Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan
Djalil, Mochammad
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Hak Lintas Kapal Asing dalam Hukum Laut Internasional Djalil, Mochammad
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2 (2024): Juni
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v2i2.1119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan dalam hukum positif Indonesia tentang pemanfaatan hak-hak lintas kapal asing di Perairan Indonesia. Terkait hal tersebut, Perairan Indonesia harus dilindungi secara yuridis dari ancaman pelanggaran hukumsebagai akibat tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sejarah dimana bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasesuai dengan hukum positif yang berlaku, 2 maka peraturan perundang-undangan untuk penegakan hukum mengenai pemanfaatan hak-hak kapal asing di Perairan Indonesia masih menggunakan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (TZMKO) atau Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim tahun 1939 yang sudah tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Kondisi ini berakibat pada penegakan hukum di laut yang belum berjalan dengan optimal karena perundang-undangan sektoral yang ada belum menunjukkan harmonisasi antara satu dengan yang lain. Rekomendasi penelitian ini adalah untuk melaksanakan harmonisasi hukum pengaturan pemanfaatan hak-hak lintas kapal asing dalam mewujudkan penegakan hukum di Perairan Indonesia yang optimal.
The Synergy between PPATK and Investigators in In Rem Asset Forfeiture within Civil Forfeiture Procedures : Sinergitas PPATK dan Penyidik pada Perampasan Aset Secara In Rem dalam Prosedur Civil Forfeiture Djalil, Mochammad; Mufidah, Nuruz Zakiyatul; Habibi, Miftakhur Rokhman
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 11 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2025.11.2.174-192

Abstract

Asset confiscation arising from criminal acts, particularly corruption, is a vital instrument for preventing offenders from enjoying illicit gains and for restoring state financial losses. However, Indonesia’s asset recovery rate remains low due to regulatory challenges, weak interagency coordination, and limited Non-Conviction-Based Asset Forfeiture (NCB) mechanisms. Therefore, new legal formulations are required to address these obstacles. This study employs legal research methods, including statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the in rem approach, which targets assets without requiring criminal conviction, is more efficient and adaptive in combating corruption, aligning with UNCAC 2003 recommendations. Effective synergy between the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and investigators is crucial for asset tracing, freezing, and confiscation, despite ongoing issues with data access and regulatory harmonization. Legal reform, strengthened international cooperation, and the protection of human rights are essential to optimize asset confiscation for justice and state financial recovery.
Co-Authors Habibi, Miftakhur Rokhman Mufidah, Nuruz Zakiyatul