Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.279
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Arena Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Kesehatan: Jurnal Ilmu- Ilmu Keperawatan, Kebidanan, Farmasi dan Analis Kesehatan Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Interdisciplinary Social Studies Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Rechtsnormen Journal of Law Journal Of Law Sciences (Legisci) Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia
Tina Marlina
Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN ATAS TRANSAKSI PEMBAYARAN JUAL BELI MENGGUNAKAN KARTU ELEKTRONIK Tina Marlina; Ismayana Ismayana; Dudung Hidayat
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 19, No 1 (2021): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.262 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v19i1.2147

Abstract

This study aims to analyze the legal aspects of the use of credit cards as a meansof payment and settlement efforts from the bank in the event of a customer who does not pay the credit card. This research is a juridical-normative research, with the approach used, namely the statutory regulation approach and legal norms in accordance with existing legal issues related to the structure and principles of the applicable law. The results of the first research are that the legal aspects related to the use of credit cards in Indonesia include various regulations such as Law Number 19 of 2016 to Bank Indonesia Regulations, namely Bank Indonesia Regulation Number 14/2/PBI/2012 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 11/11/PBI/2009 concerning the Implementation of Card-Based Payment Instrument Activities. Second, there are several attempts made by the bankingsector in solving problems when there is default by the customer, these efforts can be carried out by conducting Negotiation, Mediation, Conciliation, Arbitration and Judiciary. With the existence of several alternatives in solving the problem, the bank can choose the efforts to be taken, such as the Cirebon Branch of Bank Rakyat Indonesia which chose mediation as the solution to the problem. Mediation is the main solution carried out at BRI Cirebon Branch, it is more effective and efficient in solving the problem, mediation as an effort to solve problems also has a strong legal basis and legitimacy as stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 8/5/PBI/2006 concerning Banking Mediation.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG IJAZAH NYA DIJADIKAN JAMINAN OLEH PERUSAHAAN PEMBERI KERJA (STUDI PENELITIAN DI DISNAKER KOTA CIREBON) RIZKY NAAFI ADITYA; TINA MARLINA
Hukum Responsif Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v11i1.5022

Abstract

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Untuk dapat bekerja pada perusahaan, seseorang menempuh pendidikan terlebih dahulu untuk mendapatkan ijazah sebagai bukti bahwa dirinya telah selesai menempuh pendidikan. Pada beberapa perusahaan ada yang menerapkan sistem penahanan terhadap ijazah asli pekerja. Peraturan perusahaan itu dibuat secara sepihak oleh pengusaha secara tertulis yang memuat ketentuan tentang syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Hal ini mengakibatkan adanya kekosongan hukum terkait boleh atau tidaknya dilakukan penahanan ijazah. Kekosongan hukum yang terjadi terhadap penahanan ijazah asli pekerja perlu adanya pengaturan terkait sehingga dapat menjadi payung hukum demi melindungi hak dan kepentingan pekerja maupun pengusaha agar sama-sama tidak ada yang merasa dirugikan dalam melaksanakan hubungan kerja. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang ijazah nya dijadikan jaminan oleh perusahaan dan Bagaimanakah peran dan upaya disnaker terhadap ijazah tenaga kerja yang dijaminkan oleh perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa belum adanya aturan atau regulasi hukum yang mengatur tentang permasalah jaminan ijazah dan disnaker dalam hal ini berperan sebagai mediator terhadap perselisihan antara tenaga kerja/pekerja dengan perusahaan pemberi kerja dengan adanya proses mediasi disnaker dapat melihat permasalahan yang sebenarnya. Dan perlu adanya aturan yang jelas mengenai penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan, karena pada saat ini tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur tentang itu. Dan juga Dinas tenaga kerja perlu melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan penahanan ijazah karena itu merupakan pelanggaran HAM dan tidak ada dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
PELAKSANAAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS DI CIREBON) Sintia Dwi Jayanti; Tina Marlina
Hukum Responsif Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v9i2.5051

