Articles
<![CDATA[Peranan Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional ]]>
<![CDATA[Dedy Ardian Prasetyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.092 KB)
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i2.4265
<![CDATA[Pengkajian ini ditujukan untuk mengetahui Pernanan Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional. Hubungan sesama bangsa adalah suatu asas terdapatnya hubungan perdagangan tersebut. Hubungan antar bangsa dinamakan hubungan internasional, ialah korealsi individu antar negara dengan individual ataupun berkelompok, dilaksanakan dengan langsung ataupun tidak langsung serta bisa berbentuk persahabatan, perebutan, pertengkaran maupun perlawanan. Pada penjalanan sistem ekonomi bangsa serta global harusnya seluruh perihal yang memiliki kepentingan menjadi satu dengan bersamaan guna memberikan peningkatan kemakmuran penududuk pada bangsanya ataupun dengan global. Seluruh pelaku hukum ialah pada perihal tersebut bangsa haruslah taat pada kebijakan yang terdapat, kebijakan yang sudah tersedia tidaklah diperbolehkan untuk dilanggar. Penelitian ini memakai studi Pustaka Peneltian kepustakaan adalah pengkajian hukum normative yang dilakukan melalui studi Pustaka pada bahan pengkajian. Pemerolehan pendataan dilaksanakan melalui cara memahami pendataan yang ada pada buku ataupun rujukan, karya ilmiah, dokumentasi, serta kebijakan dan referensi-referensi yang lain. Untuk menelusuri pendataan dilaksanakan melalui rangkaian aktivitas semisal membaca, mengamati serta menelusi situs-situs. Setelah itu mengulas bahan kepustakaan yang berhubungan pada problematika yang dikaji.]]>
<![CDATA[Legal Protection of The Rights of Indonesian Citizens for Children in Lifetime Mixed Marriages ]]>
<![CDATA[Dian Andriani]]>;
<![CDATA[Dedy Ardian Prasetyo]]>
<![CDATA[ International Journal of Social Service and Research Vol. 3 No. 4 (2023): International Journal of Social Service and Research (IJSSR) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/ijssr.v3i4.327
<![CDATA[This study focuses on the first problem how to determine the principles of ius sanguinis and ius soli in relation to the status of children from mixed marriages, second, how the concept of legal protection for children from mixed marriages in guaranteeing human rights in the future. The method used in this research is normative juridical research with a research approach in the form of a normative approach. The results of the study show that dual citizenship for life is still difficult to do in Indonesia because Article 6 of the citizenship law adheres to the principle of single citizenship. On the principle of "ius sanguinis" has limited dual citizenship arrangements that apply to children resulting from mixed marriages. This application is only valid until the child is 18 years old and is extended by 3 years to avoid being stateless. The state is obliged to fulfill and protect the rights of its citizens, including the right to the citizenship status of children resulting from mixed marriages which is an inseparable part of the conception of human rights contained in the constitution of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The concept of legal protection for children resulting from mixed marriages in guaranteeing rights In the future, in making regulations to take special temporary action, the 18 year citizenship law is extended by 3 years and the rights as Indonesian citizens can be protected for life. This is in line with the age that is capable and mature in choosing to become an Indonesian citizen to be able to have their rights in accordance with the legal provisions in force in Indonesia and based on Article 28 H paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.]]>
<![CDATA[Existence of Banking Credit Agreement with Standard Clauses Related to the Implementation of Consumer Law Protection in Indonesia ]]>
<![CDATA[Ramjahif Pahisa Gorya Fiver]]>;
<![CDATA[Yuhelson Yuhelson]]>;
<![CDATA[Dedy Ardian Prasetyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 05 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/jiss.v5i05.1118
