Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Business, Law, and Education Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) TOFEDU: The Future of Education Journal
Jaya, Apriliani Kusuma
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
OPTIMIZATION THE ROLE AND FUNCTION OF THE COMMUNITY POLICE IN MAINTAINING COMMUNITY SECURITY AND ORDERLINESS IN SIDOMUKTI VILLAGE Pabesak, Anthon Sattu; Pasolang, Yoseph; Jaya, Apriliani Kusuma
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 4 No. 2 (2023): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v4i2.221

Abstract

The research aims to know and describe the role and function of the Community Police in maintaining security and order in the community. This research uses an empirical juridical approach. Data collection techniques are carried out by observation, interview, and documentation studies, which then the data obtained from the research are processed using qualitative analysis methods, which then the results of the analysis are described descriptively. The results showed that the role of the Community Police in maintaining security and order in Sidomukti Village, Sukamaju District, North Luwu Regency, one of which was to overcome fights by youth groups in Sidomukti Village, namely their position as law enforcement officers (Gakkum) and as the core of Kamtibmas Coach, in this case the National Police has a duty in regulatory efforts to create security and order in the community. In addition, the role of the Police in overcoming brawls at the Bone-Bone Police Station is by conducting coaching and activities that are 1) Prefentive, such as carrying out coaching, lighting, legal counseling activities and carrying out patrols in vulnerable areas, and 2) Repressive, such as implementation in the form of enforcement of soft ones, to strict actions in the form of criminal punishment.
Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kota Palopo Pasolang, Yoseph; Jaya, Apriliani Kusuma; Arsiana
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 2 (2025): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (Mei 2025 - Oktober 2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v5i2.1320

Abstract

Dalam Hukum Nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative juctice yang dilaksanakan dengan cara pengalihkan (diversi). Jenis atau tipe penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yang digunakan untuk menganalisis teori-teori hukum dan sumber hukum yang berasal dari KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait atau yang relevan dengan Penerapan Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum. Hasil : Mekanisme diversi yang dilakukan di Polres Palopo yaitu mulai dari tahap penangkapan, wawancara atau penyidikan dan tahap penahanan. Mekanisme diversi dijalankan pada saat dilakukan wawancara dan penyidikan. Dimana pada tahap ini Penyidik melakukan wawancara langsung dengan anak tersebut dengan didampingi oleh orang tua atau wali anak ataupun oleh Lembaga swadaya masyarakat yang membidangi masalah anak. Setelah itu penyidik melakukan atau mengadakan koordinasi dengan pihak korban, jika dapat diusahakan agar kasus ini tidak dilanjutkan atau diselesaikan dalam bentuk diversi Selanjutnya penyidik membuatkan Surat Pernyataan Damai, serta Peranan Penyidik dalam pelaksanaan diversi di Polres Palopo adalah pertama memutuskan untuk menempuh jalur diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan kewenanga diskresi yang dimilikinya, kedua melaksanakan proses diversi tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada dan yang terakhir memberikan hukuman ringan kepada anak sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
The Impact of Village Head Elections on Social Interaction in Baebunta Village, Baebunta District, North Luwu Regency Pabesak, Anthon Sattu; Jaya, Apriliani Kusuma
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026): #2 IN PROGRESS
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1648

Abstract

Village head elections (pilkades) represent a form of local democracy that involves active community participation. This study aims to examine the impact of village head elections on social interaction within the Baebunta Village community, from both positive and negative perspectives. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Research informants included village head candidates, village officials, community leaders, religious leaders, women leaders, youth leaders, and residents involved in the election process. The findings indicate that the village head election in Baebunta Village produces dual impacts. On the positive side, it increases community political awareness, encourages active participation in the village democratic process, and fosters cooperation between the village government and residents in development activities. However, negative impacts also emerge, including horizontal conflicts, polarization among supporters, a decline in social solidarity, and post-election group exclusivity. Data analysis reveals that community social interaction undergoes dynamic changes, shifting from political tension toward social reconciliation through collective village activities. This study concludes that village head elections function not only as political arenas but also as significant factors shaping patterns of social relationships within the community. Therefore, active involvement of the village government is required to maintain social harmony, along with reconciliation mechanisms to prevent prolonged negative impacts.
Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Perdamaian Mediasi di Pengadilan Negeri Palopo Pasolang, Yoseph; Jaya, Apriliani Kusuma
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 1 (2025): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2025 - April 2026)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i1.1378

Abstract

Dalam hubungan antar manusia dilekatkan dengan hak dan kewajiban yang timbal balik. Hubungan orang yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban dan telah diatur oleh hukum disebut hubungan hukum dan hubungan hukum tersebut terjadi antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lainnya, maka hubungan itu disebut dengan hubungan hukum perdata. Sebagaimana didalam hukum perdata telah ditetapkan hak-hak dan kewajiban dari pribadi-pribadi yang mengadakan hubungan hukum. Bila mana seseorang dianggap merasa haknya dilanggar orang lain dan ia merasa keberatan atas pelaksanaan hak tersebut, maka orang tersebut tidak boleh bertindak sendiri untuk mengusahakan atau memaksakan agar haknya tersebut dapat terlaksana atau dipenuhi, melainkan harus melalui badan peradilan yang dalam hal ini adalah melalui pengadilan. Pengadilan adalah suatu badan yang sangat penting di dalam usaha untuk memulihkan keharmonisan hubungan di dalam masyarakat. Bilamana terjadi suatu pelanggaran hak. Dengan melalui pengadilan inilah orang-orang mengadukan dan meminta keputusan atau pemenuhan haknya yang telah dilanggar dan pengadilan ini dengan melalui keputusannya dapat melaksanakan pihak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memenuhinya. Untuk tegaknya hukum khususnya hukum perdata materiil, Maka diperlukan hukum acara perdata hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri dan tidak dan tidak lepas dari hukum acara perdata, Sebaliknya hukum acara perdata tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum perdata materiil. Keduanya saling berkaitan satu sama lain. Pada saat ini hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana dikehendaki oleh HIR. Untuk perdamaian dalam persidangan lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim di persidangan hasil perdamaiannya yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai. Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya (acta van vergelijk), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat oleh mereka. Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya. Hanya dalam hal ini banding tidak dimungkinkan. usaha perdamaian ini terbuka dalam sepanjang pemeriksaan di persidangan. Dalam perkara perdata, sangat dimungkinkan terjadinya perdamaian dalam setiap tingkat. Baik sebelum perkara itu digelar maupun sebelum digelar di persidangan. Dalam mengupayakan perdamaian digunakan PERMA No 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang diatur dalam pasal 2, ayat (3) dan (4). Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum dan sifatnya final. Jadi sebelum pemeriksaan perkara dilakukan hakim Pengadilan negeri selalu mengupayakan perdamaian para pihak di persidangan.
Co-Authors Arsiana Pabesak, Anthon Sattu Pasolang, Yoseph