Garuda - Garba Rujukan Digital

Peranan Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Dedy Ardian Prasetyo
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Pengkajian ini ditujukan untuk mengetahui Pernanan Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional. Hubungan sesama bangsa adalah suatu asas terdapatnya hubungan perdagangan tersebut. Hubungan antar bangsa dinamakan hubungan internasional, ialah korealsi individu antar negara dengan individual ataupun berkelompok, dilaksanakan dengan langsung ataupun tidak langsung serta bisa berbentuk persahabatan, perebutan, pertengkaran maupun perlawanan. Pada penjalanan sistem ekonomi bangsa serta global harusnya seluruh perihal yang memiliki kepentingan menjadi satu dengan bersamaan guna memberikan peningkatan kemakmuran penududuk pada bangsanya ataupun dengan global. Seluruh pelaku hukum ialah pada perihal tersebut bangsa haruslah taat pada kebijakan yang terdapat, kebijakan yang sudah tersedia tidaklah diperbolehkan untuk dilanggar. Penelitian ini memakai studi Pustaka Peneltian kepustakaan adalah pengkajian hukum normative yang dilakukan melalui studi Pustaka pada bahan pengkajian. Pemerolehan pendataan dilaksanakan melalui cara memahami pendataan yang ada pada buku ataupun rujukan, karya ilmiah, dokumentasi, serta kebijakan dan referensi-referensi yang lain. Untuk menelusuri pendataan dilaksanakan melalui rangkaian aktivitas semisal membaca, mengamati serta menelusi situs-situs. Setelah itu mengulas bahan kepustakaan yang berhubungan pada problematika yang dikaji.

Legal Protection of The Rights of Indonesian Citizens for Children in Lifetime Mixed Marriages Dian Andriani; Dedy Ardian Prasetyo
International Journal of Social Service and Research Vol. 3 No. 4 (2023): International Journal of Social Service and Research (IJSSR)
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v3i4.327

This study focuses on the first problem how to determine the principles of ius sanguinis and ius soli in relation to the status of children from mixed marriages, second, how the concept of legal protection for children from mixed marriages in guaranteeing human rights in the future. The method used in this research is normative juridical research with a research approach in the form of a normative approach. The results of the study show that dual citizenship for life is still difficult to do in Indonesia because Article 6 of the citizenship law adheres to the principle of single citizenship. On the principle of "ius sanguinis" has limited dual citizenship arrangements that apply to children resulting from mixed marriages. This application is only valid until the child is 18 years old and is extended by 3 years to avoid being stateless. The state is obliged to fulfill and protect the rights of its citizens, including the right to the citizenship status of children resulting from mixed marriages which is an inseparable part of the conception of human rights contained in the constitution of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The concept of legal protection for children resulting from mixed marriages in guaranteeing rights In the future, in making regulations to take special temporary action, the 18 year citizenship law is extended by 3 years and the rights as Indonesian citizens can be protected for life. This is in line with the age that is capable and mature in choosing to become an Indonesian citizen to be able to have their rights in accordance with the legal provisions in force in Indonesia and based on Article 28 H paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Pembangunan Infrastruktur dalam Mendukung Industri Strategis untuk Kesejahteraan Nasional Undrizon Undrizon; Yuhelson Yuhelson; Dedy Ardian Prasetyo
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v4i6.1262

Pertanyaan yang cukup penting tentang pembangunan infrastruktur ialah bagaimana agar fasilitas dalam memajukan ekonomi nasional selalu dapat mendukung tumbuh-kembang daya saing bisnis dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat (hajat hidup orang banyak), bangsa, dan negara. Apabila Infrastruktur Nasional masih lemah tentunya akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi domestik. Karena ia akan mengoreksi secara signifikan terhadap efisiensi serta produktivitas di berbagai sektor bisnis terkait, antara lain beban biaya logistik yang tinggi, sehingga berimbas pada rendahnya kemampuan distribusi barang dan jasa bagi pemenuhan kepentingan umum. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dan lebih dominan menggunakan pendekatan deduktif kualitatif deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan Data Sekunder yang diperkuat dari Bahan Hukum yang bersifat Primer, Sekunder, dan Tertier, yakni UUD Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta berbagai pemikiran konsepsionalitas dari para ahli di bidangnya. Hasil penelitian adalah pembangunan nasional tetap membutuhkan kesadaran penuh bagi para pengambil keputusan dan kebijakan terkait agar tidak tersesat, terjebak, dan tetaplah bertindak atas dasar berbagai prinsip keadilan serta normatif hukum dengan menempatkan nilai-nilai yang luhur (kepatutan), itikad-baik, properly discretion, rasionalitas yang konstruktif, kreativitas serta inovasi yang produktif, terkait dengan segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam tatanan NKRI. Sedangkan Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah konstruksi Infrastruktur mestinya mampu memperkuat karakter dan menjadi cerminan kemajuan peradaban serta budaya yang luhur bangsa dan negara Republik Indonesia. Bahwa, konflik kepentingan harus diselesaikan menurut hukum secara tepat, agar mampu menghindari konflik horizontal maupun kekerasan struktural.

