Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

OPTIMIZATION THE ROLE AND FUNCTION OF THE COMMUNITY POLICE IN MAINTAINING COMMUNITY SECURITY AND ORDERLINESS IN SIDOMUKTI VILLAGE Pabesak, Anthon Sattu; Pasolang, Yoseph; Jaya, Apriliani Kusuma
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 4 No. 2 (2023): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v4i2.221

Abstract

The research aims to know and describe the role and function of the Community Police in maintaining security and order in the community. This research uses an empirical juridical approach. Data collection techniques are carried out by observation, interview, and documentation studies, which then the data obtained from the research are processed using qualitative analysis methods, which then the results of the analysis are described descriptively. The results showed that the role of the Community Police in maintaining security and order in Sidomukti Village, Sukamaju District, North Luwu Regency, one of which was to overcome fights by youth groups in Sidomukti Village, namely their position as law enforcement officers (Gakkum) and as the core of Kamtibmas Coach, in this case the National Police has a duty in regulatory efforts to create security and order in the community. In addition, the role of the Police in overcoming brawls at the Bone-Bone Police Station is by conducting coaching and activities that are 1) Prefentive, such as carrying out coaching, lighting, legal counseling activities and carrying out patrols in vulnerable areas, and 2) Repressive, such as implementation in the form of enforcement of soft ones, to strict actions in the form of criminal punishment.
Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kota Palopo Pasolang, Yoseph; Jaya, Apriliani Kusuma; Arsiana
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 2 (2025): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (Mei 2025 - Oktober 2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v5i2.1320

Abstract

Dalam Hukum Nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative juctice yang dilaksanakan dengan cara pengalihkan (diversi). Jenis atau tipe penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yang digunakan untuk menganalisis teori-teori hukum dan sumber hukum yang berasal dari KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait atau yang relevan dengan Penerapan Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum. Hasil : Mekanisme diversi yang dilakukan di Polres Palopo yaitu mulai dari tahap penangkapan, wawancara atau penyidikan dan tahap penahanan. Mekanisme diversi dijalankan pada saat dilakukan wawancara dan penyidikan. Dimana pada tahap ini Penyidik melakukan wawancara langsung dengan anak tersebut dengan didampingi oleh orang tua atau wali anak ataupun oleh Lembaga swadaya masyarakat yang membidangi masalah anak. Setelah itu penyidik melakukan atau mengadakan koordinasi dengan pihak korban, jika dapat diusahakan agar kasus ini tidak dilanjutkan atau diselesaikan dalam bentuk diversi Selanjutnya penyidik membuatkan Surat Pernyataan Damai, serta Peranan Penyidik dalam pelaksanaan diversi di Polres Palopo adalah pertama memutuskan untuk menempuh jalur diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan kewenanga diskresi yang dimilikinya, kedua melaksanakan proses diversi tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada dan yang terakhir memberikan hukuman ringan kepada anak sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya.