<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk memahami dan memperbaiki proses perumusan kebijakan publik di DPRD Kabupaten Mappi, Papua, yang selama ini belum mampu menjawab aspirasi masyarakat, khususnya dalam konteks pembangunan rumah layak huni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji proses perumusan kebijakan publik di DPRD Kabupaten Mappi, Papua,dengan menitikberatkan pada pentingnya peran serta masyarakat dan penggunaan instrumen kebijakan yang tepat guna mencapai hasil yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap 11 orang informan untuk memahami perumusan kebijakan publik di Kabupaten Mappi, Papua, serta menganalisis data menggunakan perangkat lunak NVivo dan memastikan keabsahan data melalui triangulasi sumber. Penelitian ini membahas proses perumusan kebijakan publik di Kabupaten Mappi dengan fokus pada rasionalitas kebijakan dan peran serta masyarakat. Masalah rumah tidak layak huni diidentifikasi sebagai isu utama yang perlu ditangani, dan program rumah sehat diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. DPRD merumuskan kebijakan pembangunan dengan dua pilihan sumber daya, yaitu melibatkan pemerintah dan swasta, atau melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Masyarakat berperan dalam menyediakan bahan bangunan dan tenaga kerja setempat, tetapi tidak dilibatkan dalam perancangan model rumah sehat berdasarkan kriteria dari Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat ditekankan, mereka hanya diberi tahu tentang program tersebut tanpa dilibatkan dalam proses perancangan, dan peraturan digunakan untuk memastikan bahwa model bangunan memenuhi standar kesehatan.]]>
