Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum dan Keadilan
Yani, Abdul
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementation of the Complete Systematic Land Registration Policy (PTSL) in Tempuran District, Lemah Duhur Village Aripin, Rizal; Dewi, Sartika; Yani, Abdul; Rahmadhani, Defirstta; Ramdhani, Muhamad Sadam; Gunawan, Rizka Putri; Santosa, Sandiya Adi
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 5 (2024): JHK-August
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v1i5.204

Abstract

The implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) policy often faces various challenges or problems. Therefore, the National Land Agency (BPN) has the responsibility to overcome these problems. This research uses a qualitative research method with an empirical juridical approach. The purpose of this research is to find out how the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) policy in Lemah Duhur Village, Tempuran District, Karawang Regency, and the obstacles that hinder its implementation. The research findings show that the implementation of the PTSL policy in Lemah Duhur Village has gone well but faces several challenges. Data from the National Land Agency (BPN) shows that of the 1,800 land parcels targeted in 2017, many have yet to be surveyed, indicating a gap between targets and results. Challenges include suboptimal socialization efforts, a lack of competence among adjudication committees, and the issue of inaccurate land measurement and mapping compared to the certificate layout.
Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang - Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yani, abdul; Guntara, Deny; Rahmatiar, Yuniar; Fauziah, Margie Rahayu
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6382

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pengesahan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), serta menilai kesesuaiannya dengan konsep supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan demokratis. Revisi UU TNI 2025 menjadi kontroversial karena memperluas peran militer ke sektor - sektor non pertahanan seperti keamanan siber, penanggulangan terorisme, dan keterlibatan dalam jabatan sipil. Pendekatan penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan analisis deskriptif - analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun revisi UU ini secara formal memenuhi prosedur legislasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Pembentukan Peraturan Perundang - undangan, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan asas keterbukaan dan partisipasi publik. Selain itu, perluasan fungsi TNI berisiko melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan membuka ruang bagi repolitisasi militer. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kontrol sipil dan penegasan batas kewenangan antara militer dan sipil guna menjaga supremasi hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.
Co-Authors Fauziah, Margie Rahayu Gunawan, Rizka Putri Guntara, Deny Rahmadhani, Defirstta Rahmatiar, Yuniar Ramdhani, Muhamad Sadam Rizal Aripin Santosa, Sandiya Adi Sartika Dewi