Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK MENGATASI LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILLEGAL Yusuf Ibrahim, Muhammad
FENOMENA Vol 17 No 2 (2023): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v21i2.3777

Abstract

Kehadiran aplikasi pinjaman online menjadi jalan alternatif bagi masyarakat yang terdesak perihal masalah ekonomi, akibatnya membuka peluang bagi perusahaan fintech illegal meraup keuntungan dari masyarakat yang pasif dan kurang paham terkait bahayanya pinjaman online illegal sehingga mengalami penipuan, kerugian bahkan kejadian kurang menyenangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang upaya hukum yang dilaksanakan OJK untuk menangani masalah pinjaman online illegal dan perlindungan hukum bagi pengguna kontrak elektronik dalam pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif ialah penelitian kepustakaan yakni penelitian pada peraturan perundang undangan dan literatur yang berkaitan pada materi yang sedang dibahas. Pertama: Upaya hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi pinjaman online illegal, yakni mengeluarkan peraturan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terkait pinjaman online. Kedua: Pihak OJK telah memberikan perlindungan hukum bagi pengguna kontrak elektronik yakni berupa peraturan Pasal 1 angka 17 UU ITE dan KUHPerdata yang terdapat pada Pasal 1313. Dalam hal ini, pihak OJK telah berusaha untuk memberikan penanganan masalah dan perlindungan bagi para pengguna elektronik dalam menggunakan pinjaman online. Kata Kunci: Upaya hukum, OJK, pinjaman online illegal
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BAGI VLOGGER DAN YOUTUBER DI INDONESIA Yusuf Ibrahim, Muhammad
FENOMENA Vol 17 No 1 (2023): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v21i1.2905

Abstract

Banyaknya pembajakan dan plagiarisme konten video pada platform online, maka dari itu perlunya pemerintah memberikan perlindungan hak cipta bagi pencipta dan akibat hukum yang tegas bagi pelanggar hak cipta. bahwasanya bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap Vlogger dan Youtuber terdapat pada Undang – undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 1 angka 1. Kedua, akibat hukum yang terjadi adalah sanksi yang tegas sesuai ketentudan pidana pada Undang – undang No. 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta pada pasal 113 ayat (4) dan pasal 113 ayat (3).
Characteristics Of Trade Secrets As Property Rights In The Indonesian Property Law System Yusuf Ibrahim, Muhammad; Ochtorina Susanti, Dyah; Suhariningsih, Suhariningsih
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 4 No. 3 (2023): June 2023
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v4i3.648

Abstract

This research reports on a legal study of trade secrets which are part of the Intellectual Property Rights system. Legal protection is given to trade secrets in order for trade secret right holders to be able to create a climate that encourages creation and innovation to advance Indonesian industry in order to compete in the scope of national and international business. A trade secret is information that the law considers to be a property. The classification of information as a trade secret must have economic value, be unknown to the public and kept confidential by the owner. There is a problem, namely the character of trade secrets that cannot be included in the system of property law in Indonesia, because the characteristics of trade secrets do not fulfill the elements of property rights and there is no single norm that regulates the registration of trade secret rights as property rights. Jeremy Bentham and Thomas Hobbes Theory of Legal Protection and Theory of Ownership are chosen as the analytical knife, that a trade secret is a legal right, namely a property right over an intangible movable property that arises due to a registration. The implication of this is that the trade secret law does not provide legal protection and legal certainty for the right holder.