Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN Journal of Community Service (Abdisci)
Aman, Chairul
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
ANALISIS HUKUM TENTANG AKTA PENGAKUAN UTANG YANG DIIKUTI KUASA MENJUAL DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor: 1011/K/Pdt/2014) Aman, Chairul
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.276 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v9i1.176

Abstract

Ada hubungan yang mempunyai akibat hukum dan ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum, hubungan yang mempunyai akibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban, hal ini membuat hukum berkembang pesat begitu pula dengan hukum perjanjian. Pada perkembangannya, hukum yang ada ini dibarengi dengan kemajuan pembaruan dibidang hukum dan perundangan. Interaksi dari masyarakat yang semakin universal seringkali membawa benturan hukum dalam teori dan praktek pelaksanaannya, akibat lain dari interaksi ini adalah munculnya berbagai ragam bentuk perjanjian. Adapun uraian dalam jurnal ini mengangkat permasalahan yang masih belum terjawab menyangkut adanya Akta Perjanjian Hak Tanggungan (APHT) yang kemudian timbul atau diikuti dengan adanya Pengakuan Utang dengan jaminan hak atas tanah yang disertai kuasa menjual. Penelitian ini tergolong jenis penelitian normatif yaitu penelitian terhadap ketentuan yang berkaitan dengan kuasa menjual atas jaminan hak atas tanah yang berdasarkan pada Akta Pengakuan Utang melalui pendekatan deskriptis analitis yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah Akta Pengakuan Utang dengan jaminan hak atas tanah yang diikuti dengan surat kuasa menjual pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
PERMASALAHAN TERKINI DALAM HUKUM INVESTASI PASAR MODAL: TINJAUAN KASUS DAN IMPLIKASI: Hukum Investasi Pasar Modal aman, chairul
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasar modal global mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam pola investasi. Hal ini menghasilkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam dan penyelesaian yang tepat. Penelitian ini melakukan tinjauan terhadap permasalahan hukum terkini dalam investasi pasar modal dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Melalui analisis studi kasus konkret, penelitian ini menjelaskan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku pasar modal, baik investor maupun perusahaan. Dalam konteks regulasi teknologi finansial (FinTech), penelitian ini juga membahas tantangan dan peluang yang terkait dengan perkembangan teknologi dalam pasar modal. Selain itu, aspek kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pasar modal, perlindungan investor minoritas, dan isu-isu internasional dalam pasar modal juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang permasalahan hukum dalam pasar modal global dan menyarankan solusi yang sesuai. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kontribusi terhadap pemahaman dan pengembangan hukum investasi pasar modal yang terus berkembang
TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYERAHAN TANGGUNG JAWAB TERSANGKA SECARA IN ABSENTIA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI: Penyerahan Tersangka In Absentia Perkara Pidana Bustomi; Nurul Hak, Iqbal; Aman, Chairul
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2025): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketidakjelasan pengaturan mengenai pemeriksaan perkara korupsi secara in absentia pada tahap penyidikan dan pelaksanaan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti secara in absentia menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian bagi aparat penegak hukum tentang bagaimana semestinya pemeriksaan tanpa kehadiran tersangka dilaksanakan pada tahap Penyidikan dan pelaksanaan penyerahan tanggung jawab Tersangka dan Barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana proses penyerahan tanggung jawab tersangka secara in absentia pada perkara tindak pidana korupsi, serta bagaimana kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyerahan tanggung jawab tersangka secara in absentia pada perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative, dengan sumber data yang diperoleh melalui data sekunder, data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Proses penyerahan tanggung jawab tersangka secara in absentia pada perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara in absentia menggunakan dasar hukum pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan peradilan secara in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi meliputi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pelaksanaan proses dimaksud berdasarkan pada hukum acara yang berlaku (KUHAP) kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berkaitan dengan penyidikan dan persidangan in absentia, prosedur pemanggilan tersangka dan terdakwa memegang peranan yang penting. Hal ini dikarenakan jika prosedur pemanggilan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sah menurut KUHAP, maka surat dakwaan akan dinyatakan tidak dapat diterima; (2) Kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyerahan tanggung jawab tersangka secara in absentia pada perkara tindak pidana korupsi tidak memiliki kepastian hukum dan keadilan yang sah dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Hal ini karena penyidikan tanpa pemeriksaan tersangka menimbulkan permasalahan hukum apabila ditinjau berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP yang menentukan penyerahan berkas perkara dilakukan dalam hal penyidikan dianggap selesai maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Oknum penyidik yang tidak profesional dapat bekerjasama dengan tersangka dengan cara memberikan kesempatan atau sarana kepada tersangka untuk melarikan diri sehingga tidak dapat dilanjutkan pemeriksaan perkara karena tersangka melarikan diri.
PROCEEDINGS BEFORE THE POLICE, PROSECUTOR'S OFFICE, AND COURT Aman, Chairul; Bustomi, Bustomi
Jurnal Abdisci Vol 3 No 3 (2026): Vol 3 No 3 Tahun 2026
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/abdisci.v3i3.774

