Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia
Putri, Dessy Ika
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Penawaran Kerja Berbasis Media Elektronik (Whatsapp) Sanusi, Sanusi; Maulida, Irma; Putri, Dessy Ika
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8282

Abstract

Kemajuan dan evolusi teknologi tidak terlepas dari keberadaan kejahatan, yang salah satunya adalah penipuan dalam perekrutan tenaga kerja melalui media elektronik, khususnya WhatsApp. Penawaran kerja dengan imbalan yang menggiurkan namun persyaratannya terkesan mudah, namun pada saat penerimaan terdapat syarat tambahan seperti pembelian pulsa dengan nominal tertentu dan nomor yang telah ditentukan oleh individu yang mengaku mewakili perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pelaku telah melakukan penipuan selama beberapa tahun dan telah merugikan banyak orang. Korban telah melaporkan kejadian tersebut melalui media sosial, namun perusahaan yang bersangkutan membantah melakukan perekrutan melalui WhatsApp, serta memberikan petunjuk kepada korban untuk mengirimkan laporan kronologis ke email perusahaan. Namun, setelah pelaporan dilakukan oleh korban, tidak ada tindak lanjut dari pihak perusahaan sementara korban telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap modus operandi dari tindak pidana penipuan dalam perekrutan kerja yang menggunakan nama perusahaan melalui WhatsApp, serta untuk memahami proses penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, di mana penelitian tersebut mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum spesifik dalam masyarakat. Selain itu, wawancara dengan saksi korban juga menjadi sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku penipuan melalui media elektronik (WhatsApp) dapat dikenai Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik.
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Adanya Kewajiban Notaris Melakukan Identifikasi dan Verifikasi Pengguna Jasa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Marlina, Tina; Handiriono, Raden; Gumilang, Iwan G; Maulida, Irma; Putri, Dessy Ika
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8346

Abstract

Pelaksanaan tugas sebagai notaris yang tunduk dan serta terikat dengan aturan perundang-undangan. Kemenkumham menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Koorporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Hadirnya peraturan tersebut, membuat koorporasi harus melakukan transparansi dengan mewajibkan pengungkapan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat perusahaan. Notaris memiliki peran yang sangat penting karena adanya kewajiban pembuatan akta pendirian badan hukum tersebut dalam bentuk akta notariil. Mewajibkan penerapan prinsip pemilik manfaat harus dilakukan, khususnya pada saat permohonan pendirian dari badan hukum. Kewajiban ini tentunya memberikan tugas tambahan secara khusus kepada notaris di luar daripada kewenangan yang telah dimiliki sebagai notaris pada umumnya. Terjadilah kontroversi atas tumpang tindihnya dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan serta akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan megumpulkan data dari bahan primer berupa wawancana dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris wilayah Kabupaten Cirebon sebagai institusi pengawas kinerja notaris sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Serta bahan sekunder berupa perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan notaris dengan pemilik manfaat perusahaan. Dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, memunculkan dilema antara kepatuhan terhadap peraturan yang ada guna mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku dengan tetap menjaga integritas dan kewajiban profesi notaris dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi kliennya.
Pemberdayaan Perempuan untuk Pencegahan Stunting melalui Optimalisasi Kelompok Masyarakat di RW 17, Kelurahan Pegambiran, Kota Cirebon, Jawa Barat Marlina, Tina; Maulida, Irma; Ulfah, Siti Maria; Putri, Dessy Ika
Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia Vol 3 No 1 (2025): JPMII - Februari 2025
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jpmii.676

Abstract

Penurunan angka stunting di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Meskipun faktor penyebabnya sangat kompleks dan melibatkan banyak aspek, termasuk ekonomi, lingkungan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Tidak sedikit juga pihak yang hanya menyalahkan ibu ketika anak mengalami stunting. Hal ini menyebabkan ibu menjadi merasa tidak berdaya dan sulit untuk fokus memenuhi nutrisi dan gizi anak. Oleh karena itu, program pemberdayaan perempuan menjadi penting dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemberdayaan perempuan melalui optimalisasi kelompok masyarakat dalam mencegah stunting, serta bagaimana efektifitas program pemberdayaan perempuan melalui optimalisasi kelompok masyarakat dalam mencegah stunting. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan wawancara kepada ibu-ibu di RW 17, Kelurahan Pegambiran yang memiliki anak balita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan pemahaman ibu tentang pentingnya pola makan sehat, pengasuhan yang baik, serta akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Program ini membuka ruang bagi ibu untuk saling berbagi pengalaman dan saling mendukung dalam upaya mencegah stunting sehingga membuat ibu menjadi percaya diri dalam menghadapi stigma negatif dan mencegah stunting pada anak-anak mereka. Hasilnya, terjadi penurunan angka balita stunting yang cukup signifikan yaitu sebesar 3,88% dari bulan Juni-September 2024.
Co-Authors Gumilang, Iwan G Handiriono, Raden Maulida, Irma Sanusi Sanusi Siti Maria Ulfah, Siti Maria Tina Marlina