Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Uti Possidetis: Journal of International Law Proceeding International Seminar of Islamic Studies Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Locus Journal of Academic Literature Review Al Ghafur : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Mahdi, Umar
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
WELFARE AND THE CRIME OF CORRUPTION IN THE RULE OF LAW Nazaruddin, Nazaruddin; Ardiyansyah, Amzar; Mahdi, Umar
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 6 (February 2024)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of corruption has damaged the joints of the life of the nation and state. This disgraceful act is committed by government officials which results in development not running, the economy is low, education and health facilities are not optimal, and most importantly at this time the welfare of the community is still far from expectations because of corruption that occurs at all levels of government both horizontally and vertically. So the problem arises, namely whether corruption has an impact on people's welfare, what is the background of corruption, and how the efforts of the government and law enforcement agencies against corruptors. To obtain these answers, normative research is conducted by examining laws and regulations, books, journals, and other documents related to the research. Corruption that occurs in all sectors of government that causes state financial losses has an impact on the welfare of the community, because infrastructure development, low economy, not maximizing education and health facilities are caused by corruption. Corruption occurs due to political influence and power so that it is easy to commit corruption without being known by the public. efforts made by the government have been made in various ways, namely establishing regulations related to eradicating corruption, including involving the community and providing additional education in every university with anti-corruption education material.
PENYULUHAN HUKUM POLA PENYELESAIAN SENGKETA ADAT ACEH DALAM PESPEKTIF QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 DI GAMPONG MESJID DIJIEM KECAMATAN INDRAJAYA Muttaqien, Al; Mahdi, Umar; Suhaibah, Suhaibah; Qasthary, Auzan
Al Ghafur : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.495 KB) | DOI: 10.47647/alghafur.v1i2.925

Abstract

Penyuluhan Hukum Pola Penyelesaian Sengketa Secara Adat Aceh Dalam Pespektif Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Gampong Mesjid Dijiem Kec. Indrajaya merupakan kegiatan pengabdian masyarakat. Prodi Ilmu Hukum Universitas Jabal Gahfur, Tujuan kegiatan ini berkaitan dengan peran gampong dan mekanisme  serta kewenangan dalam penyelesaian sengketa adat istiadat dalam masyarakat gampong. Penyelesaian sengketa adat istiadat di gampong Mesjid Dijiem belum terlaksana secara efektif dimana sebagai besar sengketa atau perselisiahan di gampong masih dilaporkan ke polisi. Masih kuranganya pengetahuan aparatur gampong terkait mekanisme dan pola penyelesaian sengketa adat istiadat di gampong menjadi penyebab utama tidak berjalannya peleksanaan penyelesaian senketa adai istiadat di gampong. Pelaksanaan penyuluhan hukum dimulai dengan penyampaian materi terkait Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hasil penyuluhan hukum di Gampong Mesjid dijiem Kecamatan Indrajaya memberikan pengetahuan bagi apartur gampong terkait terkait pola penyelesaian senketa adat aceh sehingga nantinya peran aparatur gampong dapat efektif dan berkomitmen dalam rangka penyelesaian berbagai sengketa atau perselisiahan adat istiadat dalam masayarakat gampong sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Aceh Nomor 9 Tahun 2008.
Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Yani, Muhammad; Mahdi, Umar
Al-Mizan Vol 11 No 2 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i2.936

Abstract

Kedudukan dan perlindungan hukum merupakan hal yang penting bagi setiap orang dalam menjalani segala aspek kehidupannya. Karena setiap orang, lembaga ataupun institusi berhak mendapatkan kedudukan dan perlindungan hukum dari negara, baik kedudukan dan perlindungan mengenai tenaga profesional, kesehatan, keselamatan, dan juga termasuk perlindungan hukum. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum, dalam hal ini yang berkaitan dengan Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Guru adalah ujung tombak pendidikan yang bertanggung jawab pada kualitas generasi penerus bangsa, dan dapat dikatakan guru menjadi kunci penting dalam keberhasilan pendidikan pada peserta didik. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi guru merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan tugas profesinya, baik perlindungan dalam aspek hukum, kesejahteraan, keprofesian, dan sosial kemasyarakatan. Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah sebuah legalitas formal yang menjamin perlindungan hukum bagi para guru untuk dapat bekerja secara aman, kreatif, profesional, dan menyenangkan, serta merupakan pengakuan guru sebagai profesi yang perlu diperhatikan kesejahteraannya.
Cyber Notary Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Kepastian Hukum di Era Digital Nazaruddin, Nazaruddin; Mahdi, Umar; Boini, Usman; Muttaqien, Al; Ardiyansyah, Amzar
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.793

