Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENYULUHAN HUKUM POLA PENYELESAIAN SENGKETA ADAT ACEH DALAM PESPEKTIF QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 DI GAMPONG MESJID DIJIEM KECAMATAN INDRAJAYA Muttaqien, Al; Mahdi, Umar; Suhaibah, Suhaibah; Qasthary, Auzan
Al Ghafur : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.495 KB) | DOI: 10.47647/alghafur.v1i2.925

Abstract

Penyuluhan Hukum Pola Penyelesaian Sengketa Secara Adat Aceh Dalam Pespektif Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Gampong Mesjid Dijiem Kec. Indrajaya merupakan kegiatan pengabdian masyarakat. Prodi Ilmu Hukum Universitas Jabal Gahfur, Tujuan kegiatan ini berkaitan dengan peran gampong dan mekanisme  serta kewenangan dalam penyelesaian sengketa adat istiadat dalam masyarakat gampong. Penyelesaian sengketa adat istiadat di gampong Mesjid Dijiem belum terlaksana secara efektif dimana sebagai besar sengketa atau perselisiahan di gampong masih dilaporkan ke polisi. Masih kuranganya pengetahuan aparatur gampong terkait mekanisme dan pola penyelesaian sengketa adat istiadat di gampong menjadi penyebab utama tidak berjalannya peleksanaan penyelesaian senketa adai istiadat di gampong. Pelaksanaan penyuluhan hukum dimulai dengan penyampaian materi terkait Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hasil penyuluhan hukum di Gampong Mesjid dijiem Kecamatan Indrajaya memberikan pengetahuan bagi apartur gampong terkait terkait pola penyelesaian senketa adat aceh sehingga nantinya peran aparatur gampong dapat efektif dan berkomitmen dalam rangka penyelesaian berbagai sengketa atau perselisiahan adat istiadat dalam masayarakat gampong sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Aceh Nomor 9 Tahun 2008.
WATER POLLUTION CONTROL POLICY IN NEPAL AND INDONESIA Qasthary, Auzan; Muttaqien, Al
Jurnal Sains Riset Vol 12, No 3 (2022): November 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsr.v12i3.868

Abstract

Water is a fundamental aspect of Indonesia's natural resources that must be utilized to the greatest extent possible for the benefit of the people. This indicates that the use of water for various purposes and interests must be done with caution, with regard to the interests of present and future generations in mind. Most water sources in Nepal have become polluted due to fast population growth. Water quality problems caused by physical and chemical factors have a big effect on public health when the concentrations are high. In this study, normative legal research methods are used, where library materials are basic information that is delegated and additional information is available. The conclusion of this research is that Nepal's constitution is founded on and approved by law, and it governs political, economic, and social connections as well as other rights such as land ownership. Changes in political systems and power relations result in changes in laws, decision-making authorities, and institutions, which impact water rights interactions. As an archipelagic country with a sea that encompasses two-thirds of its national territory, the world's second longest coastline, and is also known as a maritime country, Indonesia bears a significant obligation to safeguard its seas from water pollution.Keyword: Water Pollution, Policy
LEGALITAS PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA Qasthary, Auzan; Muttaqien, Al; Saputra, T. Yasman
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i1.1613

Abstract

ABSTRACTIn the increasingly advanced digital era, the development of information technology has changed various aspects of life, including the legal system. The use of electronic evidence in legal proceedings has become commonplace, especially in the context of civil procedural law. Electronic evidence such as electronic documents, e-mails, text messages, audio recordings, and video recordings has become an integral part of many legal cases. This study aims to examine the legality of using electronic evidence in civil procedural law. In today's digital era, the use of electronic technology in legal proceedings has become a common phenomenon. However, there is still debate about the legality and strength of electronic evidence in the context of civil procedural law. This study uses a normative legal research method by examining laws and regulations related to the use of electronic evidence in civil procedural law. The results of this study indicate that, although there are challenges to the use of electronic evidence, its legality has been recognized and regulated in laws and regulations. Thus, the use of electronic evidence can be an efficient and effective alternative to meeting the evidentiary needs in civil procedural law.Keywords : Legality, Electronic Evidence, Civil Procedure Code ABSTRAKDalam era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Penggunaan bukti elektronik dalam proses hukum telah menjadi hal yang umum, terutama dalam konteks hukum acara perdata. Bukti elektronik seperti dokumen elektronik, email, pesan teks, rekaman suara, dan rekaman video telah menjadi bagian integral dari banyak kasus hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi elektronik dalam proses hukum telah menjadi fenomena yang umum. Akan tetapi, masih terdapat perdebatan mengenai legalitas dan kekuatan bukti elektronik dalam konteks hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam penggunaan bukti elektronik, legalitasnya telah diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, penggunaan bukti elektronik dapat menjadi alternatif yang efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pembuktian dalam hukum acara perdata.Kata kunci: Legalitas, Bukti Elektronik, Hukum Acara Perdata