Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hasanuddin Law Review Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Daud, Aidir Amin
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Disparity in Human Rights Violations: A Political and International Law Perspective Daud, Aidir Amin
Hasanuddin Law Review VOLUME 2 ISSUE 3, DECEMBER 2016
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.861 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v2i3.697

Abstract

Right to life is non-derogable rights. A natural right that should not be revoked arbitrarily by anyone, including the state. A mass murder in events 1 October 1965 and Timor-Timor is a double series of states’ failure in protecting the rights of Indonesian peoples. Moreover, these two events get different treatment in its handling. The disparity in treatment between two cases is a big question related to the consistency of human rights enforcement in Indonesia. This study is a descriptive-qualitative research. While, to prove the truth, this study will use a comparative study. The findings show that the attitude of the United Nations that treat serious human rights violations in Timor-Timor and the events of 1965 in Indonesia, cannot be answered differently in the perspective of international law. Since it has a weakness where the political interests of ruling is very strong in influencing the decisions of the UN. The disparity in law enforcement in the event of serious human rights violations in 1965 and Timor-Timor due to the dynamics of international politics when it does not allow for the demands of human rights violations to the UNs’ International Court due to advantage for a certain state after the event. In order to reduce disparities in human rights violations, reconciliation is the most rational solution at this time compared remains demand the state for the violations. Besides, many human rights violations in certain countries that have successfully resolved through reconciliation approach.
ELIMINASI INDONESIA SEBAGAI TUAN RUMAH PIALA DUNIA U-20 DALAM PERSPEKTIF HUKUM KENEGARAAN DAN LEX SPORTIVA Mahardika, Ahmad Gelora; Daud, Aidir Amin
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 4 No 1 (2024): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/legacy.2024.4.1.81-105

Abstract

Pemberian status tuan rumah Piala Dunia u-20 terhadap Indonesia pada hakikatnya merupakan bentuk kepercayaan FIFA terhadap perkembangan sepakbola Indonesia. Akan tetapi, kepercayaan tersebut kemudian harus ternodai dikarenakan adanya penolakan terhadap salah satu tim peserta Piala Dunia u-20 yaitu Israel untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Persoalan muncul dikarenakan penolakan tersebut berasal dari Pemerintah Daerah yang mempunyai peran vital sebagai penyelenggara Piala Dunia u-20. Hal inilah yang kemudian memaksa FIFA untuk membatalkan status tuan rumah bagi Indonesia dan menyerahkannya kepada Argentina. Argumentasi yuridis yang menjadi dasar penolakan sejumlah kepala daerah tersebut adalah Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah yang menyatakan tidak diperbolehkannya aktivitas pengibaran bendera Israel dan dinyanyikannya lagu kebangsaan Israel dalam kegiatan resmi. Akan tetapi menjadi pertanyaan besar, bagaimanakah sebenarnya posisi Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 dalam sistem hukum Indonesia dan lex sportiva?. Hal itu disebabkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 pada hakikatnya secara implisit telah memberikan pengakuan terhadap kedaulatan hukum olahraga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat miskonsepsi dalam memahami relasi antara Undang-Undang Keolahragaan dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019.
Co-Authors Mahardika, Ahmad Gelora