Abstract

Dalam menjalankan amanat konstitusi, Negara harus menjamin bahwa setiap anak berhak untuk mendapat kan pendidikan dasar. Tak terkecuali bagi anak penyandang disabilitas. Bukan saja di sekolah-sekolah khusus untuk penyandang disabilitas, namun penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk menempuh pendidikan di sekolah regular. Namun hal ini tidak dapat di implementasikan lantaran kurangny asarana dan prasarana yang menunjang untuk penyandang disabilitas menempuh pendidikan di sekolah regular. Sesuai dengan latar belakang penelitian tersebut diatas maka dapat difokuskan kepada permasalahan-permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas ditinjau menurut peraturan daerah provinsi Jawa Barat no 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dan apakah hambatan-hambatan pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dengan pendekatan Yuridis Normatif, yakni analisis menggunakan bahan hukum sekunder, peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sekolah telah dilakukan sejak tahun 2014 pada proses seleksi Penerimaan Siswa Baru yang telah membuka akses seluasluasnya bagi siswa penyandang disabilitas untuk memperoleh hak pendidikan. Namun pada pelaksanaannya sekolah mengalami berbagai hambatan di dalam menjalankan peraturan yang ada, sehingga mengakibatkan pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah belum lah optimal. Hal ini disebabkan adanya hambatan-hambatan seperti belum tersedianya Kurikulum (Bahan Ajar) yang sesuai dengan kebutuhan siswa diffabel, ketiadaan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan berkomunikasi, lingkungan yang belum siap dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, ketiadaan Sarana dan Prasarana yang memadai dan mendukung, ketiadaan dana anggaran.
KEKUATAN AKTA JUAL BELI (AJB) ATAS TANAH DALAM PROSES MENJADI SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Yeni Puspita Dewi; Tina Marlina; Irma Maulida
Hukum Responsif Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v11i2.5014

Abstract

Tanah.merupakan.salah.satu.sumber.penghidupan bagi masyarakat dan menjadi kebutuhan manusia yang mendasar, tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan. Manusia hidup dan berkembang serta melakukan aktivitas di atas tanah. Pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa adanya kepastian hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Pemerintah harus menyelenggarakan pendaftaran atas tanah guna membuktikan tanda kepemilikan, hal ini dimaksudkan supaya terciptanya ketertiban atas pemanfaatan tanah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka identifikasi masalah ini adalah Bagaimana kekuatan akta jual beli (AJB) dalam pensertipikatan tanah dan Bagaimana proses akta jual beli (AJB) menjadi sertipikat hak milik (SHM). Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang memiliki maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian munuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju penyelesaian masalah. Hasil penelitian dan merupakan sebagai tujuan akhir dari pembuatan akta tanah yaitu untuk mendapatkan sertipikat sebagai. Penjaminan hak atas tanah tersebut yaitu dikarenakan adanya sertipikat atas tanah karena yang telah dilengkapi dengan surat ukur mengenai batas-batas tanah secara pasti sehingga dapat menjamin kepastian objeknya.
Pelaksanaan Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuningan)” Marlina, Tina
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.063 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaannnpendampinganmpsikososial terhadappanakkkkorban kejahatan seksual yang diatur secara khusus dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan anak, dengan rumusan masalah : 1). Pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual, serta 2). Mengetahui berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. kuningan dalam melakukan pendampingan psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual. Metode pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini, yakni penelitian terhadap keadaan yang dialami masyarakat secara langsung atau lingkungan dari pada masyarakat dengan maksud dan tujuan guna menemukan fakta (fact-finding), yang selanjutnya menuju pada identifikasi (problemidentification) dan di akhir menuju pada penyelesaian masalah (problem-solution) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual oleh pekerja sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuningan dilakukan pada setiap tingkat pengecekan baik dikepolisian, persidangan maupun setelah persidangan sesuai dengan kebutuhan korban. Selanjutnya masalah yang ditemukan dalam melakukan pendampingan adalah sarana dan prasarananya kurang memadai, kurangnya anggaran dalam melakukan pendampingan, tidak terbukanya korban pada saat assesment serta adanya pihak lain yang ikut campur dalam melakukan pendampingan. Kata kunci : Pendampingan Psikososial, Anak, Korban Kejahatan Seksual.
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet Marlina, Tina; Kumala, Dora Kartika
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.941 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v4i11.795

