Kalimanto, Miki
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementation Of The Complete Systematic Land Registration Program (Ptsl) As An Effort To Accelerate Land Registration In Pagadungan Village, Tempuran District, Karawang Regency Rahadian, Rian; Sudjadi, Agung; Abdurakhman, Maman; Putri, Afifah Nuranti; Andriani , Nina; Ramadhan, Mochmad Andhika; Kalimanto, Miki
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 4 (2024): JHK-June
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v1i4.183

Abstract

Pagadungan Village, Karawang Regency as the object of research. Pagadungan Village is one of the villages that has carried out the Complete Systematic Registration Program (PTSL) which is being echoed by the ATR / BPN ministry from 2018 to 2023 as the Main Objective of Agrarian Reform. This research is qualitative in nature, namely making direct observations to Pagadungan Village and studying qualitatively, namely collecting information obtained from perceptions and inspection reports outlined in the journal. The results obtained show that the Complete Systematic Registration Program (PTSL) in Pagadungan Village, Karawang Regency had reached 1700 registered lands from the target of 1900.  This means that the Complete Systematic Registration Program (PTSL) in Pagadungan Village has reached 90% of the Target, thus exceeding the achievement of the national target of 72% of the National Target. Because the Complete Systematic Land Registration Program is one of the Efforts to Accelerate Land Registration in order to Achieve Economic added Value and Legal Certainty. This research can be concluded that Pagadungan Village is successful in implementing the Complete Systematic Registration Program (PTSL).  The success in implementing the Complete Systematic Registration Program (PTSL) can make a positive contribution to the community's economy in creating social welfare.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 56/ Pid.B/ 2022/ Pn.Kwg) Kalimanto, Miki; Guntara, Deny; Arafat, Zarisnov; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6694

Abstract

Perzinahan merupakan fenomena sosial yang memiliki aspek hukum sekaligus moral yang signifikan dalam masyarakat Indonesia. Tindakan ini bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan agama, tetapi juga diatur secara tegas dalam Pasal 284 KUHP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perzinaan adalah hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang masih terikat pernikahan dengan orang lain, dengan ketentuan bahwa perkara hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan, karena sifatnya merupakan delik aduan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yaitu hasil studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa ditegakkan melalui alat bukti yang kuat, seperti pengakuan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti berupa pakaian, sprei, buku nikah, hingga rekaman CCTV. Selain itu, peran suami sah terdakwa yang melakukan penggerebekan di lokasi kejadian sekaligus mengajukan pengaduan menjadi unsur penting, mengingat Pasal 284 KUHP merupakan delik aduan.