<![CDATA[This study examines the existence of banking credit agreements with standard clauses in the context of the implementation of consumer law protection in Indonesia. Standard clauses are often used by banks to regulate the legal relationship between banks and customers. However, the use of this clause often causes problems because it is considered detrimental to consumers. An agreement made by debtors and creditors is a complex series of laws, the emergence of conditions in an agreement that is still standard made unilaterally by business actors in this case, is banking where consumers have to submit and comply with the agreement there are standards clauses contained in a contract in the future making the consumer's position disadvantaged so that The situation possessed by debtors and creditors or business actors and consumers is not equal. This legal situation makes consumer protection law take many roles against violations or unlawful acts committed by debtors or, in this case, business actors. Legal protection for consumers in Indonesia is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Renewal in Law Number 4 of 2023. This study aims to analyze the extent to which standard clauses in banking credit agreements affect consumer rights and how the implementation of consumer law protection in Indonesia. The research method used is juridical normative with a qualitative approach. The results showed that although standard clauses aim for efficiency, they often contain unbalanced provisions that harm consumers. Therefore, tighter supervision and clear regulation are needed to ensure better consumer legal protection in banking credit agreements.]]>
<![CDATA[Peranan Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional ]]>
<![CDATA[Prasetyo, Dedy Ardian]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i2.4265
<![CDATA[Pengkajian ini ditujukan untuk mengetahui Pernanan Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional. Hubungan sesama bangsa adalah suatu asas terdapatnya hubungan perdagangan tersebut. Hubungan antar bangsa dinamakan hubungan internasional, ialah korealsi individu antar negara dengan individual ataupun berkelompok, dilaksanakan dengan langsung ataupun tidak langsung serta bisa berbentuk persahabatan, perebutan, pertengkaran maupun perlawanan. Pada penjalanan sistem ekonomi bangsa serta global harusnya seluruh perihal yang memiliki kepentingan menjadi satu dengan bersamaan guna memberikan peningkatan kemakmuran penududuk pada bangsanya ataupun dengan global. Seluruh pelaku hukum ialah pada perihal tersebut bangsa haruslah taat pada kebijakan yang terdapat, kebijakan yang sudah tersedia tidaklah diperbolehkan untuk dilanggar. Penelitian ini memakai studi Pustaka Peneltian kepustakaan adalah pengkajian hukum normative yang dilakukan melalui studi Pustaka pada bahan pengkajian. Pemerolehan pendataan dilaksanakan melalui cara memahami pendataan yang ada pada buku ataupun rujukan, karya ilmiah, dokumentasi, serta kebijakan dan referensi-referensi yang lain. Untuk menelusuri pendataan dilaksanakan melalui rangkaian aktivitas semisal membaca, mengamati serta menelusi situs-situs. Setelah itu mengulas bahan kepustakaan yang berhubungan pada problematika yang dikaji.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIAKUI SEBAGAI ASET PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN ]]>
<![CDATA[Riswanto]]>;
<![CDATA[Dedy Ardian Prasetyo]]>;
<![CDATA[Amelia Nur Widyanti]]>
<![CDATA[ SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 11 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/0tmh9w15
<![CDATA[Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Hak Milik atas tanah hanya dapat dimiliki Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya sering ditemukan keadaan dimana Hak Milik atas tanah diakui sebagai aset Perseroan Terbatas yang tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan hukum jual beli dihadapan PPAT dan balik nama sertipikat. Dalam kondisi ini yang dijadikan sebagai bukti bahwa Perseroan Terbatas sebagai pemilik tanah adalah perjanjian jual beli dibawah tangan. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah Pertama, Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah terkait kepemilikan tanah oleh Perseroan Terbatas berdasarkan perjanjian jual beli dibawah tangan? Kedua, Bagaimana kepastian hukum terhadap kepemilikan hak milik atas tanah yang diakui sebagai aset Perseroan Terbatas berdasarkan perjanjian jual beli dibawah tangan? Teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan tersebut adalah teori pendaftaran tanah dan teori kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal dan sistematis sedangkan metode konstruksi hukum dengan analogi dan penghalusan hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa untuk melaksanakan pendafaran tanah terkait kepemilikan tanah Perseroan Terbatas maka direktur Perseroan bertindak atas nama Perseroan selaku pembeli dengan para pengurus dan pemegang saham selaku penjual harus terlebih dahulu membuat akta dihadapan PPAT di wilayah lokasi tanah tersebut Oleh karena itu Perseroan Terbatas harus terlebih dahulu harus membuat akta dihadapan PPAT di wilayah lokasi tanah tersebut dengan terlebih dahulu memenuhi syarat materiil peralihan hak atas tanah dengan merubah hak milik atas tanah tersebut menjadi hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh Perseroan Terbatas yaitu Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha. Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Yang Diakui Sebagai Aset Perseroan Terbatas Berdasarkan Perjanjian Jual Beli dibawah Tangan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan pihak mana yang merupakan pemilik sah suatu hak atas tanah karena secara formal tidak ada dokumen kepemilikan yang dapat dijadikan sebagai dasar dan alat bukti dalam menentukan pemilik yang sah karena kepemilikan hak atas tanah secara formal hanya dapat dibuktikan dengan surat tanda bukti hak atas tanah yaitu sertipikat atas nama pemegang hak.]]>