Abstract

Pada Era Globalisasi ini alat komunikasi dan teknologi semakin berkembang. Salah satu contoh wujud teknologi yang banyak digunakan pada zaman modern ini adalah teknologi internet. Hal ini berimbas pula pada eksistensi hak kekayaan intelektual salah satunya hak cipta lagu dalam media internet. Di Indonesia saat ini banyak terjadi pelanggaran hak cipta lagu berupa perbuatan menyanyikan ulang lagu (cover) tanpa izin pencipta, hal ini tentunya sangat merugikan karena pencipta mempunyai hak ekonomi atas penggunaan ciptaan, terlebih jika itu digunakan untuk kepentingan komersial. Berdasarkan fakta tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang lagunya dinyanyikan ulang (cover) tanpa izin untuk kepentingan komersial dalam media internet dan bagaimakah penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang (cover) tanpa izin untuk kepentingan komersial dalam media internet. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu meneliti pemberlakuan atau implementasi hukum normatif secara in action pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan berupa wawancara langsung terhadap praktisi HKI, Penyanyi dan Pencipta Lagu, serta Pengcover Lagu dan studi pustaka berupa Peraturan Perundangundangan serta sumber tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa upaya perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang lagunya dinyanyikan ulang (cover) tanpa izin untuk kepentingan komersial dalam media internet telah dilakukan oleh pemerintah dan penyedia layanan, namun hal tersebut belum berjalan efektif karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah maupun penyedia layanan, sehingga pengetahuan dan kesadaran hukum pengcover masih rendah, pencipta masih kurang memahami akan pentingnya melindungi ciptaan, dan aparat penegak hukum yang masih kurang tegas dalam menindaklanjuti persoalan karena masih minim pemahaman akan materi hak cipta. Kemudian terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang (cover) tanpa izin untuk kepentingan komersial dalam media internet terdapat 2 (dua) cara penyelesaian yaitu melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi. Untuk jalur litigasi dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu dapat dilakukan secara perdata dan secara pidana. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta Lagu, Cover Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta Lagu, Cover
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KEAGENAN PADA PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA Gusti Yosi Andri; Annisarahmah Utami Susanto; Tina Marlina
Hukum Responsif Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v14i2.8722

Abstract

Studi ini mengkaji peran OJK dalam mengurangi kerugian penasihat investasi yang tidak terdaftar kepada nasabah. Tanggung jawab OJK dalam mengatur kegiatan penanaman modal dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada nonnasabah, dan penindakan yang difokuskan pada masalah-masalah sebelumnya. Karena penelitian ini bersifat normatif, maka didasarkan pada teori, konsep, dan prinsip hukum yang terdokumentasi, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penelitian ini, sumber hukum utama meliputi UU No. 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal, dan sumber hukum sekunder adalah penelitian dalam jurnal atau publikasi yang terkait dengan pasar modal. Penelitian dokumen merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data. Penelitian ini menggunakan data induktif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menyangkut dampak OJK terhadap kerugian klien manajer investasi tidak berizin. Kegiatan pengawasan meliputi perlindungan modal terhadap kerugian nasabah, dan proses pengawasan terhadap lembaga pengawas.
Legal Protection Of Artificial Intelligence Design Artworks In Indonesia Maulana Malik Afif Nasuha; Mega Puspa Mandiri; Annisa Tya Zavira; Tina Marlina; Solichin Solichin
Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science Vol. 4 No. 02 (2024): May, Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science ( AJMESC
Publisher : Cita Konsultindo Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the midst of developments, many technologies are developing rapidly, one of which is artificial intelligence which was created to make human work easier. However, on the other side of the benefits for humans in using Artificial Intelligence technology, there is a problem that must be resolved in the future. One of them is a legal problem that is being faced all over the world. Even in Indonesia, several artists working in the field of design art still consider the use of Artificial Intelligence to violate copyright regulations. This is caused by the absence of strong regulations that specifically regulate Artificial Intelligence in Indonesia. Therefore, this research aims to see how moral responsibility is when the law makes actions that have a direct impact on society and how legal protection is for design art results that use artificial intelligence when linked to applicable regulations This research uses normative juridical research methods with a conceptual approach. The conceptual approach is based on the views and doctrines of various experts who have experienced developments in legal science.In Indonesia itself, there are no legal regulations that apply specifically to regulate Artificial Intelligence. In Law number 19 of 2016 concerning Information and electronic transactions, it is explained that Artificial Intelligence is categorized as a legal object, not a legal subject, but this does not rule out the possibility that Artificial Intelligence could become a legal subject. Meanwhile, Law no. 28 of 2014 concerning copyright explains that the person who can be held responsible before the law is the creator of the AI ​​or the service provider for using Artificial Intelligence and for the results of the design artwork not violating copyright while taking data on the design artwork taken from the property. another person has obtained a license or permit by the person concerned. Therefore, it is immediately necessary to enact special laws that regulate Artificial Intelligence and to overcome further undesirable things, society needs to pay attention to moral responsibilities in using Artificial Intelligence, such as understanding how to use this technology in an ethical, responsible manner. and know the limits and need to ensure that no party is harmed
Legal Protection of Pregnant Women Patients Abandoned by Health Workers Pradila, Yudhistira Adi; Marlina, Tina; Maulida, Irma
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/rjl.v2i3.1206

