penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yangberhubungan dengan Kekerasan seksual terhadap Anak yang dilakukan di daerah Pangkalan Balai denganAnalisis Putusan yang ada di Pangkalan Balai, dan mengunakan Teknik Analisis Data dalam penelitian iniyaitu teknik Deskriptif Kualitatif teknik menggambarkan, mengurai dan mengungkapkan semua pertarunganyang ada dan lalu disimpulkan secara induktif yaitu menarik konklusi menurut yang bersifat spesifik keumum. Berdasarkan hasil penelitian, Kekerasan seksual terhadap anak masih ada dan mungkin slalu ad ajikakita tidak Bersama-sama memberantas kasus tersebut dengan tidak mencemoohkan korban, keluarga korban,terlebih korban adalah anak di bawah umur, serta untuk lebih menguatkan iman dan ilmu agama, karena kasuskekerasan seksual kadang pelaku adalah orang terdekatnya sendiri dan Putusan hakim terhadap vonis pidanadalam kasus ini di lihat dari hal-hal yang memberarkan kasus tersebut
Implikasi Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Menjadi Perusahaan Umum Daerah Resqi, Ayu Utami; Salia, Erli; Saptawan, Ardiyan
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i2.8883

Abstract

Penelitain ini dilakukan di Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis,menjelaskan Implikasi dan hambatan Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung menjadi Perusahaan Umum Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Sosiologis. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokan peraturan Perundang-Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalah dalam penelitian ini.Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. Berdasarkan hasil penelitian. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan (Field Research) dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden yang berhubungan dengan Implikasi Perubahan bentuk PDAM Tirta Agung Menjadi Perumda Air Minum Tirta Agung kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun Teknik analisis yang dipakai pada pada penelitian ini teknik Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan, mengurai dan mengungkapkan semua peraturan yang ada dan lalu ditarik kesimpulan secara deduktif.
Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Ekspolitasi yang mengpergunakan anak dibawah umur (Studi Kasus Anak Dilampu Merah Charitas Palembang) Noviyanti, Noviyanti; Zahri, Saipuddin; Salia, Erli
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i2.8884

Abstract

Penelitain ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Satatuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang di Charitas Dalam Pemberantasan Sindikat Ekspolitasi Anak Jalanan Yang Bekerja di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Sosiologis. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokan peraturan Perundang- Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalah dalam penelitian ini.Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. Berdasarkan hasil penelitian 1. Pemerintahtelah berupaya secara maksimal untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Hal ini mencakup penegakan hukum dan pemberian bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Anak-anak tidak boleh dijadikan alat untuk membantu perekonomian orang tua, karena tanggung jawab utama terhadap anak adalah orang tua sendiri. Eksploitasi anak merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan, bahkan jika dilakukan atas desakan orang tua. Anak harus dianggap sebagai korban dan perlindungan serta bantuan harus diberikan sesuai kebutuhan mereka. 2. Pencegahan eksploitasi anak melalui pemberian pengetahuan dan pendidikan kepada anak-anak sangat penting, dan hal ini harus dilakukan sedini mungkin. Yayasan setara dan organisasi yang serupa harus terus meningkatkan upaya mereka dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Pemerintah juga memberikan bantuan jasmani kepada warga yang kurang mampu, termasuk pelatihan agar orang tua dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka, sesui dengan Perda Palembang No 2 Tahun 2022. Peran Pol PP dan hukum pidana Islam dalam menangani kasus eksploitasi anak sama-sama menekankan pentingnya pembinaan terhadap orang tua untuk memahami kewajiban mereka dalam merawat dan menafkahi anak-anak.
Judge's Considerations in Law Enforcement in the Case of Intermediary in Illicit Drug Trafficking with Alternative Charges (Analysis of Decision Number: 500/PID. SUS/2024/PN.PLG) Radevi, Gading; Yusuf, Hambali; Salia, Erli
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 5, No 1 (2025)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v5i1.267

Abstract

The problem of narcotics in Indonesia is currently a challenge for all levels of society, not only for law enforcers in terms of the police to prevent drug abuse but also a challenge for all parents in Indonesia so that their children are not involved in drug abuse, because the number of drug abuse in Indonesia always increases from year to year, as in decision Number 500 / Pid.Sus / 2024 / PN Plg. So the problem is what are the judge's considerations in passing his verdict using alternative charges against drug intermediaries in verdict Number 500/Pid.Sus/2024/PN Plg? Then what are the sanctions against drug intermediaries in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics? The method used is the normative legal research method using primary and secondary legal materials. Meanwhile, the results of the study explain the Judge's Considerations in Passing His Verdict Using Alternative Charges Against Drug Intermediaries in Decision Number 500/Pid.Sus/2024/PN Plg, namely considerations from the legal aspect and considerations from the non-legal aspect so that the judge's considerations are considerations from the evidence and considerations of the elements of narcotics crimes regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. And the sanctions against drug intermediaries in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the sanctions for intermediaries in this law are the same as the sanctions for distributors, thus the defendant P was sentenced to 8 (eight) years in prison and a fine of Rp 1,000,000,000.00 (one billion rupiahs), if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 6 (six) months. And sentenced the defendant to pay court costs of Rp 5,000, - (five thousand rupiahs).
Third Party Legal Remedies Against the Decision to Confiscate Goods Not Belonging to the Defendant in A Corruption Case (Case Study of Determination Number. 01/objection/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg Jo. Number. 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg) Defriansyah*, Andrie; Yusuf, Hambali; Salia, Erli; Mahfuz, Abdul Latif
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 6, No 4 (2023): Educational, Historical Studies and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v6i4.35075

Abstract

This paper examines the legal remedies that can be taken by third parties against the decision to seize goods that do not belong to the defendant in corruption cases. The focus is on objections to asset forfeiture decisions by the Palembang District Court. The method used is Normative Legal Research with a Descriptive-Analytical approach, utilizing Primary, Secondary, and Tertiary Legal Materials. Analysis is done qualitatively with deductive inference. The results show that a Good Faith Third Party can file a written objection to goods seized by the state. The owner or guardian of the goods must file an objection within two months after the verdict is pronounced. The Judge's consideration in giving the verdict is based on Supreme Court Regulation Number 2 of 2022, which regulates the procedure for resolving objections from third parties in cases of seizure of corruption assets. This research provides insight into the mechanism for protecting third party rights in the process of recovering state assets.
The Role of the Property Unit (Harda) in the Criminal Investigation Unit of the South Sumatra Police South Sumatra in Eradicating the Land Mafia in South Sumatra Mayangsari*, Riska; Yusuf, Hambali; Salia, Erli; Mahfuz, Abdul Latif
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 6, No 4 (2023): Educational, Historical Studies and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v6i4.34940

Abstract

This paper discusses the role of the Property Unit (HARDA) of the South Sumatra Police Criminal Investigation Unit in eradicating the existence of the land mafia in South Sumatra. The land mafia has become a serious threat to the order and justice of land ownership, resulting in legal uncertainty and harming the wider community. HARDA plays a critical role in identifying, investigating and taking legal action against perpetrators of the land mafia. Through in-depth interviews, documentation, and field data analysis, this research explores HARDA's strategies, methods, and challenges. The results showed that HARDA managed to identify and handle a number of cases effectively, but there were still obstacles in cross-sector coordination and limited resources. Recommendations were put forward to strengthen HARDA's capacity and enhance cooperation with other relevant entities to achieve more optimal results in eradicating the land mafia.