Abstract

Abstrak. Background. The procedures and mechanisms of the criminal justice system regarding examination during the investigation and prosecution phases are conducted by the police and the public prosecutor in the pre-prosecution process. Aims. This community service aims to clarify the processes that occur before the police, the prosecutor's office, and the court. Methods. This community service initiative incorporates conversations and presentations by resource individuals during the Coffee Break event. Result. In a criminal justice system, multiple steps must be navigated. The steps commence with investigation, prosecution, trial, court examination, verdict delivery, and execution of criminal sentences. During the Police Report phase, the police conduct inquiries and investigations in criminal situations, as per Perkap number 14 of 2012 regarding Criminal Investigation Management. During the transition from the National Police Investigator to the Public Prosecutor, the Prosecutor is required to assess the evidence acquired from the police, solicit expert witness testimonies, and do laboratory analyses on the evidence as deemed necessary. Conclusion. According to the Decree of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. 518/A/J.A/11/2001, dated November 1, 2001, which amends Decree No. 132/JA/11/1994 regarding the Administration of Criminal Cases, these codes serve as form codes utilized in the management and resolution of criminal cases. Implication. The community understands the flow of law enforcement.
THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF EQUALITY BEFORE THE LAW IS REVIEWED FROM THE IMPLEMENTATION OF CROWD PUNISHMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 221/PID. SUS/2021/PN. JKT. TEAM) Bustomy, Bustomy; Aman, Chairul; Jamilah, Jamilah
Hukum Responsif Vol 15 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i2.9849

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on various aspects of life, including law enforcement in Indonesia. One of the problems that emerged was the application of the legal principle of equality before the law. This study aims to analyze the application of the principle of equality before the law during the Covid-19 pandemic still has weaknesses reviewed from Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine, by taking a Case Study of Decision Number 221/Pid.Sus/2021/PN. Jkt. Team involving Habib Rizieq Shihab. The research method used is a qualitative approach with the type of case study research. Data were collected through document studies, interviews, and participatory observations. The analysis was carried out using content analysis techniques to identify problems with the effectiveness of law enforcement in cases of crowd crimes during the pandemic. The results of the study show that there is legal uncertainty in the enforcement of crimes against crowd violations during the pandemic. This uncertainty is caused by inconsistencies in the application of the law, lack of transparency in the law enforcement process, and differences in legal interpretation at various levels of court. The case of Habib Rizieq Shihab revealed that there was different treatment in law enforcement, which caused a perception of injustice in society. This study suggests several steps to apply the principle of equality before the law for violators of criminal sanctions. First, consistent and indiscriminate law enforcement is needed to maintain public trust in the legal system. Second, transparency in the law enforcement process must be improved, including the delivery of clear information regarding detention procedures and sanctions given. Third, the government and related institutions need to increase public awareness of the importance of complying with health protocols through effective education campaigns. Fourth, evaluation and revision of policies related to the handling of crowd crimes must be carried out periodically to adjust to the current situation and conditions and accommodate inputs from various parties, which is expected to increase the accuracy in criminalizing crowds during the Covid-19 pandemic, so as to create justice and legal certainty.
SUPREMACY OF LAW IN THE SETTLEMENT OF BANKRUPT DEBTORS’ ASSETS INVOLVED IN CRIMINAL OFFENSES: AN ANALYSIS OF THE CONFLICT BETWEEN GENERAL BANKRUPTCY SEIZURE AND CRIMINAL SEIZURE Aman, Chairul
Hukum Responsif Vol 17 No 1 (2026): Vol 17 No 1 February 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v17i1.12006

Abstract

This study examines the normative and practical conflict between general bankruptcy seizure (sita umum) under Article 21 of the Indonesian Bankruptcy Law and criminal seizure (sita pidana) conducted within criminal proceedings. Using statutory, conceptual, and comparative legal approaches, the research analyzes how overlapping authority between bankruptcy trustees (curators) and criminal law enforcement institutions-investigators, prosecutors, and the Corruption Eradication Commission (KPK)-creates legal uncertainty in the administration of debtor assets. The study finds that jurisprudential practices in Indonesia frequently prioritize criminal seizure, thereby undermining the bankruptcy principle of pari passu pro rata parte and weakening creditor protection. Through comparative insights, particularly from Malaysia’s insolvency framework, this research proposes a legal harmonization model that emphasizes coordination mechanisms between bankruptcy administration and criminal asset recovery regimes to uphold legal certainty, fairness to creditors, and the supremacy of law. In Indonesia, problems emerge when a debtor is declared insolvent while concurrently undergoing criminal prosecution. This study analyzes the legal conflict between sita umum (general bankruptcy seizure), which guarantees equitable distribution among creditors, and sita pidana (criminal seizure), which safeguards assets for evidentiary purposes, confiscation, or reparation. This study employs a normative legal research methodology, incorporating statutory review, jurisprudence, and comparative analysis, to assess the Bankruptcy Law (Law No. 37/2004), the Criminal Procedure Code (KUHAP), and supplementary legislation, including the Anti-Money Laundering Law. Research indicates that Indonesian jurisprudence emphasizes criminal seizure, particularly in situations of corruption and fraud, frequently undermining creditor protection due to a lack of standardized regulations. A comparative analysis of Malaysia reveals a better integrated structure that protects creditors' rights while considering criminal justice objectives. Findings show that Indonesian jurisprudence prioritizes criminal seizure, especially in corruption and fraud cases, often weakening creditor protection due to the absence of harmonized regulations. A comparative review of Malaysia demonstrates a more coordinated framework that safeguards creditors’ rights while accommodating criminal justice interests. The study concludes that harmonization of Indonesian regulations, stronger coordination between curators and law enforcement, and clearer guidelines on overlapping claims are crucial to achieving legal certainty, creditor protection, and enforcement of justice. The institutional conflict between bankruptcy administration and criminal law enforcement has become increasingly visible in cases in which debtor assets are simultaneously subject to both bankruptcy proceedings and criminal investigations. In practice, curators responsible for managing bankruptcy estates often face competing claims from investigators or prosecutors seeking criminal seizure of the same assets. This institutional overlap generates uncertainty regarding which legal regime should prevail. Without clear coordination mechanisms, the enforcement of criminal law may inadvertently undermine the collective creditor protection principle embedded in bankruptcy law.
Co-Authors Bustomi Bustomi Bustomi Bustomy, Bustomy Jamilah Jamilah Nurul Hak, Iqbal