Roberto Octovianus Cornelis Seba
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

RESPONS NEGARA CHINA TERHADAP KEBIJAKAN JEPANG DALAM PEMBUANGAN LIMBAH NUKLIR FUKUSHIMA Rafael Imanuel Muliawan; Roberto Octovianus Cornelis Seba; Christian H.J de Fretes
Media Bina Ilmiah Vol. 18 No. 9: April 2024
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v18i9.775

Abstract

Isu Lingkungan akibat aktivitas pembuangan limbah nuklir Fukushima merupakan salah satu isu yang perlu untuk diperhatikan. Kondisi laut yang tercemar akibat pembuangan limbah nuklir Fukushima oleh Jepang muncul kecaman dari negara China. Penelitian ini selanjutnya bertujuan untuk mengetahui respon negara China terhadap kebijakan Jepang dalam pembuangan limbah nuklir Fukushima. Untuk menganalisis topik penelitian, digunakan Green Theory, dan konsep State Responsibility. Di samping itu, digunakan juga data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon negara china menolak dan melarang impor dari 10 wilayah Jepang. Larangan tersebut mencakup produk makanan laut hidup, beku, dingin, dan kering termasuk juga garam laut dan rumput laut. Sentimen anti-Jepang meningkat di China dimulai dari beberapa agen perjalanan membatalkan perjalanan ke Jepang, warga Jepang mendapatkan teror telepon dari China, menyerukan untuk melakukan boikot terhadap produk-produk made in Japan, dan panic buying. Selanjutnya China dapat meminta tanggungjawab dari Jepang berdasarkan pada Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.
Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengatasi Illegal Fishing di Kawasan Laut Arafura (2023-2024): Studi Kasus Kapal Run Zeng Pesulima, Eunike; Roberto Octovianus Cornelis Seba; Christian H. J. de Fretes
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.7551

Abstract

This research analyzes the Indonesian government’s policy responses to combating Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing in the Arafura Sea during 2023-2024, focusing on the case of the Run Zeng 03 and Run Zeng 05 vessels. These foreign-flagged vessels, owned by a Chinese company but registered under the Russian flag, were involved in illegal fishing and human rights violations against Indonesian fishery crew members. Using a qualitative descriptive approach supported by literature studies and official government data, this research analyzes how Indonesia implemented its maritime sovereignty through legal enforcement, inter-agency coordination, and international maritime diplomacy. The findings reveal that Indonesia’s measures, such as vessel monitoring AIS/VMS technology, law enforcement through arrests and seizures, and diplomatic engagement with flag states reflect a progressive but still reactive approach. The study identifies key challenges, including limited foreign authorities. This research highlights the need for an integrated policy framework that combines hard power (law enforcement and patrols) with soft power (international cooperation, economic diplomacy, and labor protection). The study concludes that a comprehensive and collaborative approach is essential to strengthen maritime governance and ensure sustainable, equitable management of Indonesia’s marine resources.