Abstract

Background. Health is an integral part of daily life, from birth to death, and is supported by various health workers in specific fields such as doctors, midwives, and pharmacists. Despite the availability of health facilities, cases of patient abandonment by health workers, particularly involving pregnant women, have been reported. Purpose. This research aims to investigate one such case, focusing on the legal protection available for pregnant women patients abandoned by health workers, specifically midwives. The study also explores the legal actions that can be taken against the midwife responsible for abandoning the patient. Method. The research employs a legal analysis method by examining relevant laws and regulations governing health workers and midwifery, focusing on patient rights and professional obligations. It further examines ethical standards and legal consequences in such cases. Results. The findings reveal several potential factors contributing to the abandonment case, including negligence and gaps in the enforcement of professional responsibilities. The results serve as a valuable resource for educating health workers, particularly midwives, about the legal and ethical dimensions of their profession. This study emphasizes the importance of understanding the professional code of ethics, legal sanctions, and patient rights to prevent future occurrences of patient abandonment.   Conclusion. In conclusion, strengthening legal frameworks and ethical standards is critical to ensuring pregnant women receive adequate care and protection.
Evaluation of the Rationality of Appropriate Doses of Corticosteroid Drugs in Patients With Nephrotic Syndrome in Hospitals Ramdhani, Susan Sintia; Harun, Nurhidayati; Marlina, Tina
JURNAL KESEHATAN STIKes MUHAMMADIYAH CIAMIS Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Kesehatan (Oktober 2022)
Publisher : LPPM STIKes Muhammadiyah Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52221/jurkes.v9i2.342

Abstract

Nephrotic syndrome is a kidney disease in which symptoms include massive proteinuria, hypoalbuminemia, edema, and hyperlipidemia. Nephrotic syndrome has first-line therapy using corticosteroids. The purpose of this study was to determine the accuracy of the dose in patients with nephrotic syndrome. The method used in this study is a qualitative descriptive method of retrospective data acquisition by taking a sample population of nephrotic syndrome patients at the Outpatient Installation of General Hospital of Ciamis District Period January-July 2020. Descriptive analysis includes the accuracy of the dose guided by the management of Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) which is presented in the form of tables and narratives. The results of this study indicate that the ratio between men and women is 3:1 with those under 15 years old. There were 18 cases of nephrotic syndrome using corticosteroid therapy. The most widely used corticosteroids were methylprednisolone 61.1% (11 patients) and prednisone 38.9% (7 patients). The use of the dose in 18 cases of nephrotic syndrome was stated to be the right dose (100%) and in accordance with the management recommendations.
Co-Authors 'Aisy, Radya Rahadatul Adzikri, Muhamad Wildan Andita Alfarisy, Panji Andri, Gusti Yosi Annisa Tya Zavira Annisarahmah Utami Susanto Aprilianti, Viona Aufiya, Zelfi Ghaffar Aulia, Dhea Wardah budiyanti, setia Dudung Hidayat Fahri Alpalah, Oka ferdi ardiansyah, ferdi Fitriani, Andriana Aulia Gumilang, Iwan G Gumilang, Iwan G. Gusti Yosi Andri Handiriono, Raden Handiriono, Rd. Harmono Harun, Nurhidayati Ika Putri, Dessy Irma Maulida Irwany Indriyanti, Diah Ismayana Ismayana Istikomah, Umi Kaenama Muhammad, Yunan Kamil, Insan Kirana, Cindy Asya Kiren, Bilqis Fetmy Kumala, Dora Kartika Lazuardy, Moch Syahren Malik Fidale, Faisal Maulana Malik Afif Nasuha Maulida, Irma Maulinda, Irma Mega Puspa Mandiri Milyanti, Mia Nisa, Qoirun Permana, Choerul Gilang Pradila, Yudhistira Adi Purwanto, Erix Putri, Dessy Ika Rachmawati, Maya Rahman, Hanfi Pauzia Ramdhani, Susan Sintia RIZKY NAAFI ADITYA Shonia, Ana Naela Sintia Dwi Jayanti Siti Maria Ulfah, Siti Maria Solichin Solichin Solichin Solichin Susanto, Annisarahmah Utami Tantowijaya, Bibit Umar, Jaenudin Wahyudin, Hafidz Waluyadi Yaman, Rico Yulio Yasir, Nazib Mohamad Yeni Puspita Dewi Yosi Andri, Gusti Yuniarsih Genuni, Rianda