<![CDATA[LEGAL JUSTICE FOR LOW-INCOME COMMUNITIES IN BALANCED RESIDENTIAL DEVELOPMENT: LEGAL JUSTICE FOR LOW-INCOME COMMUNITIES IN BALANCED RESIDENTIAL DEVELOPMENT ]]>
<![CDATA[Asnawi, Asnawi]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Dedy Ardian]]>;
<![CDATA[Salee, Achara]]>
<![CDATA[ PENA LAW: International Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pusat Cendekiawan Intelektual Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56107/penalaw.v2i2.188
<![CDATA[This research investigates legal protection for low-income communities in the context of balanced residential development in Indonesia. The study aims to analyze the policies and regulations surrounding balanced housing development while identifying solutions to promote social justice for low-income people (MBR). Grounded in Law No. 1 of 2011 on Housing and Settlement Areas, which mandates the government to address housing needs for MBR, the research reveals various implementation challenges. Utilizing a normative juridical approach, the analysis employs legal protection theory, development law theory, and human rights theory as frameworks. Findings indicate significant obstacles, including limited land availability and rising land prices, which hinder low-income individuals' access to decent housing. The research underscores the necessity for stricter legal protections and adaptable policy measures to achieve the objectives of balanced housing development effectively.]]>
<![CDATA[ENVIRONMENTAL REGULATION IN CORPORATE CSR PRACTICES IN INDONESIA: ENVIRONMENTAL REGULATION IN CORPORATE CSR PRACTICES IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Wibawani, Susanti Arsi]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Dedy Ardian]]>;
<![CDATA[Suasungnern, Sineenat]]>
<![CDATA[ PENA LAW: International Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pusat Cendekiawan Intelektual Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56107/penalaw.v2i2.190
<![CDATA[This article explores the influence of environmental legislation on corporate social responsibility in Indonesia. It aims to clarify the regulatory framework surrounding corporate social responsibility, assess how failure to adhere to environmental laws affects corporate reputation and performance, and identify the difficulties companies encounter while implementing corporate social responsibility. The research adopts a normative legal perspective, involving a thorough examination of pertinent laws and regulations, including the 1945 Constitution, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and Government Regulation Number 47 of 2012. Data gathered through desk research and descriptive legal analysis provides a detailed understanding of the relationship between legal frameworks and corporate social responsibility practices in Indonesia. The findings indicate that the corporate social responsibility regulatory framework encourages companies to meet environmental legal requirements, positively impacting corporate reputation. Conversely, non-compliance can damage reputation and public perception, consequently affecting financial outcomes. Companies also face various obstacles in implementing corporate social responsibility, such as insufficient regulatory support and limited resources. Recommendations for companies include enhancing education on corporate social responsibility and fostering collaboration with stakeholders to develop sustainable business practices. These insights are valuable not only for Indonesia but also for other nations examining the link between environmental legislation and corporate social responsibility.]]>
<![CDATA[THE ROLE OF THIRD PARTIES IN THE REPAYMENT OF TAX DEBTS: AN ALTERNATIVE SOLUTION FOR STRUGGLING TAXPAYERS: THE ROLE OF THIRD PARTIES IN THE REPAYMENT OF TAX DEBTS: AN ALTERNATIVE SOLUTION FOR STRUGGLING TAXPAYERS ]]>
<![CDATA[Lawe, Dedi Marsudi]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Dedy Ardian]]>;
<![CDATA[Akkapin, Supaphorn]]>
<![CDATA[ PENA LAW: International Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2025): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pusat Cendekiawan Intelektual Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56107/penalaw.v2i3.199