Existence of Banking Credit Agreement with Standard Clauses Related to the Implementation of Consumer Law Protection in Indonesia Ramjahif Pahisa Gorya Fiver; Yuhelson Yuhelson; Dedy Ardian Prasetyo
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 05 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i05.1118

This study examines the existence of banking credit agreements with standard clauses in the context of the implementation of consumer law protection in Indonesia. Standard clauses are often used by banks to regulate the legal relationship between banks and customers. However, the use of this clause often causes problems because it is considered detrimental to consumers. An agreement made by debtors and creditors is a complex series of laws, the emergence of conditions in an agreement that is still standard made unilaterally by business actors in this case, is banking where consumers have to submit and comply with the agreement there are standards clauses contained in a contract in the future making the consumer's position disadvantaged so that The situation possessed by debtors and creditors or business actors and consumers is not equal. This legal situation makes consumer protection law take many roles against violations or unlawful acts committed by debtors or, in this case, business actors. Legal protection for consumers in Indonesia is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Renewal in Law Number 4 of 2023. This study aims to analyze the extent to which standard clauses in banking credit agreements affect consumer rights and how the implementation of consumer law protection in Indonesia. The research method used is juridical normative with a qualitative approach. The results showed that although standard clauses aim for efficiency, they often contain unbalanced provisions that harm consumers. Therefore, tighter supervision and clear regulation are needed to ensure better consumer legal protection in banking credit agreements.

Challenges in Indonesia's Investment Policy for Stimulating Economic Growth Through the Omnibus Law Rilke Jeffri Huwae; Basuki Rekso Wibowo; Dedy Ardian Prasetyo
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 3 No. 2 (2024): August : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v3i2.1663

Indonesia encounters a multitude of obstacles in enhancing investment and fostering economic progress. Despite the significant potential of investment markets, inadequate investment regulation has emerged as a significant obstacle to achieving sustainable economic growth. The government is addressing this challenge by implementing the Omnibus Law, which seeks to streamline rules and foster an environment conducive to investment. Nevertheless, the execution of this Omnibus Law is encountering several hindrances, including discrepancies in regulations between the central and regional authorities, as well as a wide range of public responses. The study seeks to analyze the obstacles to investment policy in Indonesia and its influence on economic growth. This study employs a normative jurisprudence approach, which entails examining the provisions of the relevant legislation about capital investments and the Omnibus Law. This approach also encompasses the examination of literature and other legal materials to have a full understanding of the diverse pertinent legal facets. This normative jurisprudential approach will aid in detecting legal ambiguity, intricate bureaucracy, and diverse regulatory obstacles that impact the investment environment in Indonesia. Furthermore, the study will assess the efficacy of the Omnibus Law in streamlining rules and promoting investment. The findings of this study indicate that the primary barriers to more investment in Indonesia are the presence of legal ambiguity and a complex bureaucratic system. While the Omnibus Law holds promise for improving the investment climate, its successful implementation necessitates increased openness and public involvement. It is advisable for the Indonesian government to improve coordination between the central and regional authorities, and to engage several stakeholders in the process of policy-making. These steps are anticipated to decrease ambiguity and enhance investor assurance, hence stimulating sustainable economic expansion.

