Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)
Arinta, Janea
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Energy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Putusan No. 379/PID.SUS/2021/PN PGP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Asas Legalitas Arinta, Janea; Toni
Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika Vol 3 No 1 : September (2024): Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidika
Publisher : Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Decision No. 379/Pid.Sus/2021/PN.PGP is the decision of the Pangkalpinang District Court which decided the Narcotics crime case. The legal facts stated that the convict had been convicted in the same case and had fulfilled the elements as intended in the regulations regarding recidivism in the Narcotics Law, but this was not implemented in the judge's considerations or in his decision. The aim of this research is to determine the imposition of criminal sanctions on perpetrators who repeat narcotics crimes and how appropriate criminal sentences are imposed on perpetrators in terms of the principle of legality. The research method used is Normative Juridical legal research, while the approach used is the case approach. The research results show that Decision number 379/Pid.Sus/2021/PN.PGP still requires better judge consideration, because the decision does not consider the element of the convict's actions as a repetition of crimes based on the Principle of Legality. The convict was sentenced to 6 (six) years and 6 months in prison, where the sentence was lighter than the previous sentence, in Decision Number 44/Pid.Sus/2016/PN PGP, namely imprisonment for 7 (seven) years. Article 144 paragraph (1) of the Narcotics Law states that a recidivist must receive a heavier sentence. However, the article regarding recidivism was not included in the judge's considerations, even though if it was adjusted to this article, the perpetrator could receive heavier sanctions, namely the maximum penalty increased by 1/3. This shows that the decision does not apply the principle of the Principle of Legality.
Kebijakan Non-Penal Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Arinta, Janea; Harefa, Bisma Pratama; Dea Angelina, Nikita
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan polemik dalam negeri yang tidak ada ujungnya. Berbagai Upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkotika yang bertambah setiap tahunnya, salah satunya melalui program yang dilaksanakan oleh lembaga negara yang khusus menangani perkara tindak pidana narkotika, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Secara umum, fungsionalisasi lembaga BNN sebatas pada penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sementara dari sudut pandang norma yang ada di Masyarakat, selain daripada jalur hukum yang ditempuh oleh BNN dalam kasus tindak pidana narkotika, perlu adanya kebijakan lain yang bersifat pencegahan (Upaya preventif), yaitu Upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah suatu kejahatan agar tidak terjadi. Artinya, kebijakan tersebut dilaksanakan sebelum terjadinya tindak pidana narkotika. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Non-penal dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada saat ini terkhusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui lembaga BNN Provinsi Bangka Belitung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Dalam penelitian hukum empiris maka yang diteliti awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan.
Co-Authors Dea Angelina, Nikita Harefa, Bisma Pratama Toni