Tambunan, Melpa
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI ATAS PENJUALAN OBJEK HARTA BERSAMA OLEH SUAMI DENGAN PENGGUNAAN DOKUMEN PALSU Tambunan, Melpa
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (620.011 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v9i1.185

Abstract

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama dalam perkawinan, sehingga semua harta yang diperoleh tersebut akan menjadi milik bersama suami dan istri. Harta bersama apabila mau dialihkan atau dijual oleh suami maka harus mendapatkan persetujuan dari istri dan begitu pula sebaliknya. Harta yang diperoleh sebelum pernikahan disebut harta bawaan yang sifatnya melakat pada masing-masing yang membawanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Rumusan masalah adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap istri atas penjualan objek harta bersama oleh suami dengan penggunaan dokumen palsu dan bagaimana akibat hukum terhadap penjualan objek harta bersama oleh suami tanpa persetujuan istri dengan mempergunakan dokumen palsu. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum terhadap istri untuk mencegah terjadinya penjualan objek harta bersama oleh suami berupa sita marital dan perjanjian harta dan perlindungan hukum represif berupa tindakan yang dilakukan untuk memulihkan hak-hak istri apabila objek harta bersama tersebut sudah dijual, berupa letigas dan non litigasi. Akibat hukum atas penjualan objek harta bersama tanpa persetujuan istri dengan penggunaan dokumen palsu berimplikasi terhadap penjualan tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan dan batal demi hukum.
Legal Reformulation of Ultra-Micro Financing as an Instrument for Strengthening the People's Economy in Indonesia Tambunan, Melpa; Prasetyo, Dedy Ardian; Patarawadee, Patarawadee
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1448

Abstract

Ultra Microfinance (UMi) is one of the inclusive strategies to encourage people's economic growth, especially for small businesses that have not been reached by the formal financial system. However, the implementation of this program still faces obstacles due to the lack of comprehensive and responsive legal regulations. This research aims to analyze the gap between legal norms and the practice of ultra-micro financing implementation in the field and offer an adaptive and equitable legal reformulation model. Using a juridical-normative and empirical approach, data was collected through a literature study, interviews with micro business actors, and focus group discussions (FGDs) with lending institutions and stakeholders. The results show that the lack of legal protection, regulatory incoherence, and low legal literacy of the community hinder the effectiveness of the UMi program. Therefore, regulatory reformulation is needed in the form of a master legal framework that includes clear legal substance, strong institutional structure, and participatory legal culture. This research offers a conceptual model of legal reformulation of ultra-micro financing based on the principles of distributive justice, financial inclusion, and legal responsiveness. The results are expected to provide conceptual and practical contributions in the development of financing law policies that favor the community and support inclusive and sustainable national economic development.