The Evolution of Labour Protection Legislation Following the Enactment of the Labour Creation Act Arya Bagiastra; Zulkarnain Sitompul; Dedy Ardian Prasetyo
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 3 No. 2 (2024): August : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v3i2.1687

This paper examines the development of labour protection laws in Indonesia following the implementation of the Labour Creation Act No. 11 Year 2020. This research is motivated by the controversy and dispute that emerged due to the changes in employment regulation introduced by the law. The new provisions in this law are believed to have negative effects on workers in terms of their pay, working hours, and termination conditions, as compared to the level of protection offered by the Employment Act No. 13 of 2003. This study aims to explore how the legal protection for workers can be maximized following the implementation of the Labour Creation Act. Additionally, it seeks to determine whether joint employment agreements can effectively remedy any deficiencies in the existing legislation. This study employs normative legal research methods, including approaches such as the analysis of legislative regulations, literature review, and case studies. Data is gathered by examining documents and then examined using qualitative methods to determine the effects of regulatory changes on labour protection. Additionally, potential solutions are identified through the use of joint employment agreements. The research findings indicate that the Labour Creation Act generates controversy and conflict between workers and entrepreneurs, particularly on the curtailment of workers' rights. The primary finding of this study is that a collabourative agreement, established in accordance with Article 1338 of the Convention along with Article 1320 of this Convention, can serve as a potent mechanism to rectify the deficiencies in the Creation of Works Act. Nevertheless, a robust and proactive labour union is necessary to guarantee that the agreement offers sufficient safeguards for workers. Hence, enhancing the influence of labour unions and promoting equitable bargaining processes are crucial in attaining a harmonious equilibrium between employers' interests and the safeguarding of workers' rights.

Peranan Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Prasetyo, Dedy Ardian
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i2.4265

Pengkajian ini ditujukan untuk mengetahui Pernanan Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional. Hubungan sesama bangsa adalah suatu asas terdapatnya hubungan perdagangan tersebut. Hubungan antar bangsa dinamakan hubungan internasional, ialah korealsi individu antar negara dengan individual ataupun berkelompok, dilaksanakan dengan langsung ataupun tidak langsung serta bisa berbentuk persahabatan, perebutan, pertengkaran maupun perlawanan. Pada penjalanan sistem ekonomi bangsa serta global harusnya seluruh perihal yang memiliki kepentingan menjadi satu dengan bersamaan guna memberikan peningkatan kemakmuran penududuk pada bangsanya ataupun dengan global. Seluruh pelaku hukum ialah pada perihal tersebut bangsa haruslah taat pada kebijakan yang terdapat, kebijakan yang sudah tersedia tidaklah diperbolehkan untuk dilanggar. Penelitian ini memakai studi Pustaka Peneltian kepustakaan adalah pengkajian hukum normative yang dilakukan melalui studi Pustaka pada bahan pengkajian. Pemerolehan pendataan dilaksanakan melalui cara memahami pendataan yang ada pada buku ataupun rujukan, karya ilmiah, dokumentasi, serta kebijakan dan referensi-referensi yang lain. Untuk menelusuri pendataan dilaksanakan melalui rangkaian aktivitas semisal membaca, mengamati serta menelusi situs-situs. Setelah itu mengulas bahan kepustakaan yang berhubungan pada problematika yang dikaji.

SINERGITAS BEA CUKAI DAN BAHARKAM POLRI DALAM MENGATASI PEREDARAN BARANG-BARANG ILLEGAL DAN BERBAHAYA Heny Prasetyo; Yuhelson Yuhelson; Dedy Ardian Prasetyo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 1: Juni 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Maraknya peredaran barang-barang illegal dan berbahaya, dalam konteks ini adalah peredaran rokok illegal yang banyak beredar dan berproduksi di berbagai daerah di wilayah Indonesia dan diedarkan pada beberapa kota besar terutama kota Jakarta, merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Cukai dan Undang-Undang Kesehatan. Di sisi lain, maraknya peredaran rokok illegal dapat merugikan keuangan negara atau setidak-tidaknya menurunkan pendapatan negara dari pajak karena pajak dari cukai ataupun tembakau memberikan hasil yang menunjang pembangunan di Indonesia. Untuk menekan maraknya peredaran rokok illegal ini diperlukan sinergitas yang kontinu antar aparat penegak hukum, terutama Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Baharkam Polri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme kerjasama antara Bea Cukai dan Baharkam Polri dalam menekan peredaran rokok illegal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang saling bersinergi dengan kuat dan berkomitmen tinggi antara Bea Cukai dan Baharkam Polri, memperoleh hasil yang maksimal dengan digagalkannya penyelundupan dan peredaran rokok illegal sebanyak 9,4 juta batang rokok yang disita dari berbagai wilayah di Indonesia terutama Jawa Timur. Keberhasilan ini ditunjang dengan adanya MoU yang merupakan perpanjangan kedua dari kerjasama sebelumnya. Selain itu, keberhasilan ini ditunjang dengan adanya pengawasan yang optimal terhadap peredaran rokok illegal yang beredar di lingkungan masyarakat. Selain itu, untuk menekan peredaran rokok illegal ini, Bea Cukai dan Baharkam Polri serta instansi samping lainnya, melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat terutama para pedagang rokok eceran ataupun agen rokok terkait dengan sanksi pidana penjara dan denda yang akan diberlakukan bagi masyarakat yang melanggar Undang-Undang Cukai dan Undang-Undang Kesehatan.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIAKUI SEBAGAI ASET PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN Riswanto; Dedy Ardian Prasetyo; Amelia Nur Widyanti
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 11 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, November 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/0tmh9w15