Abstract

Pengaruh perkembangan teknologi menyebabkan munculnya konsep Cyber Notary berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris diberikan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik. Namun permasalahnya Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur mengenai pelaksanaan atau penyelenggaraan konsep tersebut secara konkret, selain itu keabsahan dan kekuatan mengikat akta yang dibuat dengan konsep ini juga belum ada legalitas mengenai nilai keautentikannya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data sekunder yang didukung dengan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cyber Notary telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan pada dasarnya akta yang dibuat secara sah dengan adanya persetujuan para pihak dan sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata maka akan mengikat para pihak baik dibuat secara elektronik maupun secara konvensional. Disarankan kepada pemerintah yang membidanginya untuk dapat melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut penggunaan cyber notary sehingga dapat terimplementasikan dengan maksimal. Terkait kekuatan mengikat akta secara elektronik, diharapkan pembuat undang-undang memasukkan dan menyatakan secara tegas akta notaris tetap diakui sebagai alat bukti yang sah, baik itu dibuat secara konvensional maupun secara elektronik sehingga akta yang dihasilkan juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta yang dibuat secara konvensional.
Constitutionalizing Emergency Powers: Balancing National Security and the Rule of Law in International Law Wirawan, A. Rahmat; Chandra, M. Jeffri Arlinandes; Saragih, Geofani Milthree; Mahdi, Umar; Ishwara, Ade Sathya Sanathana; Wirawan
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol 7 No 3 (2026): Oktober (In Progress)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/up.v7i3.55864

Abstract

Background: The expansion of emergency powers in response to national security threats has intensified constitutional debates over the permissible limits of executive authority under international law. Despite the recognition of emergency derogations in international human rights instruments, significant legal tensions remain regarding the extent to which states may restrict constitutional rights while maintaining compliance with international legal obligations. Objectives: This study examines how constitutional limitations on emergency powers interact with international legal standards and asks whether the relationship between domestic emergency governance and international human rights law creates legal inconsistencies in protecting constitutionalism during states of emergency. Methodology: This research employs normative juridical methods using statutory, conceptual, comparative, and international law approaches. Primary legal materials include constitutional provisions, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), judicial decisions, and relevant international legal instruments, which are analyzed through descriptive-analytical techniques. Findings: The study finds that the principal legal tension arises from the inconsistent interpretation of emergency derogation provisions under Article 4 of the ICCPR by domestic constitutional courts. While international law permits temporary limitations on certain rights during genuine emergencies, several domestic legal systems have expanded executive discretion beyond the requirements of legality, necessity, proportionality, and temporariness. This divergence has contributed to the normalization of exceptional governmental powers, weakening constitutional oversight and creating a legal gap between international human rights obligations and domestic emergency governance. Originality/Novelty: This study develops an integrated constitutional-international law framework by identifying the legal friction between ICCPR emergency derogation standards and domestic constitutional practices. It proposes a constitutional model that strengthens judicial oversight and reconciles national security imperatives with international rule-of-law principles to prevent the normalization of permanent emergency governance.
Co-Authors Ardiyansyah, Amzar Auzan Qasthary Boini, Usman Chandra, M. Jeffri Arlinandes Ishwara, Ade Sathya Sanathana Muhammad Yani, Muhammad Muttaqien, Al N. Nazaruddin Saragih, Geofani Milthree Suhaibah Suhaibah Wirawan Wirawan, A. Rahmat