Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Rancang Bangun Kontrol Charger Station Dengan Panel Surya Berbasis Mikrokontroler Latifah, Wahyu; Nuzuluddin, M.; Komala Dewi Patwari, Intan
Jurnal PRINTER: Jurnal Pengembangan Rekayasa Informatika dan Komputer Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal PRINTER: Jurnal Pengembangan Rekayasa Informatika dan Komputer
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29408/jprinter.v2i1.23750

Abstract

Charger station is one of the facilities needed by smartphone users, especially in public places such as tourist sites. Because there are still many battery charging places that use PLN electricity, so it is less effective when it is far from the reach of PLN electricity. Based on these problems, this research tries to provide a solution, namely developing a charger station at tourist sites through the use of solar panels and coin acceptors as a payment system for the charger facility, so that visitors can charge their smartphones easily and at a very affordable cost. The research method used is the R&D research method, while the development model is the ADDIE model. In building this charger station, several main components are needed, such as 20WP solar panels, 12V.12A batteries, 10A PWM Solar Charge Controller (SCC), 220W inverter, coin acceptor, arduino, push button, 16x2 LCD, and relay. The test results show that the battery charging process depends on the condition of sunlight intensity. When charging the battery from the solar panel, several times the voltage on the SCC fluctuates when it reaches 14.3V. However, when it has not reached 14.3V or when the inverter is active, the voltage on the SCC stabilizes. Then when the solar panel is no longer charging the battery or is removed from the SCC, then allowed to stand for a while, the voltage on the SCC will decrease by itself, after several checks, the voltage will drop by about 0.2V or 0.3V. While the results of testing coins that have been calibrated by the coin acceptor show a success rate of 80% for the Rp500 coin (silver) and for the Rp1000 coin shows 96.7% success after 30 tests. Overall, this system can run according to the design made, although there are still some shortcomings such as limited battery capacity, the size of the solar panel power that is still minimal and the selection of the type of SCC that has not been maximized.Keywords: Charger station, Microcontroller, Solar panels
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK WARUNG KOPI YANG MENYEDIAKAN TEMPAT PROSTITUSI DI IBU KOTA NUSANTARA Latifah, Wahyu
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1208

Abstract

Praktik prostitusi terselubung yang memanfaatkan warung kopi sebagai sarana kegiatan asusila masih ditemukan di wilayah Ibu Kota Nusantara. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum pidana yang melarang dan mengatur sanksi terhadap praktik prostitusi dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pemilik warung kopi yang menyediakan atau membiarkan tempat usahanya digunakan sebagai tempat prostitusi di wilayah Ibu Kota Nusantara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan daerah terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penegakan hukum terhadap pemilik warung kopi telah memiliki dasar hukum yang jelas, khususnya melalui Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kesulitan pembuktian unsur kesengajaan pemilik warung kopi, dominannya pendekatan preventif dan non-penal oleh aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antar aparat terkait, serta budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap praktik prostitusi terselubung. Akibatnya, penerapan sanksi pidana belum memberikan efek jera dan belum mampu menanggulangi praktik prostitusi secara optimal di wilayah Ibu Kota Nusantara.Kata Kunci: Penegakan Hukum; Prostitusi; Warung Kopi; Ibu Kota Nusantara.