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Hak Milik atas tanah hanya dapat dimiliki Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya sering ditemukan keadaan dimana Hak Milik atas tanah diakui sebagai aset Perseroan Terbatas yang tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan hukum jual beli dihadapan PPAT dan balik nama sertipikat. Dalam kondisi ini yang dijadikan sebagai bukti bahwa Perseroan Terbatas sebagai pemilik tanah adalah perjanjian jual beli dibawah tangan. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah Pertama, Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah terkait kepemilikan tanah oleh Perseroan Terbatas berdasarkan perjanjian jual beli dibawah tangan? Kedua, Bagaimana kepastian hukum terhadap kepemilikan hak milik atas tanah yang diakui sebagai aset Perseroan Terbatas berdasarkan perjanjian jual beli dibawah tangan? Teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan tersebut adalah teori pendaftaran tanah dan teori kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal dan sistematis sedangkan metode konstruksi hukum dengan analogi dan penghalusan hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa untuk melaksanakan pendafaran tanah terkait kepemilikan tanah Perseroan Terbatas maka direktur Perseroan bertindak atas nama Perseroan selaku pembeli dengan para pengurus dan pemegang saham selaku penjual harus terlebih dahulu membuat akta dihadapan PPAT di wilayah lokasi tanah tersebut Oleh karena itu Perseroan Terbatas harus terlebih dahulu harus membuat akta dihadapan PPAT di wilayah lokasi tanah tersebut dengan terlebih dahulu memenuhi syarat materiil peralihan hak atas tanah dengan merubah hak milik atas tanah tersebut menjadi hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh Perseroan Terbatas yaitu Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha. Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Yang Diakui Sebagai Aset Perseroan Terbatas Berdasarkan Perjanjian Jual Beli dibawah Tangan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan pihak mana yang merupakan pemilik sah suatu hak atas tanah karena secara formal tidak ada dokumen kepemilikan yang dapat dijadikan sebagai dasar dan alat bukti dalam menentukan pemilik yang sah karena kepemilikan hak atas tanah secara formal hanya dapat dibuktikan dengan surat tanda bukti hak atas tanah yaitu sertipikat atas nama pemegang hak.

LEGAL JUSTICE FOR LOW-INCOME COMMUNITIES IN BALANCED RESIDENTIAL DEVELOPMENT: LEGAL JUSTICE FOR LOW-INCOME COMMUNITIES IN BALANCED RESIDENTIAL DEVELOPMENT Asnawi, Asnawi; Prasetyo, Dedy Ardian; Salee, Achara
PENA LAW: International Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): September
Publisher : Yayasan Pusat Cendekiawan Intelektual Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56107/penalaw.v2i2.188

This research investigates legal protection for low-income communities in the context of balanced residential development in Indonesia. The study aims to analyze the policies and regulations surrounding balanced housing development while identifying solutions to promote social justice for low-income people (MBR). Grounded in Law No. 1 of 2011 on Housing and Settlement Areas, which mandates the government to address housing needs for MBR, the research reveals various implementation challenges. Utilizing a normative juridical approach, the analysis employs legal protection theory, development law theory, and human rights theory as frameworks. Findings indicate significant obstacles, including limited land availability and rising land prices, which hinder low-income individuals' access to decent housing. The research underscores the necessity for stricter legal protections and adaptable policy measures to achieve the objectives of balanced housing development effectively.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search