<![CDATA[This research discusses the alternative of tax debt repayment by third parties as a solution for taxpayers in Indonesia who experience economic limitations in fulfilling their tax obligations. Amidst the low tax to Gross Domestic Product (GDP) ratio and tax compliance challenges in Indonesia, third-party involvement emerges as an innovative option that can help improve tax compliance and state revenue stability. This research uses normative legal methods with statutory, conceptual, and case approaches, and is analyzed through the lens of welfare state theory, utilitarianism theory, and development law theory. The results show that the involvement of third parties in tax repayment, if based on a valid civil law relationship, can be accommodated in the Indonesian tax system to reduce the burden on taxpayers who are financially incapable. Policy recommendations include the establishment of clear regulations, a strict monitoring system, as well as an updated tax information system to support third-party involvement. The contribution of this research is to provide a legal basis and policy recommendations to create a tax system that is more inclusive, adaptive, and supports the welfare of the wider community.]]>
<![CDATA[Review of the Validity and Legal Justice of the Prosecutor's Demands in the Corruption Case Number: 2/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Mks ]]>
<![CDATA[Khaidir, Khaidir]]>;
<![CDATA[Shodiq, MD]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Dedy Ardian]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 2 (Desember 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.v4i2.3456
<![CDATA[The validity and fairness of the law against the charges are very important to be considered by the Public Prosecutor. The prosecution process by the public prosecutor begins with the study of the investigation file, then from the results of the public prosecutor's research can identify what evidence and the evidentiary strength is fulfilled, then for the inherent weaknesses known in the case file to prepare the juridical—accurate facts to anticipate problems that arise in the effort to prove in court. The problem in this paper is the basis for the Public Prosecutor's consideration regarding the Corruption Crime case and how to review the aspects of legality and legal justice against the Public Prosecutor's demands in case Number: 2/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Mks. This paper uses a type of normative juridical method with the consideration that the problem being studied is relevant to the regulations and how to handle it in judicial practice. From the results of the research carried out, it can be concluded as follows: first, the Public Prosecutor in his Indictment in the form of an "alternative indictment" has been read out in the trial on January 13, 2023, filing an indictment against the defendant Eltinus Omaleng with the First Indictment Article 2 paragraph (1) Jo Article 18 of Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes Jo Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code Jo Article 64 (1) of the Criminal Code and the Second Indictment of Article 3 Jo Article 18 of Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Jo Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code Jo Article 64 (1) of the Criminal Code. Second, the indictment and demands of the Public Prosecutor in case Number: 2/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Mks do not have legal validity and justice, because all elements of the articles charged were not proven at trial.]]>
<![CDATA[Legal Protection Of Investors In The Face Of Insider Trading Practices ]]>
<![CDATA[Prasetyo, Heny]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Dedy Ardian]]>;
<![CDATA[Darodjat, Tubagus Achmad]]>
<![CDATA[ Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Era Digital Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59066/jel.v4i1.1088
<![CDATA[This research aims to analyse the legal protection of investors in the face of insider trading practices in the Indonesian capital market. Using the normative juridical method and analytical descriptive approach, this research examines the regulations governing the prohibition of insider trading in Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, as well as the challenges in implementation and law enforcement against the practice. The results show that although the regulation on insider trading has been clearly regulated, its implementation still faces obstacles in terms of proving transactions and effective supervision. The Financial Services Authority (OJK) has sufficient authority to deal with this, but limited resources and technology utilisation in supervision are the main obstacles. This study recommends increasing supervisory capacity, updating evidentiary-related regulations, and utilising advanced technology to accelerate the detection and prevention of insider trading in the Indonesian capital market]]>
