Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ALAT BUKTI REKAMAN YANG SAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Ida Laela, Fitri
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.647 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v9i2.253

Abstract

Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlahkerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudahmeluas dalam seluruh aspek masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah suatu penelitian hukumnormatif dengan didukung data wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pentingnyapenyadapan dan perekaman untuk dapat menjadi alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana korupsidikarenakan penyadapan dan perekaman merupakan salah satu faktor yang dapat mengungkap kejahatan yangdilakukan secara tertutup dan rapi yang cukup sulit pembuktiannya. Bagi seluruh aparat penegak hukum (KPK,Polri dan Kejaksaan) dalam hal melakukan penyadapan harus disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak terjadi kesewenang- wenangan dalam melaksanakan tugasmaupun fungsi masing-masing penegak hukum.
Integrasi Hukum Administrasi Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia: Studi Kasus Perkara Nomor:13/G/2023/PTUN.BDG Terhadap Tindakan Hukum Pemerintah Desa Melalui Kepala Desa Dengan Tidak Menerbitkan Surat Keterangan Tanah Tidak Bersengketa Risman, La Ode; Ida Laela, Fitri
CITACONOMIA : Economic and Business Studies Vol. 4 No. 02 (2025): April - Juni
Publisher : CITACONOMIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/citaconomia.v4i02.2125

Abstract

Bahwa hukum adaministrasi negara adalah tindakan dalam artian kongkrit untuk menjalankan peraturan berdasarkan hukum. Bahwa tujuan dalam penulisan jurnal ini adalah guna untuk memastikan bahwa tindakan hukum kepala desa dengan tidak menerbitakan surat keterangan tanah tidak bersengkata adalah merupakan tindakan hukum administrasi negara. Bahwa metode penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Bahwa tindakan hukum kepala desa tersebut merupakan objek dari sengketa tata usaha negara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 perubahan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 perubahan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009.